İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

22 February 2024
HomeBeritaYenni Tan: Hospital Based Mengubah Kultur Feodal Menjadi Kultur Fairness

Yenni Tan: Hospital Based Mengubah Kultur Feodal Menjadi Kultur Fairness

JAKARTA– Academic Health System (AHS) atau Sistem pendidikan kedokteran bukan lagi persyaratan mutlak dalam praktek kesehatan global dan sebaiknya jadi opsi alternatif saja. Pendidikan berbasis hospital based adalah yang utama di negara-negara maju.

Pendidikan kedokteran berbasis hospital based akan merubah paradigma dokter residensi dari bayar uang sekolah atau dapat beasiswa menjadi belajar sambil bekerja mendapat penghasilan. Hal ini disampaikan Koordinator Forum Dokter Susah Praktek (FDSP) Dr. Yenni Tan, MARS kepada pers di Jakarta, Jumat (21/4/2023).

“Hospital based mengubah kultur feodal menjadi kultur fairness,” ujarnya.

Dia juga menegaskan agar monopoli residensi spesialis dan subspesialis oleh universitas negeri harus dihapuskan. Karena monopoli universitas bukan common practice di dunia global. Demi pemerataan dokter juga di daerah.
“Kemendikbud idealnya dikeluarkan dari kebijakan residensi dokter spesialis dan dokter subspesialis. Ini adalah common practice di dunia global,” ujarnya.

Hapus Adaptasi Dokter
Dr. Yenni Tan juga mengusulkan agar program adaptasi dokter lulusan luar negeri dihapuskan karena praktek diskriminasi dan eksploitasi terjadi dalam program ini.

“Kebijakan baru sudah lebih baik, tapi masih terjadi diskriminasi. Aturan ini hanya ada di Indonesia, bukan common practice global. Idealnya dokter bekerja di bawah supervisi, untuk lulusan dokter yang tidak terdaftar di list KKI atau selain negara maju,” jelasnya.

Dokter WNA expert hanya dibatasi 4 tahun maksimal bekerja di Indonesia untuk transfer knowledge adalah paradigma yang salah, karena Indonesia adalah satu dari ratusan negara yang masuk prioritas untuk para expert bekerja. Sudah kalah term and condition untuk bekerja.

Ia mencontohkan, Singapore negara paling dekat, memberikan kesempatan WNA good qualified untuk bekerja menetap tanpa batas di negaranya. Negara timur tengah seperti Dubai (UAE), Qatar ada kebijakan bebas pajak. Negara USA, Australia, UK dan Europa saja masih kekurangan dokter.

“Kalau memang dokter Indonesia good qualified harusnya tidak takut dokter WNA expert untuk bekerja di Indonesia tanpa batas. Ini juga memacu berkompetisi sehat dan fair,” ujarnya.

Kesimpulannya menurutnya orang berasa akan tetap dan terus mencari best doctor utk berobat. Kalau WNA expert dibuka sehat, maka diharapkan devisa dari WNI tidak lari ke luar negeri, bahkan orang asing malah berobat ke Indonesia.

“Ini semua demi kebaikan diri sendiri, keluarga dan anak cucu kita. Demi masa depan Indonesia menjadi lebih baik dan sehat,” ujarnya.

Untuk itu ia menegaskan semua dokter yang tergabung dalam FDSP mendukung penuh RUU Omnibus Law Kesehatan untuk disahkan tahun 2023 ini
FDSP mendukung Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dimasukkan ke RUU Omnibus Law kesehatan.

“Kebijakan Pemerintah dalam RUU Omnibus kesehatan itu revolusioner. Sebetulnya sebagian besar yang diajukan Kemenkes itu aturan hukum common practice di praktek global negara maju,” ujarnya.

Koalisi 16 Ormas Kesehatan
“Kami Koalisi 17 organisai tenaga kesehatan menegaskan mendukung RUU Kesehatan dan mendukung Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam menghadapi somasi yang menolak undang-undang ini,” tegasnya saat audiensi dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Dalam audiensi Koalisi 17 organisasi ini menyatakan:
1) RUU Kesehatan benar-benar bermanfaat , mengutamakan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat, memajukan bangsa dan negara.

2) Hapus organisasi profesi dari Undang-undang karena organisasi tidak tunggal sehingga tenaga kesehatan dapat memilih ormas yang terbaik untuk tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan bermanfaat.

3) Pengawasan kolegium oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang anggotanya diseleksi secara independen.

4) Adalah bohong pernyataan STR berlaku seumur hidup akan menyuburkan praktik dokter dan pelayanan kesehatan yang berkualitas buruk, sehingga uji kompetensi tetap berlaku ketika memperpanjang SIP untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Adalah bohong juga menghubungkan STR dengan keamanan pasien dan dapat menilai adanya pelanggaran etik.

Nyatanya, kode etik dapat diawasi pihak rumah sakit melalui komite etik, komite medis, komite keperawatan sesuai PERMENKES terkait akreditasi RS.

Pemantauan dan pengawasan harian ini justru jauh lebih efektif dan menjamin kualitas pelayanan lebih dari selembar kertas rekomendasi dari organisasi profesi yang menyatakan kelayakan dokter untuk berpraktek.

5) Mengenai kompetensi dokter Lulusan Luar Negeri, seharusnya Indonesia mengikuti standard international. Dokter lulusan dalam negeri kompeten dan dapat memberi pelayanan kesehatan yang optimal, tidak seharusnya takut dengan dokter-dokter lulusan luar negeri, pada prinsipnya pasien tentu akan memilih dokter yang mereka anggap bagus. Peraturan yang lama mempersulit dan memperhambat dokter lulusan luar negeri untuk berpraktek di Indonesia.

6) Pastikan dokter dan bidan berada dilayanan-layanan primer di puskesmas di desa-desa seluruh Indonesia.

7) Organisai profesi seperti IDI, IAI, PPNI dan IBI harus diaudit oleh Pemerintah karena kewenangannya begitu besar dari pemerintah dan negara.

17 Organisasi Dukung Menkes
Sebanyak 17 organisasi yang mendukung Menkes Budi Gunadi Sadikan adalah Farmasi Indonesia Bersatu (FIB), Kesatuan Aksi Memperjuangkan Profesi Apoteker Indonesia (KAMPAK), Pemerhati Pendidikan & Pelayanan Kes Indo, FDSP Diaspora & Dalam Negeri, Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia (PASI), Masyarakat Farmasi Indonesia (MFI), Forum Pejuang STR, Persatuan Honorer Nakes Indonesia (PHNU), Forum Bidan Desa (Forbides), Siti Fadillah Foundation, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Aliansi Apoteker dan Asisten Apoteker Peduli Negeri (AAPN), Korban Panitian Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (PN UJAI), Persatuan Honorer Nakes Indonesia (PHNI), Forum Pejuang Perawat dan Lembaga Pemerhati Perawat Indonesia (LPPI). (web)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU