Oleh: Andreas Nuryono
Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Semarang, Jawa Tengah
ADA kritik konstruktif dari Siti Fadilah Supari, ex Menteri Kesehatan di era SBY pada saat diskusi bersama Krisbudiharjo di Podcast Meja Makan. Acara tersebut berlangsung pada Selasa , 11 November 2026 di Kantor Badan Relawan Prabowo. Keberhasilan pemerintah dalam bidang kesehatan seharusnya tidak diukur dari seberapa besar pendapatan rumah sakit yang dimilikinya. Ukuran yang lebih mendasar adalah seberapa banyak masyarakat yang dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara layak, terjangkau, dan berkualitas.
Kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Konstitusi telah menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Maka kebijakan kesehatan tidak boleh terjebak dalam cara pandang yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan industri dan pendapatan lembaga pelayanan. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem kesehatan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Jangan Mengukur Keberhasilan Rumah Sakit dari Target Pendapatan
Siti Fadilah menyatakan, “Saya cukup prihatin apabila pengelolaan rumah sakit pemerintah semakin ditekankan pada target pendapatan atau revenue yang harus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, tahun ini ditargetkan mencapai angka tertentu, lalu tahun depan harus lebih tinggi lagi.”
Ada dua kemungkinan cara meningkatkan pendapatan tersebut. Pertama, jumlah pasien harus terus bertambah. Kedua, biaya pelayanan kesehatan harus dinaikkan.
Jika peningkatan pendapatan terutama diperoleh dengan memperbanyak pasien, menurut eks Menkes tersebut artinya negara ingin rakyatnya sakit. Sedangkan ukuran keberhasilan pemerintah adalah ketika masyarakat semakin sehat, angka kesakitan menurun, dan kebutuhan untuk dirawat di rumah sakit dapat dikurangi melalui pencegahan penyakit.
Sementara itu, jika peningkatan pendapatan dilakukan melalui kenaikan tarif pelayanan, risikonya adalah semakin membebani masyarakat.
Logika bahwa semakin besar pendapatan rumah sakit, semakin baik pula kinerja rumah sakit adalah keliru. Rumah sakit yang berhasil mencegah komplikasi, memberikan penanganan cepat, melayani pasien tidak mampu, dan menjaga keselamatan pasien mungkin justru sedang menjalankan fungsi publiknya dengan sangat baik, meskipun tidak menghasilkan surplus sebesar rumah sakit lain.
BPJS dan Hak Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan
Kehadiran BPJS Kesehatan merupakan salah satu instrumen penting negara untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan gotong royong.
Karena itu, ketika masyarakat datang ke rumah sakit menggunakan BPJS, mereka bukan sedang meminta belas kasihan. Mereka sedang menggunakan hak atas pelayanan kesehatan melalui sistem jaminan yang telah dibangun bersama. Maka, rumah sakit pemerintah harus memastikan bahwa peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang bermutu, manusiawi, dan tidak diskriminatif.
Siti Fadilah mengingatkan pengalaman masa lalu ketika masyarakat tertentu dapat memperoleh pelayanan kelas III secara gratis di rumah sakit pemerintah. Sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan sekarang tentu sudah berbeda. Namun, semangat yang harus dipertahankan tetap sama yaitu jangan sampai kemampuan ekonomi membatasi hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
BPJS harus menjadi instrumen pemerataan akses, bukan sekadar mekanisme pembayaran pelayanan rumah sakit.
Pemerataan Kesehatan Tidak Bisa Diseragamkan
Persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia sangat kompleks. Kita tidak bisa menyamakan kondisi rumah sakit di Jakarta dengan rumah sakit di wilayah perbatasan, kepulauan, pegunungan, atau daerah terpencil.
Ketersediaan dokter spesialis, tenaga perawat, fasilitas laboratorium, obat-obatan, peralatan medis, hingga infrastruktur transportasi memiliki tantangan yang berbeda-beda.
Karena itu, standar pelayanan tetap diperlukan, namun penerapannya harus mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan karakteristik masyarakat setempat.
Jangan sampai rumah sakit di daerah terpencil dinilai buruk hanya karena tidak memiliki pendapatan sebesar rumah sakit di kota besar. Padahal, rumah sakit tersebut menjalankan fungsi yang sangat penting sebagai akses utama pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
Demikian pula, indikator keberhasilan pelayanan tidak bisa hanya mengandalkan jumlah pasien, tingkat pendapatan, atau produktivitas tenaga medis. Harus ada pertimbangan mengenai kesulitan geografis, jumlah penduduk yang dilayani, ketersediaan tenaga kesehatan, dan tingkat kebutuhan masyarakat.
Dokter Terbang, Klinik Terapung, dan Inovasi Pelayanan
Pemerataan pelayanan kesehatan membutuhkan pendekatan yang tidak selalu konvensional. Pemerintah perlu berani mengembangkan berbagai model pelayanan yang menyesuaikan karakteristik wilayah Indonesia.
Untuk wilayah pegunungan dan daerah terpencil, misalnya, dapat dikembangkan program dokter terbang yang memungkinkan dokter spesialis mengunjungi wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara berkala.
Untuk wilayah kepulauan, konsep klinik terapung atau pelayanan kesehatan bergerak melalui kapal dapat menjadi salah satu solusi. Dengan demikian, masyarakat tidak selalu harus menempuh perjalanan jauh dan mahal hanya untuk memperoleh pemeriksaan atau penanganan medis.
Penguatan puskesmas, jejaring rujukan, laboratorium, ketersediaan obat, dan transportasi pasien harus menjadi bagian dari satu sistem pelayanan yang terintegrasi.
Pemerataan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun gedung rumah sakit. Yang lebih penting adalah memastikan pelayanan kesehatan benar-benar sampai kepada masyarakat. Kesehatan perlu dipandang sebagai bagian dari pembangunan manusia dan keadilan sosial. Negara tidak cukup hanya menyediakan sistem pembiayaan, tetapi juga harus memastikan tersedianya tenaga kesehatan, fasilitas, obat, dan akses pelayanan yang memadai.
Negara Harus Hadir Sampai ke Pelosok
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup ditunjukkan melalui banyaknya rumah sakit, semakin besarnya pendapatan fasilitas kesehatan, atau semakin modernnya peralatan medis yang tersedia.
Kita memerlukan politik kesehatan yang pro rakyat. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat miskin, masyarakat di kepulauan, penduduk perbatasan, hingga warga di wilayah pegunungan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Kita membutuhkan sistem kesehatan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga menjunjung keadilan sosial. Sistem yang memahami keragaman kondisi demografis masyarakat dan wilayah geografis Indonesia.
Pemerintah harus memastikan bahwa pembiayaan kesehatan, distribusi tenaga medis, pembangunan fasilitas, serta inovasi pelayanan berjalan dalam satu arah: memenuhi hak masyarakat atas kesehatan.
Kesehatan bukan hak istimewa bagi mereka yang tinggal di kota besar atau memiliki kemampuan ekonomi. Kesehatan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa besar pendapatan rumah sakit, melainkan seberapa jauh negara mampu menghadirkan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok negeri.(*)