SHNet, Jakarta-Pengamat kebijakan publik, Muhammad Gumarang mengkritik langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) yang mengirim anak sekolah ke Barak Militer. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah.
“Langkah kebijakan KDM memasukkan anak sekolah SMP atau SMA sederajat yang dinilai nakal seperti tawuran, balap liar, lalu dikirim ke barak militer hanya langkah yang bersifat sementara,” kata Gumarang.
Gumarang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan disiplin militer. Faktor seperti lingkungan sosial, pola asuh, dan sistem pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk perilaku pelajar. Ia menyebut pelatihan militer mungkin efektif untuk menanamkan disiplin dalam jangka pendek, tetapi tidak memberikan solusi untuk perubahan perilaku jangka panjang.
“Setelah kembali dari barak, anak-anak ini kembali ke lingkungan yang sama. Tanpa perubahan sistemik, perilaku nakal bisa muncul lagi,” katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan karakter, konseling di sekolah, dan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Pendekatan preventif melalui pendidikan yang holistik jauh lebih efektif ketimbang pendekatan represif seperti KDM.
“Setiap anak memiliki latar belakang dan masalah yang berbeda. Menggeneralisasi mereka sebagai ‘nakal’ dan memberikan solusi yang sama untuk semua tidak akan efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gumarang mendorong pemerintah Jawa Barat untuk melibatkan ahli dalam merancang program yang lebih tepat sasaran. “Kebijakan KDM mungkin terlihat tegas dan cepat, tapi tanpa perubahan mendasar pada sistem pendidikan dan lingkungan sosial, masalah kenakalan remaja akan terus berulang,” pungkasnya.