JAKARTA, SHNet – Sejarawan dan penulis buku alumni Universitas Indonesia, JJ Rizal, mengatakan, nama Nusantara sudah lama ada di Kalimantan, sehingga dipilih menjadi nama Ibu Kota Baru, logika berpikir, berkata, beragumentasi, bertindak sangat sederhana.
JJ Rizal, mengatakan, “Jadi soalnya ibukota baru itu tidak bisa dijawab dengan ada nama Nusantara di Kalimantan atau tidak, tetapi proses pembangunan ibukota baru ini mencerminkan suatu bentuk rezim yang pinjam istilah Bung Hatta, Rezim Daulat Tuanku.”
Hal itu dikemukakan JJ Rizal, Kamis, 20 Januari 2022, menanggapi kata Nusantara ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Dewan Perwakilann Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara di Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.
Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara DPR-RI dengan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Muharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Senin, 17 Januari 2022, diumumkan kata Nusantara dipilih Presiden Indonesia, Joko Widodo, sebagai nama Ibu Kota Negara Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
“Di sini semua proses berasal dari Jawa, tersentral di Jakarta dan di segelintir kaum aristokrasi politik, serta uang,” kata JJ Rizal.
“Rakyat, terutama masyarakat di Kalimantan,” menurut JJ Rizal, “Bahkan yang akan kena pembangunan, tidak diajak ambil bagian. Tidak ada lagi di situ Daulat Rakyat.”
“Inilah yang membuat nama Nusantara itu harus dibaca sebagai model kekuasaan sentralistik yang mengulang pola negara konsentrik Jawa kuno,” kata JJ Rizal.
“Padahal ini,” lanjut JJ Rizal, “Sangat ditentang oleh pendiri bangsa karena sebangun dengan negara kolonial yang mereka benci.”
JJ Rizal, kembali menegaskan, Nusantara ditetapkan sebagai nama Ibu Kota Negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, wujud arogansi dan pikiran elit “keraton Jawa” gaya baru tahun 2022.
“Kalau niat bikin Ibu Kota Negara untuk memutus ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa dan sebab itu dipindah ke tengah yaitu pulau Kalimantan, maka pemberian nama Nusantara itu otomatis bertolak belakang dengan gagasan pokok memutus kesenjangan itu,” ujar JJ Rizal.
Sebab istilah Nusantara, menurut JJ Rizal, mencerminkan bias Jawa yang dominan. Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit yang mendikotomi antara negaragung (kota Majapahit) dengan manca negara (luar kota Majapahit).
Di luar kota Majapahit inilah yang disebut Nusantara. Sebab itu sebutan Nusantara ini bukan hanya dikotomis dalam artian kewilayahan tetapi juga peradaban.
“Dalam konteks Jawa sebutan mancanegara untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar tidak teratur atau sesuatu yang sebaliknya dari negaragung yang beradab, harmonis,” ujar JJ Rizal.
Sebab itu sejak zaman pergerakan, menurut JJ Rizal, ketika istilah ini muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak dirikan, maka nama Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa sentris.
“Jadi pemakaian nama ibukota baru itu Nusantara tidak mewakili pikiran Republik Indonesia yang dirikan sebagai amanat untuk setara, tetapi mewakili arogansi dan dominasi pikiran elite “Keraton Jawa” gaya baru 2022,” ujar JJ Rizal.
Diungkapkan JJ Rizal, selain secara historis bermasalah juga secara hukum karena tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021, tentang: Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi yang diteken oleh presiden sendiri.
“Di sini disebutkan untuk mengangkat nama tempat sesuai penamaan setempat untuk menghargai dan menjaga kekayaan kultural historis yang terkandung di dalamnya,” kata JJ Rizal.”
