26 February 2024
HomeBeritaMenanti Kebijakan Ekonomi Anti-Inflasi yang Kompetitif

Menanti Kebijakan Ekonomi Anti-Inflasi yang Kompetitif

Oleh: Fachru Nofrian, Ph.D

Setelah tiga tahun kegelapan melanda seluruh dunia akibat krisis Covid-19, gegap gempita lebaran seakan memerlihatkan titik terang perekonomian ditandai dengan semakin bergeliatnya pemulihan ekonomi. Meski tidak sepenuhnya salah, namun geliat pemulihan tersebut sepertinya masih terjerat dan harus menghadapi suramnya inflasi yang sudah menanti.

Secara kasat mata, kita menyaksikan gonjang-ganjing situasi sosial dan politik terkait isu kenaikan harga minyak goreng yang dikhawatirkan akan meluas. Kehadirannya telah mendorong pemerintah untuk turun tangan dengan menerapkan larangan ekspor. Inflasi telah menampakkan dirinya sebagai tantangan jangka pendek yang mendesak dan memerlukan penanganan yang segera sehingga terkesan mengabaikan jangka panjang.

Sebagaimana diketahui, minyak goreng termasuk salah satu barang kebutuhan pokok yang berkaitan langsung dengan konsumsi rumah tangga. Perang Rusia dan Ukraina dianggap yang paling bertanggungjawab terhadap kenaikan, diikuti oleh pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Keadaan diperparah dengan adanya lebaran dimana tingkat permintaan semakin meningkat.

Pemerintah sudah mengatur untuk memenuhi pasar domestik sehingga ketersediaan minyak terjamin tetapi yang terjadi pada kenyataannya adalah lain cerita. Namun demikian, kisah minyak goreng bukan satu-satunya kisah tentang inflasi yang dianggap lebih mematikan dibandingkan pengangguran dan kemiskinan.

Kisah Lama Kebijakan Inflasi

Indonesia relatif mengalami tingkat inflasi yang rendah sejak tahun 2014, yangmana sudah dimulai sejak 2008. Sebagaimana dapat dicermati, kebijakan pemerintah telah menetapkan biaya energi seperti tarif listrik, LPG dan BBM yang berdampak kepada Indeks Harga Konsumen (IHK).

Data menunjukkan tingkat tarif energi dan harga makanan yang moderat sepanjang periode, sedangkan pakaian, perumahan dan kesehatan memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Kebijakan tersebut berlanjut di era pandemi dengan bertambahnya IHK komunikasi yang meroket dan kesehatan. Selain kebijakan penetapan tarif, adanya holdingisasi BUMN yang jika diterapkan dengan baik dapat mengurangi biaya dan melambatkan inflasi.

Akibatnya, data memerlihatkan tingkat inflasi melambat signifikan dari 6,36 persen tahun 2014 menjadi hanya 3,53 persen tahun 2015, membawa kepercayaan bagi perekonomian dan bisnis. Namun demikian, optimisme dan kepercayaan diri tidak serta merta menjamin keberhasilan.

Penurunan inflasi yang cukup drastis masih memiliki misteri untuk dipahami dan sampai sejauh mana batas pelambatan tersebut dapat ditempuh. Kenyataannya, perhitungan inflasi dibatasi hanya untuk beberapa produk yang sebetulnya konsumsi produk ini juga memiliki konsumen yang berbeda. Misalnya saja beras yang memiliki varietas sangat banyak.

Pada saat bersamaan, berbagai proyek infrastruktur, arus kas masuk dan importasi yang tinggi serta tidak dapat dipisahkan dengan tingkat kurs tentunya juga turut memengaruhi inflasi. Semuanya ini tentu juga tidak dapat diabaikan dalam kebijakan anti-inflasi yang nyata.

Cerita Jangka Panjang

Dilihat dalam jangka panjang dari tahun 1971, inflasi dapat dikategori menjadi sebelum dan sesudah tahun 1997, yaitu ketika terjadi pelambatan dari sekitar 10 persen antara tahun 1971 dan 1996 menjadi 6 persen antara tahun 2000 dan 2021. Data menunjukkan tingkat inflasi sebesar 7 –  9 persen dari tahun 2000 hingga 2013 dan 3,7 persen dari tahun 2014 hingga 2021.

