SHNet, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKK Desa. Peningkatan kapasitas tersebut merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD).
P3PD adalah program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank). Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam paparannya menyatakan, gerakan PKK merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan, yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
Organisasi ini memiliki kekuatan kelembagaan yang terstruktur dari tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan, serta didukung oleh Pengurus dan para kader yang bekerja dengan penuh dedikasi.
Hal ini menjadikan Gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah, hingga mendapat apresiasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
“Seyogianyalah, Gerakan PKK dalam merencanakan program dan kegiatan selaras dengan prioritas program dan kegiatan nasional maupun daerah dengan tidak mengesampingkan program dan kegiatan Gerakan PKK yang telah disepakati dan digariskan secara nasional,” kata Eko saat membuka Training of Trainer (ToT) Pengembangan Kapasitas SDM PKK Desa, di El Hotel, Jakarta, Selasa (25/07/2023) malam.
Eko menjelaskan,
Pada tahun 2023, melalui P3PD Ditjen Bina Pemdes fokus melakukan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa, yang terdiri dari unsur Aparatur Desa, BPD, PKK, Lembaga desa/Lembaga adat desa, Posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia.
Targetnya 33.458 desa atau hampir 45% dari total jumlah desa 75.265 Desa, dan/atau hampir 50% dari total target Desa lokasi P3PD 67.000 Desa.
Eko mengharapkan, melalui kegiatan ToT ini akan diperoleh 120 orang pelatih yang akan memberikan penguatan kapasitas SDM PKK di Desa.
“Oleh karenanya, Saudara-saudara peserta ToT adalah orang-orang terpilih yang diharapkan untuk lebih memantapkan kapasitas diri sebagai seorang pelatih yang memiliki kompetensi pelatihan dan menguasai substansi tentang desa yang lebih komprehensif,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Penggerak PKK Pusat Nani Suhajar Diantoro mengatakan, Gerakan PKK merupakan gerakan yang terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa.
“Di sinilah para Kader PKK sebagai ujung tombak pelaksana program kegiatan berperan aktif melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Nani, guna memaksimalkan peran para kader PKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka diperlukan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni yang perlu dimiliki oleh para kader agar mampu memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
“Tentunya, untuk mendukung terlaksananya proses pengembangan kapasitas tersebut, perlu dipersiapkan para pelatih/fasilitator yang nantinya dapat membantu proses pembelajaran dan penggalian potensi,” paparnya. (Ina)