SHNet, SABANG – Pasca operasi penyegelan kapal pengangkut, gudang penyimpanan, serta 250 ton beras impor ilegal di Sabang pada pekan lalu, situasi di Kota Sabang tetap aman, tertib, dan sangat kondusif. Seorang warga Sabang yang enggan disebutkan namanya menyampaikan langsung dukungannya, “Saya sebagai warga Sabang biasa, Alhamdulillah mendukung banget operasi ini. Dari dulu kita tahu beras-beras masuk lewat sini banyak yang nggak bener prosedurnya. Kalau dibiarkan terus, petani kita di Aceh dan Sumut yang susah payah nanam padi malah rugi besar. Jadi kami masyarakat di sini malah senang dan berterima kasih kepada aparat yang sudah berani bertindak tegas.”
Warga lainnya di sekitar pelabuhan dan gudang yang disegel juga menyampaikan hal serupa, bahwa tidak ada penolakan, tidak ada demo, justru banyak yang memberikan acungan jempol kepada petugas.
Saat ini perhatian masyarakat Sabang dan Aceh secara umum memang lebih terfokus pada musibah banjir bandang yang melanda beberapa kabupaten, sehingga isu beras impor ilegal sama sekali tidak memunculkan gejolak.
Proses hukum terhadap pelaku impor ilegal tetap berjalan lancar dan didukung penuh oleh masyarakat setempat. Seorang petani asal Aceh Besar, Teungku Junaidi (bukan nama sebenarnya), menyatakan rasa syukurnya. “Alhamdulillah kami petani sangat mendukung penahanan beras impor ini. Stok beras di Aceh saat ini melimpah, gudang Bulog penuh, harga gabah di tingkat petani juga sedang bagus. Sekarang kami lagi mulai masuk masa tanam padi rendeng Desember–Maret. Kalau beras luar dibolehkan masuk seenaknya, harga gabah kami pasti jatuh lagi. Terima kasih kepada pemerintah dan aparat yang sudah melindungi kami petani lokal.”
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan posisi pemerintah terkait kasus ini. “Kami marah betul, kok bisa masuk? 250 ton masuk enggak ada izinnya. Kita tidak pernah ada izin impor beras, itu enggak ada.”
Pernyataan ini disampaikan Zulhas pada Selasa 25 November 2025, saat menghadiri acara pelantikan Apdesi di gedung Kementerian Desa, Jakarta, menekankan bahwa pemerintah tidak pernah menerbitkan izin impor beras sepanjang 2025 karena stok nasional sudah mencukupi.
Kasus pemasukan 250 ton beras impor ilegal tersebut berasal dari Thailand dan dilakukan oleh PT Multazam Sabang Group tanpa persetujuan pemerintah pusat, meskipun izin impor dari pihak Thailand telah terbit sebelum rapat koordinasi teknis Kemenko Pangan pada 14 November 2025 yang menolak rencana impor karena stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Aceh mencapai 94.888 ton, cukup hingga awal 2026.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tindakan ini bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan pangan nasional, di mana produksi beras domestik tahun ini mencapai rekor tertinggi. Bea Cukai juga mengonfirmasi tidak pernah mengizinkan masuknya beras tersebut ke kawasan bebas Sabang. (Non)