26 February 2024
HomeBeritaIbu Kota Negara di Kalimantan Dayak Jangan Takut Tuntut Otonomi Khusus

Ibu Kota Negara di Kalimantan Dayak Jangan Takut Tuntut Otonomi Khusus

JAKARTA, SHNet – Sekretaris Jenderal Dayak International Organization (DIO), Dr Yulius Yohanes, M.Si, mengingatkan kalangan internal jangan takut tuntut Otonomi Khusus Kebudayaan Dayak setelah Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ditetapkan di Kalimantan.

“Legal standingnya ada, yaitu Pasa 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang: Pemajuan Kebudayaan,” kata Yulius Yohanes, Kamis, 10 Februari 2022.

Yulius Yohanes, mengemukakan hal itu, menanggapi pertanyaan sejumlah pihak pasca “Dialog Lintas Pontianak Pagi” dengan tema: “Pemajuan Kebudayaan dan Ibu Kota Negara”, di Radio Republik Indonesia, regional Pontianak, Rabu pagi, 9 Februari 2022.

Dalam kesempatan itu, Yulius Yohanes, dan Dismas Aju, praktisi Kebudayaan Dayak Uud Danum Provinsi Kalimantan Barat, menginginkan ada otonomi khusus kebudayaan di Kalimantan, pasca Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, 18 Januari 2022.

Dalam naskah kajian akademik digarisbawahi, Ibu Kota Negara Nusantara, mencerminkan identitas Bangsa Indonesia, berkebudayaan Indonesia, berideologi Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Program Ibu Kota Negara bukan sekadar pindah gedung pemerintahan, melainkan juga pindah cara kerja dan pola pikir dengan berbasis ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Ibu Kota Negara sebuah showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran, yang menjunjung tinggi etika dan mengedepankan akhlak mulia.

Protokol Tumbang Anoi 2019

Pemerintah Indonesia melakukan transformasi struktural, mempermudah investasi, melakukan hilirisasi, hingga melakukan transformasi ekonomi digital dan transformasi energi baru terbarukan, berbasiskan kebudayaan Indonesia.

Yulius Yohanes, mengatakan, otonomi khusus Kebudayaan Dayak sudah dilontarkan sebagai satu point Protokol Tumbang Anoi 2019.

Menurut Yulius Yohanes, tema besar tuntutan otonomi Khusus Kebudayaan Dayak di Kalimantan, sebagai upaya mendukung Program Nawacita Presiden Indonesia, Joko Widodo (20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024), yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara budaya.

Memperkukuh Program Nawacita, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, menggelar seminar nasional di Jakarta, Selasa, 4 April 2017.

Rekomendasi penting, ditegaskan, pembangunan di masa mendatang, mesti didasarkan akselerasi kapitalisasi dan modernisasi kebudayaan asli Indonesia, mengingat hal yang sama menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi dan teknologi inovasi di China, Jepang dan Korea Selatan.

Ini membuat China, Jepang dan Korea Selatan, mampu membawa Benua Asia menghemoni dunia di abad ke-21, menggantikan hegemoni Amerika Serikat dan Negara Barat sepanjang abad ke-20.

Ciri khas, hegemoni China, Jepang dan Korea Selatan pada abad ke-21, adalah mengedepankan diplomasi kebudayaan.

Dikatakan Yulius Yohanes, kebudayaan telah dijadikan tren sebagai alat diplomasi antar bangsa pada abad ke-21.

Diplomasi kebudayaan sebagai soft power dan alat melucuti ketegangan dan menciptakan lingkungan yang mendukung penyisipan kepentingan nasional dan internasional bagi sebuah negara.

Diplomasi kebudayaan dari aspek pertahanan negara adalah mempelajari bagaimana pengelolaan sumber daya dan kekuatan nasional baik pada saat masa damai, perang, dan sesudah perang, dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri.

Ancaman yang dimaksud pun sifatnya luas, tidak hanya ancaman bersifat militer, maupun bersifat nonmiliter yang mampu mengancam keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa.

Tindaklanjut dari seminar nasional Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa, 4 April 2017, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada 27 April 2017, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang: Pemajuan Kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan, menempatkan kebudayaan berpijak pada keseharian masyarakat dalam berbudaya, dari yang paling tradisional sampai yang paling kontemporer, dari yang hampir punah hingga yang terus berkembang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 24 Mei 2017, tentang: Pemajuan Kebudayaan, di dalam pasal 1 (satu), di antaranya, menyebutkan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang: Pemajuan Kebudayaan, membawa semangat baru dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional.

Setelah puluhan tahun merdeka, akhirnya Republik Indonesia memiliki sebuah panduan dalam upaya menjalankan amanat Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kebudayaan.

