SHNet, Jakarta – Semua platform media sosial bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyensor konten, klaim CEO Twitter Elon Musk pada hari Selasa. Dokumen yang dirilis oleh Musk setelah pembelian Twitter menunjukkan bahwa platform tersebut berkolusi dengan FBI, CIA, Pentagon, dan lembaga pemerintah lainnya untuk menekan informasi tentang pemilu, Ukraina, dan Covid-19.
“*Setiap* perusahaan media sosial terlibat dalam penyensoran berat, dengan keterlibatan signifikan dan, kadang-kadang, arahan eksplisit dari pemerintah,” tweet Musk, menambahkan bahwa “Google sering membuat tautan menghilang, misalnya.”
Musk mengacu pada komunikasi internal Twitter yang diterbitkan oleh jurnalis Matt Taibbi dengan persetujuannya, yang menyatakan bahwa eksekutif senior platform mengadakan pertemuan rutin dengan anggota FBI dan CIA, di mana agensi memberi mereka daftar “ratusan akun bermasalah” untuk ditangguhkan menjelang pemilu 2020.
Selain Twitter, pemerintah berhubungan “hampir dengan setiap perusahaan teknologi besar,” kata Taibbi . “Ini termasuk Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit, bahkan Pinterest.” Agen CIA “hampir selalu” duduk dalam pertemuan perusahaan-perusahaan ini dengan Satuan Tugas Pengaruh Luar Negeri FBI, klaim Taibbi, menjelaskan bahwa meskipun satuan tugas ini dibentuk untuk melawan dugaan campur tangan pemilu oleh negara-negara asing, itu membuat “permintaan moderasi dalam negeri.”
Gugatan yang diajukan awal tahun ini oleh jaksa agung Missouri dan Louisiana menuduh bahwa pejabat dari tidak kurang dari 12 lembaga pemerintah bertemu setiap minggu dengan perwakilan Twitter, Facebook, dan perusahaan Teknologi Besar lainnya pada tahun 2020 untuk memutuskan narasi dan pengguna mana yang akan disensor, dengan mulai dari dugaan campur tangan pemilu hingga Covid-19.
Dilansir RT, seorang “mutlak kebebasan berbicara” yang menggambarkan dirinya sendiri , Musk membeli Twitter seharga $44 miliar pada bulan Oktober.
Sejak itu dia telah merilis kumpulan dokumen yang menjelaskan kebijakan sensor platform yang sebelumnya buram. Diterbitkan oleh beberapa jurnalis independen, dokumen telah menunjukkan bagaimana Twitter menekan informasi yang merusak kampanye pemilihan Joe Biden, berkolusi dengan FBI untuk menghapus konten yang ingin disembunyikan agensi, membantu kampanye pengaruh online militer AS, dan menyensor “narasi anti-Ukraina ” atas nama beberapa badan intelijen AS.
FBI mengatakan minggu lalu bahwa korespondensi antara agennya dan staf Twitter “tidak menunjukkan apa-apa selain contoh tradisi kami [dari] keterlibatan pemerintah federal dan sektor swasta yang telah berlangsung lama dan berkelanjutan.”
Gedung Putih menolak menjawab tuduhan bahwa FBI mengarahkan Twitter untuk menyensor informasi yang merusak kampanye 2020 Joe Biden. (ina)
