Jakarta-Pelawak Tunggal, sekaligus Aktor, Rony Imannuel yang terkenal dengan panggilan Mongol meminta PT. Tambang Mas Sangihe ( PT.TMS ) keluar dari Pulau Sangihe “ Get out from my Island,” tegas Mongol dalam konprensi pers yang dilakukan secara bersama, antara Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Save Sangihe Island (SSI) di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Menurut Putra Daerah kelahiran Desa Lelapide, Nahga II, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulut itu, dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI (MA), PT.TMS sudah tidak punya Legitimasi lagi dan harus keluar dari Pulau Sangihe.
“Kami tidak makan emas, kami makan sagu yang harus dibiarkan tumbuh subur di kebun kebun masyarakat,” tegas Politisi Partai Solidaritas Indonesia itu.
Mongol tidak mau Sangihe hancur akibat proses pertambangan dan berdampak merusak lingkungan serta berdampak buruk juga pada manusia.
Laki laki kelahiran 27 September 1978 itu mencontohkan Kampung Laine yang kini sudah menjadi langganan banjir ketika hujan terjadi.
Menurutnya itu akibat dahulunya masyarakat melakukan penambangan rakyat di hulunya. Apalagi jika pertambangan PT.TMS beroperasi. tentu sangat mengkhawatirkan. Maka sebagai
orang Sangihe asli, Mongol keukeuh menolak PT.TMS.
Mongol juga meminta para pihak, penegak hukum dalam hal ini kepolisian, pemerintahdaerah dan pihak terkait lainnya mematuhi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membatalkan ijin PT.TMS.
Menurut Mongol, tata kehidupan harmonis dan solidaritas tinggi di Sangihe merupakan kekuatan besar yang sedang ada sejak lama dalam adat istiadat orang Sangihe.
Misalnya, Jika salah satu keluarga mengalami kedukaan, saudara, tetangga bahkan dari jauh pun pasti akan datang berduyun-duyun untuk membantu meringankan beban keluarga yang
berduka sehingga orang Sangihe tidak akan pernah merasa kekurangan.
Kekayaan Alam yang diberikan Tuhan kepada masyarakat Sangihe sudah mencukupi kebutuhan orang Sangihe, ikan melimpah di laut, di daratan sudah ada hasil bumi berupa pala, cengkih, kelapa dan tanaman pangan yang cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena dalam ajaran dan doa orang Kristen melalui doa Bapa Kami dimohonkan kepada Tuhan “Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya”. “ Tidak meminta berlebihan. Karenanya dalam segala keadaan termasuk kondisi geografis sebagai pulau kecil, orang Sangihe diberkati Tuhan dengan kelimpahan.
Oleh sebab itu, sebagai orang Sangihe,
tetap bangga menjadi orang Sangihe dan berkomitmen bersama SSI utk menjaga
keselamatan pulau Sangihe dari ancaman operasi pertambangan yang kelak berpotensi tidak baik bagi keselamatan masyarakat yang bermukim di sana, “ tegas Mongol serius Alumni Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tamako ini lebih lanjut berkisah, sejak masa kecil, ia ikut dengan omanya memanen buah pala di kebun di sekitar wilayah Nagha II, yang sudah masuk ke area gunung Sahendarumang.
Mongol sangat menikmati masa kecilnya, meski dia harus menyembunyikan sebagian hasil panen dari omanya untuk membayar sekolah. Dan ia tidak lupa denan nama teman-temannya di SMP di Tamako.
Menurutnya, Gunung Sahandarumang termasuk area yang bakal digarap PT.TMS, sehingga pasti berdampak buruk bagi kehidupan warga sekitar gunung Sahandarumang termasuk tempat bermukim keluarga besar Mongol di Desa Nagha II. Karena itu Mongol bersama keluarga besarnya di Sangihe menolak kehadiran PT.TMS
Seperti diketahui, Warga Pulau Kecil Sangihe telah memegang salinan asli putusan kasasi yang dimenangkan di Mahkamah Agung (MA) RI pada 12 Januari 2023 lalu, dalam gugatan melawan Menteri ESDM dan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) selaku Tergugat Intervensi.
Dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim Agung MA RI menyatakan MENOLAK upaya perlawanan Kasasi Menteri ESDM RI dan PT TMS, dengan mengabulkan gugatan warga Pulau
Sangihe, yang sebelumnya telah menang pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.
Keberpihakan Oknum Polda Sulut
Menurut Jull Takaliuang dari Koalisi Save Sangihe Island (SSI), sejak Majelis Hakim Agung MA RI memutuskan pembatalan perizinan PT TMS pada pada 12 Januari 2023 lalu, hingga Maret 2023 PT TMS masih tetap menjalankan kegiatan operasi pertambangannya dengan pekerjaan konstruksi dan mobilisasi alat-alat berat.
Bahkan upaya pembangkangan hukum ini oleh PT TMS ini tidak dicegah atau dilarang oleh aparat penegak hukum di lokasi.
Padahal jelas putusan pengadilan menyatakan perizinan berusaha operasi produksi PT TMS seluas 42.000 (empat puluh dua ribu) hektar di Pulau Kecil Sangihe telah batal berdasarkan
Putusan pengadilan Mahkamah Agung RI dan terdapat juga perintah penudaan segala aktivitas PT TMS secara serta merta.
Tidak mudah proses yang ditempuh warga Pulau Kecil Sangihe dalam melawan perizinan pertambangan PT TMS ini hingga dimenangkan MA. Apa lagi ini adalah perizinan tambang
yang lahir dari Kontrak Karya yang tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Minerba.
Koalisi SSI menemukan rekam jejak konflik kepentingan aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Utara, karena pernah menjadi kuasa hukum langsung Presiden Direktur PT TMS, Terry Filbert, pada kasus di Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara.
Saat ini oknum tersebut diduga menjadi petinggi di Polda Sulut yang selalu hadir dan turut menyampaikan argumen pendapat dalam rapat-rapat audiensi antara warga penggugat yang telah menang dengan pihak PT TMS yang memohonkan audiensi kepada Polda Sulut.
Seperti forum audiensi yang terlaksana pada 6 Februari 2023 lalu, paparan oknum polisi terduga konflik kepentingan tersebut diprotes keras oleh salah seorang utusan SSI karena dirasa paparannya sudah layaknya humas PT TMS dalam forum tersebut. Bahkan pada 27 Februari 2023, pihak Polda Sulut dengan didampingi pihak perusahaan telah mengunjungi lokasi PT TMS bersama sekaligus mendatangi pelabuhan Pananaru mengecek dua tronton bermuatan mesin bor (drilling) milik PT TMS yang terparkir di area pelabuhan penyeberangan, serta tronton yang terparkir di pinggir jalan Kampung Salurang.
Tak hanya mengecek alat-alat berat milik PT TMS, dalam kunjungan tersebut, pihak Polda Sulut juga melihat aktivitas tambang ilegal di Pulau Sangihe. Namun yang dilakukan hanya foto-foto saja tanpa ada penegakan hukum.
Perkembangan baru-baru ini, kami mendapat kabar yang tidak masuk akal melalui berita media, yakni dalam waktu dekat PT TMS akan melakukan MoU dengan pihak Polda Sulut untuk mengamankan hak PT TMS.
“Pertanyaannya, hak apa yang mau diamankan dari perusahaan yang telah secara illegal beroperasi di Pulau Keci Sangihe?” tegas Jull.
Pada sisi lain, pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Pulau Sangihe yang dilakukan cukong-cukong yang dikenal dengan nama “Sembilan Naga Sulawesi Utara”, berlangsung terang-terangan memamerkan kekebalan hukumnya dalam merusak lingkungan hidup Pulau Sangihe.
Kegiatan pertambangan tanpa izin di Pulau Kecil Sangihe sesungguhnya telah dilaporkan dari tingkat Polres hingga Mabes Polri pada 21 November 2022 lalu. Akan tetapi hingga saat ini belum ada penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Justru alat berat yang awalnya hanya belasan kini meningkat menjadi puluhan.
Sedikitnya terdapat kurang lebih dua puluh-an alat berat excavator beroperasi mengobrak-abrik Pulau Kecil Sangihe yang letaknya persis berbatasan langsung dengan Negara Filipina ini.
Hal ini memperkuat dugaan keterlibatan oknum aparat polisi, yang seolah menutup mata dan melakukan pembiaran kegiatan melanggar hukum tersebut yang mengorbankan banyak rakyat tidak berdosa.
Segera Cabut IUP PT.TMS
Sesungguhnya, putusan pembatalan perizian tambang di Pulau Kecil Sangihe bukanlah putusan pertama kali pembatalan izin tambang di Pulau Kecil Indonesia melalui gugatan yang dimenangkan rakyat.
Sebelumnya pada MA juga pernah buat putusan hukum yang sama, atas gugatan warga pulau kecil Bangka di Minahasa Utara, Sulawesi Utara melawan PT Mikgro Metal Perdana (MMP) asal Tiongkok yang menang berturut-turut, mulai dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 211/G/2014/PTUN-JKT pada 14 Juli 2015, Putusan Pengadilan Tinggi TUN pada tanggal 14 Desember 2015, dan hingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 255K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
Dari kedua putusan di atas, terdapat pertimbangan penting dari majelis hakim yaitu pulau kecil dan perairannya yang luasannya sama atau lebih kecil dari 2.000 (Dua Ribu) km2, terlarang bagi kegiatan pertambangan. Sebagaimana termaktub dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diperbarui dengan UU No 1 Tahun 2014.
Sudah seharusnya putusan tersebut menjadi tonggak utama Yurisprudensi bahwa aktivitas pertambangan di pulau kecil adalah kegiatan terlarang dan ilegal.
Menurut M . Jamil dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), PT TMS tidak lagi punya legitimasi secara sosial, terlebih lagi secara hukum untuk melakukan aktivitas apapun di Pulau
Kecil Sangihe.
“Arifin Tasrif selaku Menteri ESDM RI harus menghormati dan tunduk pada putusan MA ini, dengan segera mencabut dan membatalkan SK IUP Operasi Produksi PT TMS, “ ujar M.Jamil.
Hal ini disebabkan putusan yang dimenangkan warga yakni Majelis Hakim Agung MA RI menguatkan putusan pada tingkat banding di PTTUN Jakarta dengan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya, Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan dan Menyatakan Batal Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT TMS, serta mewajibkan Menteri ESDM RI mencabut keputusan tersebut.
Sehingga PT TMS harus menghentikan seluruh aktivitas dan segara angkat kaki dari Pulau Kecil Sangihe.
Oleh karena itu, JATAM Bersama Koalisi Save Sangihe Island menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia di akhir masa jabatannya agar membuat kebijakan yang bermanfaat nyata
bagi rakyat pesisir dan pulau kecil atas ancaman krisis iklim, naiknya muka air laut dan percepatan tenggelamnya pulau-pulau kecil, dengan melakukan Moratorium Izin Baru dan Cabut seluruh Izin Tambang di seluruh Pulau Kecil Indonesia sebagai agenda penyelamatan kesatuan Sosial-Ekologi Kepulauan Indonesia.
Kepada Kapolri, Jamil meminta untuk menindak oknum aparat polisi yang diduga melindungi pertambangana illegal yang membangkang keputusan MA RI dan Pertambangan tanpa izin (PETI).
“Sudah saatnya Kapolri mengembalikan marwah dan citra Polri yang dicemari oknum oknum, “ ujar M.Jamil . (edl)