Pemerintah memberikan peran strategis bagi kebudayaan nasional dalam pembangunan.

Kepada semua pihak Pemerintah Pusat,  menginginkan perlunya keseimbangan antara infrastruktur keras yang saat ini gencar dibangun di berbagai wilayah di tanah air, dengan infrastruktur lunak dalam wujud karakter dan jatidiri bangsa yang dikembangkan lewat jalan kebudayaan.

Untuk itulah diperlukan kebijakan makro kebudayaan dalam rangka proses pembudayaan manusia.  Untuk  generasi muda tidak melupakan akar budaya bangsa.

Karena Generasi penerus bangsa tidak boleh kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Kita semua berkeinginan agar kebudayaan menjadi nafas dari kelangsungan hidup bangsa.

Indonesia yang kaya terhadap budaya merupakan potensi besar  dalam mempengaruhi peradaban dunia.

Oleh karena itu Pemerintah daerah menaruh perhatian dalam memajukan kebudayaan di daerah.

Kembali pada karakter dan jatidiri

Diungkapkan Yulius Yohanes, pemahaman aplikatif dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang: Pemajuan Kebudayaan, agar setiap warga Indonesia, kembali kepada karakter dan jatidiri, sebagaimana dimaksudkan dalam Program Nawacita.

Orang Indonesia harus menjadikan kebudayaan asli dari berbagai suku bangsa di Indonesia, sebagai dasar pembentukan karakter dan jatiri.

Orang Dayak, harus menjadikan kebudayaan Dayak sebagai filosofi etika berperilaku yang dalam aplikasinya kaya akan substansi keharmonisan, perdamaian, persaudaraan, kejujuran, keadilan, kesetaraan, cinta kasih, akrab dengan alam, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Dalam konteks itulah, Ibu Kota Negara di Kalimantan dibangun berbasiskan kebudayaan asli Indonesia, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang: Pemajuan Kebudayaan, sehingga sangat relevan dan jadi legal standing tuntutan Otonomi Khusus Kebudayaan Dayak di Kalimantan,” kata Yulius Yohanes.

Dismas Aju mengambahkan, tuntutan otonomi khusus kebudayaan Dayak di Kalimantan, karena kebudayaan Dayak, sama seperti kebudayaan asli suku bangsa lain di Indonesia, dalam aplikasinya, kaya akan substansi nilai-nilai kehidupan, jalan menuju kedamaian di dalam hati, keharmonisan, perdamaian, cinta kasih, menghargai kemanusiaan, keberagaman, keseimbangan hidup dengan alam, mengutamakan kearifan, kebijaksanaan, toleransi dan sejenisnya, sehingga mampu membendung aksi radikalisme di Pulau Borneo.

Kebudayaan berkarakteristik

Dikatakan Dismas Aju, kebudayaan akan dibentuk seperti apa, sangat tergantung dengan pilihan masyarakatnya, jika masyarakat menginginkan kebudayaan yang berkarakteristik religius, maka dasar yang harus dikedepankan adalah nilai-nilai religius, spiritual dan sebagainya.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa secara esensial kebudayaan itu sangat tergantung dengan keinginan masyarakat pemangku kebudayaan bersangkutan.

Kebudayaan merupakan kekayaan esensial yang tidak hanya manusia individu sendiri-sendiri, tetapi pula sebagai kelompok sosial, bangsa dalam peranannya memberi nilai-nilai. “Kebudayaan merupakan jantung hidup masyarakat, ia adalah hati pembentuk, pengembang, pematang, serta pemelihara manusia-manusia di dalamnya,” ujar Dismas Aju.

Masyarakat Suku Dayak menganut trilogi peradaban kebudayaan mayarakat dari berbagai suku bangsa di Benua Asia, yaitu hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orangtua, serta hormat dan patuh kepada negara.

Trilogi peradaban masyarakat dari berbagai suku bangsa di Benua Asia dimaksud, sebagai pembentuk karakter dan jatidiri manusia Suku Dayak beradat, yaitu berdamai dan serasi dengan leluhur, berdamai dan serasi dengan alam semesta, berdamai dan serasi dengan sesama, serta berdamai dan serasi dengan negara.

“Pembentuk karakter dan jatidiri manusia Dayak beradat dimaksud, lahir dari sistem religi Dayak dengan sumber doktrin atau berurat berakar kepada legenda suci Dayak, mitos suci Dayak, adat istiadat Dayak dan hukum adat Dayak, dengan menempatkan hutan sebagai sumber dan simbol peradaban,” ungkap Dismas Aju.*

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU