26 February 2024
HomeBeritaPerangkat Desa : Ujung Tombak Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa

Perangkat Desa : Ujung Tombak Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa

Oleh : Nata Irawan

Pandemi Covid-19 perlahan mulai memudar, update terakhir seperti dilansir channelnewsasia.com (30 Desember 2022) pemerintah mulai mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia di tengah rendahnya kasus dan rawat inap Covid-19, tidak terkecuali desa yang berada di jajaran paling bawah.

Dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada tanggal 29 Maret 2022, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi pada perangkat desa dalam penanganan Covid-19. Menurut presiden, peran pemerintah desa yang tidak berhenti untuk menganjurkan masyarakat untuk vaksinasi, memakai masker, menjaga jarak, dan untuk cuci tangan.

Peran para perangkat desa menjadi karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Setelah kasus Covid-19 terus menurun, Prioritas Pembangunan Kesehatan 2023 bergeser dari penanganan pandemi ke peningkatan kualitas layanan kesehatan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia cq Kementerian Kesehatan akan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi fasilitas kesehatan hingga program yang bersifat promotif preventif.

Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia akan melakukan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, kemudian program-program yang sifatnya promotif preventif. Fokus dalam pembangunan kesehatan adalah pelayanan primer nomor satu.

Hal ini prioritas utama Pemerintah Indonesia, menjaga agar masyarakat Indonesia tetap sehat, bukan mengobati orang sakit. Dalam konteks tersebut, peran kepala dan aparatur desa sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan sangat strategis.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Kemendagri) dalam tugas dan fungsinya dan sebagai leading sector dalam kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat memiliki peran, yaitu membina dan mengawasi jalannya tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan, termasuk layanan kesehatan di desa.

Prioritas Dana Desa dalam Pembangunan Kesehatan
Dalam penelitian Tumaji (2018) tentang pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan kesehatan, ditemui fakta bahwa pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan kesehatan masih cukup rendah. Dari dua kabupaten yakni Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pasuruan yang menjadi obyek kajian didapatkan bahwa pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan kesehatan rata-rata 4,17%.

Bila dirinci lagi, maka pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Posyandu 0,50%, kegiatan Polindes/Poskesdes 0,63%, kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2,46%, dan kegiatan lainnya 0,58%.

Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa masih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur (non-kesehatan). Hasil penelitian Tumaji (2018) tersebut merekomendasikan dua hal, yakni: pertama, agar perlu dilakukannya sosialisasi kepada tenaga kesehatan (terutama yang bertugas di desa) tentang diperbolehkannya memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan kesehatan, sehingga ketika ada Musrenbang Desa dapat memperjuangkan Dana Desa untuk pembangunan kesehatan.

Kedua, penelitian tersebut juga merekomendasikan perlu dilakukan advokasi kepada Pemerintahan Daerah (Bupati/Walikota, termasuk Pemerintahan Desa) agar 10% Dana Desa dapat dialokasikan untuk pembangunan kesehatan, mengingat ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembangunan kesehatan di tingkat desa, ditambah perlu ada aturan dan petunjuk pelaksanaan secara tertulis kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang pentingnya Dana Desa dialokasikan untuk kesehatan sebagai perwujudan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah desa dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan kesehatan seperti kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita dan remaja di masyarakat. Hal ini didasari bahwa pelayanan kesehatan masyarakat sebagai salah satu indikator kualitas kesejahteraan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah pusat tengah berupaya memberdayakan masyarakat di desa terkait kualitas pelayanan kesehatan melalui undang-undang kesehatan masyarakat sebagai langkah awal membangun desa yang sinergi dengan program-program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.

Oleh karenanya, kesehatan akan berdampak pada tingkat fungsional manusia secara fisiologis, psikologis, dan sosiokultural. Ini menjadikan kesehatan merupakan investasi yang secara langsung mendukung peningkatan ekonomi yang berujung pada penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan Dana Desa dapat disimpulkan belum berperspektif Pembangunan Kesehatan. Perlu ditegaskan bahwa tenaga kesehatan (terutama yang bertugas di desa) bukan aktor yang memiliki peran paling penting dalam penentuan atau mengarahkan alokasi Dana Desa, termasuk untuk pembangunan kesehatan pada Musrenbang Desa, melainkan tata kelola kolaboratif empat aktor yang ada di Kelembagaan Desa sebagai sebuah Penta helix, yaitu (1) Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkatnya; (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (3) Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan (4) Badan Kerja Sama Antar-Desa.

Ke-empat aktor inilah yang akan menentukan arah pembangunan desa. Di sinilah diperlukan good will dan political will dari empat aktor yang ada di Kelembagaan Desa, terutama Kepala Desa, untuk membuat warga desanya menjadi lebih sehat, mandiri dan berdaya saing.

Terlebih sejak tahun 2020, Dana Desa yang bernilai Rp 72 triliun akan dialokasikan dengan memperhatikan aspek kemiskinan dan kinerja desa, yang tercermin dalam perubahan formula alokasi Dana Desa berupa adanya Alokasi Kinerja dan perubahan bobot pengalokasian, sehingga menjadi Alokasi yang meiputi: (1) Dasar (69%), (2) Afirmasi (1,5%), (3) Kinerja (1,5%), dan (4) Formula (28%). Hal ini bertujuan guna memantapkan Dana Desa sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan publik antardesa, memajukan perekonomian desa, dan mengurangi kemiskinan, termasuk pembangunan kesehatan.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa, yang dapat memberikan penguatan sekaligus prioritas pada layanan kesehatan sehingga dapat saling terintegrasi dan tidak saling tumpang tindih antara satu layanan dengan layanan lainnya.

Mengurangi kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi bantuan sosial (non-kesehatan), layanan kesehatan yang bersifat kontinu juga memberi dampak signifikan pada kesejahteraaan masyarakat desa. (*)

Penulis adalah Analis Kebijakan Ahli Utama Bidang Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU