12 April 2024
HomeBeritaKetua Forkappsi: Protokol Wajib Menjaga Wibawa Pejabat Negara dan Pemerintah

Ketua Forkappsi: Protokol Wajib Menjaga Wibawa Pejabat Negara dan Pemerintah

Yogyakarta-Protokol harus memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta berperan penting pada kesempurnaan suatu acara. Protokol juga harus menjaga wibawa pejabat negara dan pemerintahan.

Demikian penegasan Ketua Forum Komunikasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Forkappsi) yang juga Kepala Badan Penghubung Pemprov NTT, Hendry Donald L. Izaac, S.Sos, M.Si saat menyampaikan materi “Peningkatan Kapasitas Keprotokolan Melayani Dengan Hati” dalam FGD bertema Sinergisitas Pelayanan Keprotokoleran Badan Penghubung Seluruh Indonesia yang digelar Badan Penghubung Jawa Barat di Yogyakarta, Rabu (28/2/2023). Hendry didampingi Mahtup Basuki, S.STP dari Keprotokoleran Kemendagri sebagai narasumber dalam kegiatan yang dihadiri seluruh perwakilan Badan Penghubung Seluruh Indonesia.

Menurut Hendry Izaac, seorang yang bertugas sebagai protokoler haruslah memiliki kepribadian dan sejumlah kemampuan, seperti memiliki ketelitian dan kepekaan; mempunyai wawasan yang luas terhadap bidang atau ilmu yang relevan; mempunyai jati diri prima dan penampilan yang menarik; bukan hanya harus cerdas tapi juga harus punya insting yang tajam dan mengenal dirinya dan memiliki konsep diri yang positif.

Hendry menegaskan, protokol sangat dibutuhkan sebagai manajer/pengelola kegiatan pelayanan (service) yang berkaitan dengan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam suatu acara/upacara resmi.

Untuk itu, katanya, manajemen keprotokolan diperlukan agar dapat menghasilkan kualitas penyelenggaraan acara yang baik serta melahirkan kepuasan (satisfaction) dan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu proses acara. “Pimpinan mempunyai hak untuk dihormati, baik di dalam maupun di luar kantor,” tegasnya.

Hendry mengingatkan, protokoler sangat lekat dengan tata krama yang berkaitan dengan pilihan kata-kata, ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan tinggi rendahnya jabatan seseorang. “Aturan atau tradisi/kebiasaan yang telah ditentukan secara universal di bidang keprotokolan dan yang berkaitan dengan keprotokolan harus berlaku selaras dengan situasi dan kondisi,” tutur Hendry.

Pada kesempatan itu, Hendry juga memaparkan sejumlah kegiatan yang wajib diatur secara protokoler, seperti acara kenegaraan yang diselenggarakan oleh negara, dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara, dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, dan undangan lainnya. Begitu juga dengan acara resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau Pejabat pemerintah serta undangan lainnya.

Selain itu, katanya, protokoler juga berlaku dalam acara yang dipersamakan dengan acara resmi, yaitu acara atau kegiatan yang diatur dan diselenggarakan oleh Organisasi Non Pemerintah (NGO) atau swasta yang dihadiri oleh Pejabat negara dan atau pejabat pemerintah dan undangan lainnya.

Hendry menjelaskan, hak protokoler pejabat negara dan pemerintah memiliki dasar berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.

Dia juga mengingatkan, salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi, yakni memberikan dan memfasilitasi keprotokoleran pimpinan daerah selama berada di Jakarta.

“Jadi, protokol harus dapat memberikan pelayanan prima kepada seorang pemimpin, baik itu kepala daerah maupun pimpinan pada lembaga-lembaga lainnya,” tegas Hendry. (dd)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU