26 February 2024
HomeBeritaPengadaan Pegawai Negeri Sipil: Dulu dan Sekarang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil: Dulu dan Sekarang

Oleh: Syarif Ali

Dosen UPN ”Veteran” Jakarta

Jimat dapat membantu lolos tes CPNS! Paling tidak keyakinan itu berlaku bagi oknum peserta tes yang tertangkap Petugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  HAM RI (13/11/2023). Beberapa jenis jimat seperti rajah, gulungan kertas, garam, bunga kantil dalam kain putih disita petugas dari peserta tes. Walaupun menggelikan, fenomena ini menjadi sinyal bahwa minat menjadi PNS tetap tinggi disamping persaingan ketat untuk mendapatkan satu tiket menjadi CPNS.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dari Masa ke Masa

 Manajemen PNS menggunakan istilah pengadaan PNS untuk melaksanakan rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Pelaksanaan ke tiga aspek tersebut selesai ketika seorang CPNS mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS. Pengadaan PNS merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pertumbuhan jumlah PNS disebabkan karean perubahan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.

Pada zaman pendudukan Belanda, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) berkisar 50.000 orang, dari jumlah tersebut hanya beberapa orang saja yang menduduki jabatan senior (( Bintoro dalam Rohdewohld, 1995:93).

Pasca kemerdekaan terjadi peningkatan, tahun 1950 jumlah PNS sekitar 303.500. Sepuluh tahun kemudian, tahun 1960 meningkat menjadi 393.000. Perbandingan jumlah PNS per 1000 penduduk meningkat dari tahun ke tahun. Dari 1.1 tahun 1940, berubah menjadi 3.7 tahun 1950 dan melonjak menjadi 4.1 tahun 1960.

Lonjakan terbesar ke dua terjadi pada tahun 1970. Berkah ekpor minyak menjadikan anggaran pendapatan negara meningkat. Penghasilan dari penjualan minyak memungkinkan pemerintah membiyai kegiatan pembangunan yang membutuhkan banyak PNS. Jumlah PNS yang semula 525.000 orang, pada tahun 1970 mencapai 2.000.000 orang tahun 1980. Perbandingan jumlah PNS per 1000 penduduk meningkat dari 4.4 menjadi 13.9 pada priode yang sama.

Dari tahun 1986 hingga 1992, jumlah pegawai pemerintah tumbuh sekitar 25 persen.

Jumlah PNS mencapaik puncak tertinggi pada tahun 1993 dengan jumlah PNS mencapai 4 juta orang, atau 21.8 PNS per 1000 penduduk.

Pada kurun waktu tahun 1990 an ini, pemerintah mulai merasakan bahwa obesitas jumlah PNS berpengaruh pada pengeluaran anggaran. Karena itu, pemerintah mencoba menerapkan zero growth system, tidak ada penambahan jumlah PNS.  Jumlah formasi pengadaan PNS disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia. Apabila pada tahun berjalan, dari 4 juta pegawai, jumlah yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia berjumlah 100.000 orang, misalnya, maka lowongan PNS dibuka untuk 100.000 orang, sehingga jumlah PNS secara nasional tetap 4 juta pegawai.

Sayangnya kebijakan tersebut tidak dijalankan secara konsisten, tahun 2005 pemerintah memberlakukan pengadaan PNS tanpa seleksi, seperti, pengangkatan tenaga honorer, atlet yang berprestasi nasional dan internasional, dan dokter honorer serta dokter pasca bertugas sebagai pegawai tidak tetap (PTT).

Selain itu, pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 menandai era baru aparatur sipil negara (ASN) sebagai profesi. Mengutip Kompas.com (05/02/2023) ASN di Indonesia saat ini berjumlah  4.315.181 orang.

Dari jumlah 4.315.181 tersebut, sebanyak 3.956.018 orang berstatus sebagai PNS. Sementara 359.163 orang lainnya berstatus sebagai P3K.

Metode pengadaan PNS

Sebelum tahun 2012, pengadaan PNS dilakukan secara desentralisasi, setiap Kementerian, Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah merekrut dan menyeleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara manual. Pelamar mendatangi sendiri instansi untuk mendaftar dan menyerahkan langsung lamaran ke bagian kepegawaian.

Ujian dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas dan alat tulis. Penilaian tes tertulis biasanya tertutup, dan hanya diketahui oleh pihak instansi.

Jalur PB 2, merupakan pengadaan CPNS yang digunakan oleh kementerian dan pemerintah daerah mengganti pegawai yang berhenti (pensiun dan meninggal dunia), jalur ini tidak melewati ujian tertulis, lagi-lagi jalur ini tertutup.

Disamping test manual dan PB2, satu lagi jalur pengadaan CPNS yakni ikatan dinas. Kementerian Dalam Negeri, merupakan salah satu contoh instansi yang memiliki perguruan tinggi kedinasan, alumninya otomatis menjadi CPNS di lingkungan kementerian ini.

Seleksi CPNS memasuki tahap baru pada tahun 2013, tes tertulis menggunakan lembar jawaban komputer (LJK).

Namun LJK memiliki kelemahan. Pertama: peserta harus menghitami bulatan setiap jawaban pertanyaan, cara ini menyita waktu yang lama untuk menyelesaikan ujian. Kedua,  penilaian juga dilakukan secara tertutup, tidak transparan. Ketiga, proses penilaian memakan waktu hampir satu bulan, waktu penilaian yang lama memungkinkan terjadi kecurangan. Keempat,  LJK tidak selaras dengan kebijaka paperless untuk menjaga lingkungan hijau.

Terhadap kelemahan tersebut, melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-2432/M.PAN.RB/7/2013 pemerintah memberlakukan sistem seleksi yang terintegrasi dengan komputer. Sistem ini kemudian dikenal sebagai Computer Assissted Test (CAT). Kelebihan CAT, penilaian lebih transparan karena dirancang sedemikian rupa untuk menampilkan hasil atau score secara langsung setelah menekan tombol selesai.

Jumlah pelamar CPNS tahun 2023 yang mendaftar di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) mencapai 2.409.882 orang (11/10/2023).
Dari total pendaftar tersebut, sebanyak 945.404 orang melamar formasi CPNS 2023.

Sementara itu, pelamar formasi PPPK terdiri atas 439.020 pelamar PPPK Guru, 388.145 pelamar PPPK Tenaga Kesehatan, dan 637.313 pelamar PPPK Tenaga Teknis.

Sungguh persaingan yang ketat. Namun penggunaan CAT, memungkinkan lembaga pemerintah mendapatkan pegawai kompeten  untuk menjadi pelayan masyarakat. Karena jimat tidak memahami komputer, maka membaca doa akan lebih bermanfaat sebelum memasuki ruang ujian.  (*)

 

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU