26 February 2024
HomeBeritaMengenal Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Harapan

Mengenal Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Harapan

JAKARTA, SHNet – Istana Kepresidenan Indonesia (traveloka, 2021) adalah kantor dan/atau kediaman Presiden Republik Indonesia. Indonesia memiliki 6 istana kepresidenan, yang meliputi Istana Yogyakarta, Istana Bogor, Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Cipanas, dan Istana Tampaksiring.

Dari keenam istana tersebut, hanya Istana Tampaksiring yang dibangun pada masa Presiden Soekarno, sementara istana lainnya dibangun pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.

Istana Yogyakarta dibangun pada Mei 1824, dan sempat runtuh karena adanya gempa bumi di tahun 1867. Kemudian, istana tersebut dibangun ulang dan mulai bisa digunakan pada tahun 1869.

Yogyakarta sebagai ibukota negara pada tahun 1946 sampai 1949. Karena ibukota di Indonesia adalah Yogyakarta pada tahun 1946, Istana Yogyakarta ini merupakan tempat kediaman Presiden Soekarno dan keluarga.

Namun setelah ibukota Indonesia dipindah ke Jakarta pada 1949, Istana Yogyakarta tetap menjadi kantor dan kediaman resmi Presiden Indonesia.

Istana Bogor adalah salah satu istana di Indonesia yang terletak berdekatan dengan Kota Jakarta ini telah dibangun sejak tahun 1744 sebagai tempat kediaman pada pimpinan Hindia-Belanda.

Dari tahun 1870-1942, istana ini adalah tempat istirahat 38 Gubernur Jenderal Belanda dan Inggris.

Saat ini, Presiden Joko Widodo tinggal berkediaman di Istana Bogor. Istana ini juga menjadi tempat kunjungan bagi tamu kenegaraan maupun umum (namun dengan persetujuan dari Sekretaris Negara).

Selain itu, kawasan Istana Bogor (Kebun Raya Bogor) juga menjadi tujuan wisata bagi warga Bogor ataupun daerah lainnya. Para pengunjung dapat menikmati pemandangan, berjalan-jalan, serta memberi makan ke beberapa (Ā± 850) rusa-rusa yang tinggal di halaman Istana Bogor.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta ke Kalimantan Timur, masih menjadi polemikĀ  di masyarakat. Namun Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN sudah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pandangan menurut Syafuan Rozi Soebhan (2022) peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa pemindahan IKN ini akan banyak peluang dan kendala.

Suhendra Mulia, M.Si, Hubungan Masyarakat Badan Riset Nasional (BRIN).

Kalau dilihat dari proyeksinya pemindahan IKN tidak mudah dilakukan, bisa dilihat dari jaman Presiden Soekarno upaya memindahkan ibu kota tidak kunjung selesai karena banyak faktor.

Jika kita bicara soal IKN dan SDA Kalimantan, harus kita ingatlah energi masa depan ada di Kalimantan. Oksigen untuk paru-paru dunia dan sumber ozon ada di Kalimantan, maka pelaksana UU IKN baru wajib menjaganya. Desain tata Kelola SDA dan IKN baru perlu berorientasi pada kearifan lokal.

Ada pasal yang menurut Rozi penting, di dalam pasal 37 itu membicarakan tentang partisipasi publik.

Artinya ada konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, dan penyampaian aspirasi. Hal ini harus dilaksanakan, karena kalau tidak, para pihak yang anti dengan UU ini akan mengangkat UU ini ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam UU tersebut ada rencana penahapan pembangunan, yaitu lima tahapan pembangunan IKN tahun 2022-2045. Kita masih punya waktu untuk berpartisipasi mengangkat IKN.

IKN ini adalah proyek Indonesia bukan proyek Jakarta atau proyek oligarki. Harus kita buktikan dengan membuat ruang partisipasi publik dalam mengimplementasikan UU IKN. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Tim peneliti Pusat Riset Politik BRIN lainnya kalau Indonesia mengalami stagnasi demokrasi, cacat demokrasi.

Tidak betul kalau UU ini dibuat dengan buru-buru, anti demokrasi dan pemerintahan sekarang adalah produk reformasi.

Penting sekali UU ini mengembangkan konsep urban reforming, yaitu pengembangan metropolitan baru yang asimetris, bagaimana membangun Indonesia sesuai dengan kondisi masing-masing.

Untuk itu alangkah baiknya pemerintah membuka ruang diskusi publik, dimana dalam rangka mencari solusi dan juga mendapatkan dukungan atau legitimasi dari masyarakat, yang nantinya UU tersebut bisa dikatakan syah dan konstitusional.

Jadi undang-undang ini yang sudah mendapat legitimiasi rakyat dan juga UU yang sudah mengimplementasikan pasal 37 tentang partisipasi publik.

Anggota DPR merupakan wakil rakyat, tetapi dukungan 200 juta lebih dari rakyat akan menjadi dukungan yang kuat untuk UU ini dan juga implementasinya.

Jakarta, 7 Maret 2022

Suhendra Mulia, M.Si, Hubungan Masyarakat Badan Riset Nasional (BRIN).

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU