İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

22 February 2024
HomeBeritaPDSI: Indonesia Perlu Perluas Dokter Keluarga

PDSI: Indonesia Perlu Perluas Dokter Keluarga

JAKARTA– Sistem kedokteran Indonesia perlu segera dibenahi untuk memenuhi pemerataan jumlah dokter dalam masyarakat.

Untuk itu penting untuk mendorong perluasan peran dokter keluarga. Hal ini disampaikan, Sekjen Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP, SH, MH (Kes.) di Jakarta, Jumat (1/7).

Hal ini menanggapi kekurangan dokter di luar Jawa dan Papua yang disampaikab Menkes Budi Sadikin.

Menurutnya, dokter keluarga adalah spesialis di layanan primer. Jadi dokter di layanan primer juga punya jenjang karier spesialis. Sehingga tak perlu lagi mendalami spesialisasi lain hanya untuk menaikkan jenjang karier.

“Mereka bisa balik ke klinik dan puskesmas karena menjadi ahli di layanan primer,” ujarnya.

Di luar negeri memang sudah jarang dokter umum yang praktik. Mereka harus spesialis kedokteran keluarga. Ada yang menyebutnya GP (general practitioner), seperti di Inggris dan negara persemakmurannya.

“Di Amerika disebut family medicine specialist. Tapi semuanya adalah pendidikan lanjutan setelah dokter umum,” ujarnya.

Pendidikan
Sebelumnya Erfen Gustiawan Suwangto menjelaskan pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer (Sp.KKLP) akan diberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih mendalam. Hal ini akan mengangkat derajat dan harkat dokter praktik umum yang selama ini telah ada.

Oleh karena dari bukti literatur yang ada, ketika dokter praktik umum diberikan pendidikan formal tambahan seperti ini, kepercayaan dan kepuasan masyarakat pun akan bertambah.

“Dengan pendidikan tambahan berkelas spesialis ini, ranah layanan primer (tingkat pertama) akan menjadi peminatan serius setelah selama ini sering ‘hanya’ menjadi batu loncatan para dokter untuk mengambil bidang spesialisasi lain,” jelasnya.

Hal ini tentu diharapkan akan membuat dokter tetap bertahan menjadi dokter di ranah layanan primer (seperti di puskesmas) sehingga kekurangan tenaga dokter di puskesmas juga dapat diatasi.

Pendidikan formal tambahan untuk dokter praktik umum ini juga terjadi di negara lain karena dari bukti literatur terungkap kursus dan pelatihan tidak cukup untuk meningkatkan kompetensi dan kepercayaan masyarakat terhadap dokter yang bekerja di layanan primer (tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, praktik pribadi, dan lain-lain).

Di negara lain, dokter spesialis layanan primer ini dinamakan dengan istilah general practitioner (GP) atau family medicine specialist (dokter keluarga).

“Kurikulum di Indonesia akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara ini sehingga selain mencakup Ilmu Kedokteran Keluarga, juga mencakup Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat,” ujarnya.

Memang kurikulum dokter layanan primer yang sekarang ada juga yang harus diperbaiki, tapi pendidikan dokter spesialis layanan primer ialah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar di era globalisasi yang menuntut standardisasi dalam banyak hal.

Pendidikan dokter spesialis layanan primer ini juga belum diwajibkan bagi dokter yang masih ingin berpraktik di ranah layanan primer. Oleh karena itu, dokter praktik umum yang selama ini ada juga masih dapat berpraktik seperti biasa.

Menurutnya, pendidikan dokter spesialis layanan primer ini juga memangkas masa pendidikan dokter yang ingin serius menekuni bidang layanan kesehatan primer karena dokter yang hendak mengambil spesialisasi lain atau bidang lain tidak perlu mengambil pendidikan spesialis layanan primer ini.

“Dalam masa transisi ini, dokter yang telah memenuhi kriteria pembelajaran, pengalaman, serta penghargaan tertentu, dapat menjalani pendidikan masa transisi selama satu tahun dengan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sedangkan untuk yang belum memenuhi kriteria tersebut, harus menjalani pendidikan selama tiga tahun. Sistem ini telah diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

World Organization of Family Doctors
Beberapa waktu lalu, Sekretaris Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP, SH, MH (Kes) menghadiri Council Meeting of World Organization of Family Doctors yang terfokus pada pencegahan penyakit dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi kebijakan pemerintah.

Organisasi ini adalah mitra utama WHO dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan tingkat primer di level dunia. Hal ini sesuai dengan misi ketiga PDSI, yaitu Indonesia untuk dunia. (web)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU