25 February 2024
HomeBeritaDemokrasi di Indonesia Sedang Dibajak

Demokrasi di Indonesia Sedang Dibajak

Surabaya-Romo Benny Susetyo mengatakan, realitas politik yang dihadapi bahwa demokrasi di Indonesia sedang dalam suasana dibajak dan kehilangan moral dan etiknya. Konstitusi tidak lagi menjadi pijakan ataupun pegangan, melainkan menjadi alat untuk ambisi kekausaan.

Romo Benny mengatakan itu dalam Seminar Nasional dengan Tema “Regresi Demokrasi di Indonesia (?)” yang digelar Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (23/11/2023.

Seminar ini menghadirkan narasumber Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D. dan Prof. Ramlan Surbakti, M.A. Ph.D dengan moderator Dr. Kris Nugroho, Drs., M.A ; Romo Antonius Benny Susetyo, Pr., Prof. Luky Djuniardi Djani, MPP., Ph.D. dan Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.Si., Ph.D. dengan moderator Nuke Faridha Wardhani, S.IP., M.M.

Romo Benny menegaskan, demokrasi harus punya tradisi. Dia mengungkapkan bahwa persoalan dalam politik di Indonesia bukanlah pemimpin muda ataupun tua. Persoalan nyata yang paling berat yang dihadapi dalam regresi demokrasi adalah konstitusi yang diingkari dan diinjak-injak. Masalah ini semakin memburuk ketika masyarakat sipil, media massa, intelektual membiarkan demokrasi membusuk. Baginya, dalam hal ini, praktik berbangsa telah diingkari.

‘’Kondisi ideal yang harusnya ada adalah masyarakat yang kritis. Kritik masyarakat terdidik jangan sampai menjadi masyarakat yang “peng-iya kata”, membiarkan kepentingan merebut dan melestarikan kekuasaan tersebut. Baginya kritisisme masyarakat amatlah penting. Dia menambahkan bahwa daya kritis dapat mempengaruhi elektabilitas dan keputusan publik. Baginya, jika kelompok intelektual membiarkan itu semua, demokrasi akan mati,’’ jelasnya.

Romo Benny menambahkan, Indonesia membutuhkan intelektual organik. Menjelang Pemilu pada Februari 2024, Bangsa Indonesia punya tiga bulan untuk menyelamatkan demokrasi. “Dengan kultur intelektual kita bisa menyelamatkan masyarakat. Kita membangun kesadaran masyarakat atas hegemoni yang ada. Kita harus membangun kesadaran kritis kampus dan membuat gerakan kesadaran kritis ini atas demokrasi yang dipasung,” katanya.

Dia menegaskan, gerakan mahasiswa dapat menyadarkan kembali, dan mengembalikan semangat demokrasi.

Sementara itu, Airlangga Pribadi Kusman menjelaskan realitas problematika demokrasi yang dihadapi di Indonesia. Menurutnya, yang dilawan adalah politik gimmick. Dia menyoroti persoalan kesadaran demokrasi bangsa Indonesia akibat berbagai manipulasi yang dilakukan. Menurutnya harus ada penegasan urgensi posisi masyarakat sipil melalui penegasan hak warga negara.

Airlangga Pribadi Kusman menegaskan, ciri negara demokrasi, tidak ada satupun yang membatasi kebebasan berpikir. Masyarakat politik yang kritis diperlukan dalam mekanisme politik demokratis.

Dia mengkritisi pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan politisi muda dan mempertanyakannya secara etik dalam mekanisme demokrasi. Baginya, demokrasi harus dibangkitkan bersama rakyat. Peran masyarakat sipil penting dalam menjaga dan mempertahankan demokrasi.

Menurutnya, demokrasi saat ini yang akan dapat membawa bangsa Indonesia setback ke masa lalu dalam bentuk kekuasaan yang korup, absolut dan tidak terkendali.

Menanggapi berbagai kritik terhadap anak muda, Airlangga Pribadi Kusman tidak sepakat jika Gen Z dicap apolitis dan tidak tahu politik. Dia memberikan contoh bahwa ketika isu reformasi dikorupsi dan omnibus law muncul, kelompok yang bangkit adalah Gen Z, sehingga ini adalah wujud partisipasi anak muda dalam politik secara kritis.

Airlangga menjelaskan, mahasiswa akan menghadapi suatu realitas sosial dan politik ketika mereka lulus bahwa mereka akan menghadapi anak-anak elite yang memanfaatkan berbagai macam dekengan (priviledge) yang dimilikinya untuk menempati posisi-posisi penting. “Kita akan mengalami setback 100 tahun kalau neo-feodalisme menguat!” katanya.

Sedangkan, Prof. Luky Djuniardi Djani mengatakan, fenomena politik dinasti dengan memberikan contoh kasus Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Hun Sen  yang berlatar belakang militer melanjutkan kekuasaan ke anaknya. Anak dan anggota keluarga Hun Sen telah lama menempati jabatan strategis seperti menteri, panglima, kepala polisi, dan sebagainya. Contoh ini, katanya, menunjukkan visi untuk mendorong “kesuksesan” keluarga dalam membangun politik dinasti.

Menurutnya, populasi terdidik di Indonesia hanya sekitar 12 persen dan ini menimbulkan kompleksitas kesenjangan kesadaran pada isu-isu politik dan demokrasi. Dia menambahkan, upaya Presiden Joko Widodo dalam membangun politik dinasti dalam keluarganya. Menurutnya, ini merupakan keputusan rasional yang memanfaatkan kesempatan yang muncul. Baginya upaya ini merupakan sesuatu yang harus dilawan.(sp)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU