SHNet, Jakarta-Pelaku usaha di sektor ekspor-impor mengeluhkan pemberlakukan kebijakan pelarangan operasional truk sumbu 3 atau lebih saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) yang dinilai semakin membebani usaha mereka. Pasalnya, kebijakan pelarangan ini akan memperlambat pengiriman bahan baku impor ke pabrik serta distribusi barang jadi menuju pelabuhan ekspor.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan kondisi pelaku usaha di sektor ekspor saat ini sudah sangat berat karena kompetitornya semakin banyak seiring berubahnya dinamika perdagangan global serta biaya logistik yang tinggi.. “Nah, kalau kita masih dibebani lagi dengan kebijakan pelarangan truk sumbu 3 saat Nataru nanti, kondisi kita akan lebih tidak kondusif lagi,” ujarnya.
Dia menegaskan produk-produk ekspor itu sangat tergantung dengan jadwal kapal dan juga surat kontrak atau L/C (Letter of Credit) yang sudah dibuat antara eksportir dan penerima barang di luar negeri, dan itu terkait dengan closing time dan lain sebagainya. Jadi, lanjutnya, pengirimannya juga harus tepat waktu. Dia khawatir dengan adanya pelarangan terhadap operasional truk sumbu 3 saat Nataru nanti, barang akan terlambat dikirim ke pelabuhan. “Sedang kapal itu kan nggak mungkin menunggu. Kalau barang kita nggak ada di pelabuhan, barang kita akan ditinggal. Nah, itu kan akan merugikan sekali bagi kita para eksportir,” katanya.
Apalagi, menurutnya, sudah barangnya tidak bisa terkirim, L/C-nya menjadi mati dan pihak buyer tidak mau memperpanjang dengan alasan barangnya sudah tidak dibutuhkan lagi, eksportir akan mengalami kerugian lebih besar. Karena, lanjutnya, eksportir terpaksa harus mencari buyer lain lagi untuk membeli barang tersebut dan harganya berpotensi akan merosot jauh. “Nah, apakah pemerintah memperhitungkan bahwa kerugian-kerugian seperti inilah yang akan dialami para eksportir dengan aturan pelarangan yang dibuatnya itu,” ucapnya
Selain itu, katanya, pengumuman jadwal pelarangan yang sering kali tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari H juga menyebabkan kesulitan bagi para eksportir untuk mencari sopir. “Jadi, meskipun barang-barang ekspor ini nantinya tiba-tiba dimasukkan dalam daftar pengecualian, tapi karena dilakukan secara mendadak, sopir-sopir kan sudah terlanjur pulang kampung. Jadi, percuma saja masuk pengecualian karena sudah nggak ada sopir juga,” tukasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Sekretaris Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Bali-Nusra yang juga Wakil Ketua KADIN Surabaya, Medy Prakoso. Dia mengatakan kebijakan pelarangan truk sumbu 3 atau lebih ini dipastikan sangat mengganggu rantai pasok logistik ke industri pengolahan terutama yang beroperasi selama 24 jam. Akibatnya, menurut dia, itu akan menghambat suplai bahan baku ke pabrik, serta distribusi barang jadi yang berpotensi menyebabkan kekosongan stok di pasar.
Selain itu, lanjutnya, penumpukan barang juga terjadi, baik di pabrik maupun di gudang karena distribusinya terhenti. Kondisi ini akan meningkatkan biaya penyimpanan. “Distribusi barang jadi akan terganggu. Barang tidak bisa dikirim sampai ke pasar tradisional dan ritel sehingga berpotensi menyebabkan kekosongan stok,” tukasnya.