SHNet, Jakarta-Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia (AMSI), Jiaul Haq, S.Sos., M.M., mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kader Partai Golkar dan generasi muda, menjaga soliditas serta stabilitas politik nasional di tengah berkembangnya berbagai isu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Jiaul menegaskan, beredarnya poster digital di media sosial yang mengangkat isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar perlu disikapi secara bijak. Menurutnya, informasi yang belum jelas kebenarannya tidak boleh dijadikan dasar untuk membangun opini yang dapat memecah belah internal partai.
“Saya mengajak seluruh kader Partai Golkar dan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Isu Munaslub jangan sampai menjadi alat untuk mengganggu soliditas dan konsolidasi Partai Golkar,” ujar Jiaul dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, Partai Golkar merupakan salah satu kekuatan politik besar yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Karena itu, dinamika internal organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai, seluruh kader harus mengedepankan kedewasaan berorganisasi, menjaga persatuan, serta menghormati kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
“Partai Golkar memiliki mekanisme organisasi yang jelas. Setiap aspirasi dan dinamika internal harus disalurkan melalui aturan organisasi, bukan melalui penyebaran isu atau narasi provokatif yang berpotensi menimbulkan perpecahan,” tegasnya.
Isu Penyadapan Harus Diusut Tuntas
Selain menyoroti isu Munaslub, Jiaul juga menanggapi berkembangnya isu dugaan penyadapan yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Ia menilai, dugaan penyadapan merupakan persoalan serius karena menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan nasional, serta kedaulatan bangsa. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dan lembaga berwenang harus melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, objektif, dan menyeluruh.
“Kami meminta agar persoalan dugaan penyadapan ini diusut tuntas. Jangan sampai persoalan serius yang menyangkut keamanan dan kedaulatan negara justru dibiarkan berkembang tanpa kejelasan. Negara harus hadir untuk memastikan fakta dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” katanya.
Jiaul menegaskan, setiap dugaan pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang membangun penghakiman publik hanya berdasarkan spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan sampai ruang demokrasi kita dipenuhi informasi yang belum teruji kebenarannya. Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, aparat berwenang harus berani mengusut dan mengungkap fakta yang sebenarnya,” tambahnya.
AMSI Dukung Stabilitas Politik dan Agenda Pembangunan Nasional
Lebih lanjut, Jiaul menyampaikan bahwa Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia berkomitmen menjaga persatuan bangsa serta mendukung terciptanya stabilitas politik nasional.
Menurutnya, energi generasi muda harus diarahkan pada kegiatan produktif, penguatan demokrasi, pembangunan sumber daya manusia, serta kontribusi nyata dalam menyukseskan program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk tidak terjebak dalam polarisasi politik maupun penyebaran informasi yang berpotensi memperkeruh suasana kebangsaan.
“Pemuda harus menjadi kekuatan pemersatu, bukan justru ikut memperbesar kegaduhan. Kita harus kritis, tetapi tetap objektif. Kita harus berani menyuarakan kebenaran, tetapi juga menghormati hukum dan mekanisme demokrasi,” ungkapnya.
Jiaul berharap seluruh kader Partai Golkar, organisasi kepemudaan, serta masyarakat dapat menjaga suasana politik yang kondusif dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang belum terbukti kebenarannya.
“Yang terpenting saat ini adalah menjaga persatuan, memperkuat konsolidasi, mendukung kepemimpinan yang sah, serta memastikan setiap persoalan hukum diselesaikan secara transparan dan tuntas. Jangan biarkan kepentingan politik sesaat mengorbankan kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Jiaul Haq. (red)