Tren jangka panjang ini memerlihatkan pertama, rezim inflasi telah mengikuti arah ekonomi makro yang ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan maka semakin tinggi tingkat inflasi. Sebagaimana diketahui, tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebelum tahun 1997 lebih tinggi dibandingkan setelahnya.

Hal ini menjelaskan peningkatan sisi permintaan yang diantisipasi oleh kenaikan harga dan produktivitas melalui eksploitasi sumber daya alam terutama migas dan tambang, dan sampai batas tertentu adanya ekspor industri ringan. Kebijakan ini tentu disertai oleh alokasi subsidi untuk energi, transportasi, kebutuhan pokok dan pendidikan.

Situasi berbeda terjadi setelah krisis 1997 ketika tingkat pertumbuhan rata-rata hanya 5 persen menjelaskan semakin lambat tingkat pertumbuhan maka semakin rendah inflasi. Jika logika ini diteruskan, maka ada kemungkinan zero inflasi. Kenyataannya, ketika krisis terjadi dimana kelangkaan tidak terhindarkan, maka besaran inflasi semakin meroket. Rasionalitas jangka panjang ini menjelaskan bahwa tingkat inflasi selalu ada dan harga selalu meningkat dengan atau tanpa tingkat permintaan.

Fenomena peningkatan harga adalah kepastian, sedangkan penurunan adalah tentatif. Kenaikan harga bersifat repetitif atau berulang dan upaya untuk mengatasinya melalui mekanisme penetapan harga hanya terlihat bersifat pemadaman dengan biaya yang tidak sedikit. Rasionalitas jangka panjang juga tidak menunjukkan adanya daya saing ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang melambat meski inflasi turun.

Kebijakan Saat Ini

Laju inflasi menggerogoti pertumbuhan. Pada masa orde baru, tingkat pertumbuhan sebesar 12 persen lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi rata-rata sebesar 10 persen. Setelah krisis, tingkat inflasi sebesar 7 persen lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan sebesar 5 persen. Setelah tahun 2014, tidak mungkin tingkat pertumbuhan sebesar 5 persen dan inflasi lebih tinggi dari pertumbuhan.

Tingkat inflasi berhasil dipotong menjadi 3.7 persen sehingga berada di bawah tingkat pertumbuhan. Kenyataannya kita belum membicarakan kebijakan penurunan tingkat suku bunga BI rate dan repo rate disertai penetapan pemerintah yang menerapkan tingkat upah minimum menggunakan tingkat inflasi hanya sebagai salah satu variabel disamping variabel lainnya. Hal ini memerlihatkan bahwa upah tidak lagi hanya diindeksasi kepada harga, sedangkan tingkat suku bunga justru mengalami indeksasi harga.

Kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan ekspor apalagi ditambah hilirasasi. Namun bagaimana dengan kesiapan usaha dan industri mulai dari yang kecil hingga besar? Dengan tingkat mekanisasi yang telah diabaikan dan mengalami pelambatan terutama sejak 2014 yang tentunya akan sulit mencapai kebijakan anti-inflasi yang kompetitif, ditambah lagi situasi global yang kurang mendukung.

Bagaimanapun juga inflasi adalah tantangan domestik. Investor dan industri besar mungkin akan lebih memilih mendapatkan keuntungan dari pinjaman baik dalam bentuk utang maupun surat berharga disertai tingkat inflasi yang rendah. Selisih harga internasional dan harga jual dalam negeri dianggap keuntungan lain oleh inudstri yang sudah siap untuk menuai keuntungan tersebut.

Larangan ekspor dapat diterapkan tetapi jika dicabut transparansi biaya produksi juga diperlukan. Selisih harga pasar spontan tersebut yang menjadi keuntungan dapat dikenakan pajak yang sangat besar untuk lebih memeratakan pembangunan.*

Penulis, Fachru Nofrian, Ph.D, Ekonom pada Lembaga Kajian Ekonomi dan Bisnis (LKEB) FEB UPNVJ. Alumnus Panthéon-Sorbonne University, Paris, France.

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU