Pekalongan,– Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Raziras Rahmadillah didampingi Kasatppol PP Kota Pekalongan melakukan koordinasi serta tinjauan lapangan ke lokasi pasca kerusuhan pembakaran Kantor DPRD dan Kantor Pemerintahan Kota Pekalongan yang terjadi pada 30 September 2025.
Dalam kunjungan pada Kamis (11/9/2025), Raziras menyampaikan 11 arahan Mendagri dalam menjaga stabilitas, ketertiban umum, serta pelayanan publik di daerah serta sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang Peningkatan peran Satlinmas terkait kondusifitas penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
Raziras menegaskan bahwa kejadian di Pekalongan harus menjadi pembelajaran bersama agar seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat komunikasi antar elemen masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat bahu membahu menciptakan suasana kondusif. Arahan Menteri Dalam Negeri bukan hanya pedoman administratif, tetapi langkah nyata untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan 11 arahan ini di seluruh wilayah Indonesia guna memastikan stabilitas nasional, pelayanan publik, dan ketertiban masyarakat tetap terjaga secara optimal, serta memperkuat ketahanan sosial melalui partisipasi aktif masyarakat.
11 arahan Mendagri antara lain rapat Forkopimda secara rutin dan terstruktur, Silaturahmi kepala daerah dengan tokoh Masyarakat, pelaksanaan doa bersama lintas agama, implementasi program pro rakyat di sektor prioritas, penundaan kegiatan seremonial yang tidak mendesak, penegasan pola hidup sederhana di kalangan ASN dan pejabat, pembatasan perjalanan luar negeri oleh pejabat daerah lain-lain.