SHNet, Medan – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengukur kinerja pemerintah daerah (Pemda) dengan ketat dan berkelanjutan melalui Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) yang dikembangkan bersama tim Kemitraan sejak Oktober 2021.
ITKPD bertujuan mengukur kemampuan daerah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah, dengan melihat tujuan tata kelola yang lebih jauh dan menyeluruh serta mempertimbangkan kondisi awal sebuah daerah.
Selain itu, ITKPD juga untuk memberikan keteraturan kondisi perkembangan sebuah wilayah dengan ukuran yang lebih lengkap.
Ukuran ini meliputi kondisi lingkungan pendukung atau input , kualitas pengelolaan pemerintahan atau troughput , dan tingkat capaian pembangunan atau output .
Penjelasan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan secara virtual dalam acara Desiminasi Hasil Pengukuran Uji Coba Instrumen ITKPD Provinsi dan Kabupaten yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara pada Kamis, 27 Juli 2023.
Yusharto mengungkapkan, guna meningkatkan kualitas pengukuran ITKPD, pengaduan terus melakukan diskusi dengan sejumlah pakar dan praktisi terkait pembobotan setiap elemen agar sesuai rancang bangun ITKPD.
“Bobot setiap elemen sesuai rancang bangun ITKPD ditentukan secara ketat dan tujuan. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan dari masing-masing aspek, variabel dan indikator dari unsur pembangun ITKPD,” ungkapnya.
Dia mengaku telah melakukan dua kali uji coba instrumen pengukuran ITKPD. Pengukuran pertama dilakukan pada Agustus 2022 terhadap 34 provinsi. Sementara itu, pengukuran kedua dilakukan pada Juli 2023 terhadap 34 provinsi dan 57 kabupaten/kota.
Namun, instrumen pengukur ITKPD yang diujicobakan pada tahun 2023 berbeda dengan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan penambahan indikator dalam rancang bangun ITKPD dari semula 60 indikator menjadi 93 indikator.
“Kami melakukan uji coba dan sudah melakukan berbagai perbaikan, harapannya agar ITKPD dapat menjadi satu tolok ukur perbuatan tata kelola pemerintahan daerah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga menyampaikan kepada seluruh Pemda bahwa peningkatan terhadap kualitas pengukuran ITKPD masih memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak.
Hal ini mengingat ke depan pemanfaatan ITKPD akan diarahkan sebagai basis data dalam penyusunan peta pembinaan dan penguatan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Dengan demikian, efek kemanfaatan dari ITKPD dapat benar-benar diwujudkan dan diimplementasikan,” katanya. (Di sebuah)