27 January 2022
HomeBeritaHendardi: Tangani Kasus JAI Sintang, Hakim dan Jaksa Tidak Profesional

Hendardi: Tangani Kasus JAI Sintang, Hakim dan Jaksa Tidak Profesional

JAKARTA, SHNet – Direktur Badan Pengurus SETARA Institut, Dr Hendardi, menilai, Hakim, Jaksa dan Penegak Hukum lainnya, tidak profesional dalam penanganan kasus pengrusakan masjid dan penyerangan Jamaah Ahmadiah Islamiah (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat, 3 September 2021.

“Dapat diihat dari seluruh rangkapan proses penanganan kasus,” kata Hendardi dalam siaran pers, Jumat, 14 Januari 2022.

Kamis, 13 Januari 2022, Pengadilan Negeri Pontianak, membacakan putusan kedua untuk kasus perusakan Masjid Miftahul Huda yang dibangun oleh komunitas muslim Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan 1 terpidana.

Pada hari Kamis pekan sebelumnya, 6 Januari 2022, Majelis Hakim juga sudah menjatuhkan vonis untuk 21 terpidana.

Ke-22 terpidana dijerat dengan dua pasal berbeda. Tiga orang dijerat dengan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang hasutan, sedangkan 19 orang lainnya dijerat dengan Pasal 170 (1) KUHP tentang kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang.

Ke-22 pelaku tindak pidana tersebut divonis sangat ringan, yaitu 4 bulan 15 hari dipotong masa tahanan. Untuk diketahui, ancaman hukuman maksimal untuk dua pasal tersebut masing-masing 6 tahun dan 5 tahun 6 bulan penjara.

Berkaitan dengan putusan pada kasus dimaksud, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Dr Hendardi, menyampaikan pandangan sebagai berikut:

Pertama, “SETARA Institute mengecam keras putusan sangat ringan yang dijatuhkan kepada para pelaku. Putusan tersebut tidak memberikan keadilan bagi korban.”

“Selain itu, putusan tersebut menegaskan tren ketidakmampuan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang memberikan efek jera bagi kelompok intoleran dan vigilante yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap kelompok agama minoritas.”

Kedua, “SETARA Institute mendesak Komisi Yudisial Republik Indonesia, untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut.”

“Demikian pula dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada Jaksa dalam kasus tersebut.”

“Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh SETARA Institute bersama dengan Tim Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan proses persidangan tidak profesional.”

“Jaksa tampak tidak serius dalam melakukan penuntutan dengan hanya menuntut para tersangka 6 bulan penjara dan selama persidangan tidak serius mendalami tindak pidana yang didakwakan.“

“Demikian juga dengan majelis hakim. Bahkan sejak awal proses persidangan diarahkan untuk menghakimi keyakinan para korban, bahkan membiarkan ujaran kebencian terhadap saksi korban yang dihadirkan dalam persidangan.”

Ketiga, “SETARA Institute menilai bahwa peradilan kasus hasutan dan perusakan masjid Miftahul Huda Sintang di PN Pontianak melanjutkan tren penanganan kasus-kasus dengan korban kelompok agama minoritas.”

“Proses persidangan cenderung menghakimi keyakinan korban dan menjadikan korban sebagai pihak yang dikorbankkan ulang (re-viktimisasi).”

“Selain itu, putusan yang diambil menguatkan praktik populisme yudisial, dimana pengadilan cenderung dipengaruhi oleh pandangan dan keberpihakan kepada kelompok yang mengklaim atau diklaim sebagai mewakili sikap mayoritas.”

Keempat, “berkaitan dengan segera akan bebasnya para terpidana dan mempertimbangkan situasi terkini di Balai Harapan, SETARA Institute mendesak Kapolri untuk menginstruksikan jajaran kepolisian agar mengambil tindakan yang dibutuhkan sesuai kewenanangannya untuk menjamin keamanan (human security) warga Ahmadiyah di Balai Harapan Tempunak Sintang dan Kalimantan Barat pada umumnya.”

“Di samping itu, aparat kepolisian juga harus mengantisipasi ketegangan dan gangguan keamanan yang dipicu oleh kelompok intoleran dan vigilante.”

“Dalam pemantauan SETARA Institute dan Tim Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), saat ini kembali marak spanduk-spanduk ujaran kebencian terhadap Ahmadiyah. Selain itu, beberapa pelaku juga mengeluarkan ancaman terjadinya kerusuhan antar identitas di Sintang dan Kalimantan Barat.”

Di tempat terpisah, Kamis, 6 Januari 2022, Tim Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) menilai Majelis hakim yang diketuai oleh Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H terlalu berpihak terhadap terdakwa sepanjang persidangan dengan memberikan kesempatan terdakwa Hedi berorasi terkait ujaran kebencian terhadap JamaaH Ahmadiyah.

Kejanggalan mulai terasa pada persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dari Ahmadiyah karena persidangan berubah menjadi persidangan keyakinan, terbukti pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dominan mengenai keyakinan Ahmadiyah.

Sedangkan pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana perusakan dan hasutan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tidak diperiksa secara detail ditambah lagi persidangan terhadap keyakinan Ahmadiyah di perkuat oleh Ketua Majelis hakim yang memberikan nasehat kepada saksi Karsono terhadap keyakinannya.

Selain itu, keberpihakan juga nampak jelas ketika pada tanggal 30 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan tuntutan 6 bulan penjara yang sangat ringan dari ancaman hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal ini membuktikan bahwa jaksa tidak serius sebagai pengendali perkara (dominus litis) untuk melindungi hak-hak korban tindak pidana perusakan Masjid Miftahul Huda.

Berdasarkan uraian tersebut, Tim Advokasi KBB menyatakan sikap:

Pertama, mengecam keras putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan vonis 4 bulan 15 hari penjara kepada Para Terdakwa. Vonis yang sangat ringan tersebut telah mencederai wajah pengadilan yang sejatinya memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap para pencari keadilan;

Kedua, mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia dan meminta Komisi Kejaksaan untuk memeriksa Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara ini yang berpotensi memiliki keberpihakan terhadap para terdakwa perusakan Masjid Miftahul Huda;

Ketiga, mendesak Ketua Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk menyatakan banding terhadap putusan 21 terdakwa yang melakukan perusakan Masjid Miftahul Huda;

Keempat, mendesak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republi Indonesia untuk mempercepat pemeriksaan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang tidak serius dalam menangani perkara perusakan Masjid Miftahul Huda;

Kelima, menegaskan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak adalah bentuk bagian dari ketundukan dan lemahnya sikap penegak hukum untuk menghukum kelompok-kelompok intoleran.

Tim Advokasi KBB mendesak pihak Kemenkopolhukam untuk menindaklanjuti beberapa kasus Masjid tempat penganut JAI beribadah yang masih disegel di beberapa lokasi.

Tim Advokasi KKB mendorong Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, untuk memperingatkan Pemerintah Daerah setempat untuk segera memulihkan hak penganut JAI dalam beribadah dan menggunakan masjid tersebut untuk beribadah.*

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU