22 May 2022
HomeBeritaYahya Cholil Staguf: Di Indonesia NU Tidak Jadi Alat Partai Politik

Yahya Cholil Staguf: Di Indonesia NU Tidak Jadi Alat Partai Politik

JAKARTA, SHNet – Ketua Umum Pengurus Besar Nahadlatul Ulama (PBNU) periode 2021 – 2026, K.H. Yahya Cholil Staguf, menegaskan, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, itu, tidak boleh jadi alat berbagai partai politik di Indonesia.

“Saya tegaskan, Nahdlatul Ulama, mesti menjadi sebuah organisasi keagamaan yang menyejukkan, membuat tentram, sehingga tidak bisa terlibat di dalam politik praktis, apalagi menjadi perpanjangan tangan salah satu partai politik di Indonesia,” kata Yahya Cholil Staguf, Kamis, 30 Desember 2021.

Pernyataan Yahya Cholil Staguf, merupakan hal baru di Indonesia, mengingat di era KH. Abdurachman Wahid, NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Muhamadyah, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar kedua di Indonesia, mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN).

Yahya Cholil Staguf dikenal dekat dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo yang juga sebagai salah satu kader NU.

Yahya Cholil Staguf di Indonesia, dikenal dekat dengan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus.

Presiden Joko Widodo menerima K.H. Yahya Cholil Staguf atau akrab disapa Gus Yahya, di Istana Kepresidenan Bogor, pada Rabu, 29 Desember 2021.

Gus Yahya datang untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung Lampung, 22 – 24 Desember 2021.

“Saya melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama kemarin, bahwa saya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026, sedangkan K.H. Miftachul Achyar ditetapkan sebagai Rais Aam.”

“Kemudian saya melaporkan juga hasil-hasil yang disepakati di dalam muktamar mengenai program-program, agenda-agenda yang tentunya nanti akan sangat terkait dengan prospek kerja sama-kerja sama, termasuk dengan pemerintah,” ujar Gus Yahya dalam keterangannya selepas pertemuan.

Menurut Gus Yahya, Pemerintah dan Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab yang sama untuk merawat, menjaga, dan membangun bangsa Indonesia.

“Antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah ini harus terus-menerus dalam kerja sama yang erat untuk melaksanakan tanggung jawab itu,” kata Yahya Cholil Staguf.

Sebagai Ketua Umum PBNU yang baru, menggantikan KH. Said Aqil Siradj selama dua periode (2010 – 2020), maka Yahya Cholil Staguf berharap untuk menyempurnakan konsolidasi organisasi sehingga Nahdlatul Ulama nantinya bisa menjadi agen transformasi.

“Ketika kita memiliki agenda-agenda nasional untuk menggerakkan masyarakat secara luas, maka Nahdlatul Ulama ini harus bisa sungguh-sungguh efektif dalam menjalankan peran untuk partisipasi masyarakat tersebut termasuk di dalam ikut membantu menyukseskan apa yang telah diagendakan oleh pemerintah,” kata Yahya Cholil Staguf.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. *

Sumber: presidenri.go.id

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU