DEPOK – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat DKR Kota Depok, beserta para orang tua siswa miskin yang anaknya belum mendapatkan sekolah, geruduk Kantor Walikota Depok, demikian rilis yang dibagikan oleh Roy Pangharapan Ketua DKR kota Depok kepada pers di Depok Kamis ( 3/8/2023).
Kantor Walikota Depok Kamis (3/8/2023) digeruduk ratusan masyarakat dan orang tua siswa yang anaknya belum mendapatkan sekolah.
“Hari ini terpaksa kami demontrasi untuk meminta bantuan kepada Walikota sehubungan dengan masih banyaknya siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah”ujar Roy Pangharapan.
Menurut Roy Pangharapan, dirinya atas nama DKR Kota Depok telah berkirim surat kepada Walikota Depok, untuk segera memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ,namun sampai saat ini belum ada tanggapan.
“Benar bahwa SMA SMK itu bukan wewenang Walikota, namun sebagai Kepala Daerah beliau bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di daerahnya, termasuk adanya siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah,” kata Roy Pangharapan.
Bahkan DKR pernah mengancam untuk mendirikan tenda keprihatinan atas matinya hatinurani para pejabat.
“Masa iya kami harus bikin tenda keprihatinan, atas matinya hati nurani para pejabat khususnya Gubernur dan Walikota Depok,”keluh Roy Pangharapan.
Setelah berorasi akhirnya massa aksi di terima oleh perwakilan Pemerintah Kota Depok, Yaitu Kepala Dinas Satpol PP,M Thamrin beserta staf lainya dan Perwakilan Dinas pendidikan Kota ,Joko Soetrisno KA bid Pembinaan SMP.
Namun pertemuan tersebut belum membuahkan hasil ,Pendemo minta untuk di fasilitasi pertemuan dengan Dinas pendidikan Jawa Barat,massa sempet bertahan di Kantor Walikota Depok, bahkan sempat merangsek di halaman Kantor Walikota Depok, dan akhirnya dipertemukan kembali oleh Perwakilan Pemkot Depok.
Dalam pertemuan tersebut disepakati massa untuk segera membubarkan diri,dan aspirasi untuk dipertemukan dengan Dinas pendidikan Jawa Barat,akan coba difasilitasi.
Massa aksi turut serta membawa sejumlah poster diantaranya berbunyi, “Menolak Siswa Miskin Bersekolah Adalah Penistaan terhadap PPDB”. (sp)