SHNet, Jakarta – Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Satyawan Pudyatmoko menegaskan desa menjadi ujung tombak dalam rehabilitasi mangrove untuk mendorong pengelolaan yang berkelanjutan.
“Desa ini bagi BRGM memang menjadi ujung tombak oleh sebab itu ada Desa Peduli Mangrove, Desa Peduli Gambut. Ini adalah syarat utama keberlanjutan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove,” ujar dia dalam acara konsultasi publik terkait dengan Proyek Mangrove for Coastal Resilience diikuti dari Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan tanpa peran desa maka rehabilitasi mangrove tidak akan bisa berlanjut.
Merehabilitasi dan mendorong pengelolaan lanskap mangrove secara berkelanjutan merupakan salah satu komponen dari program yang menyasar untuk merehabilitasi mangrove seluas 75.000 hektare itu.
Pengelolaan lanskap secara berkelanjutan akan mendukung pengelolaan dan perlindungan lanskap mangrove di lanskap besar untuk menghindari terjadinya deforestasi dan degradasi yang sedang dan akan terjadi di masa depan.
Kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan dan pengoperasian forum koordinasi multipihak di tingkat provinsi dan/atau kabupaten untuk meningkatkan lanskap mangrove. Dilakukan pula pelaksanaan kegiatan pengelolaan selaras dengan rencana pengelolaan di tingkat desa.
Terdapat pula komponen untuk meningkatkan peluang mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar mangrove.
Dia menegaskan bahwa indikator keberhasilan dari rehabilitasi mangrove bukan semata berapa mangrove yang tumbuh tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya peningkatan daya dukung dari lokasi yang direhabilitasi.
“Dan bagaimana rehabilitasi itu bisa menimbulkan kemungkinan-kemungkinan nilai ekonomi yang baru, baik ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari mangrove dan lain sebagainya,” kata Satyawan seperti dikutip Antara.
Sementara itu, Dinas Kehutanan bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) akan membangun persemaian permanen modern mangrove pertama di Indonesia berada di Desa Sengkong, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.
“Persemaian yang akan dibangun itu merupakan persemaian modern pertama di Indonesia yang menampung kapasitas 51 juta bibit mangrove,” kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (15/2).
Dikatakan pula bahwa pembangunantersebut tidak hanya kebutuhan mangrove di Kaltara, tetapi juga bisa mengakomodasi daerah lain yang terdekat.
Adapun luas lahannya sekitar 109 hektare untuk dibangun persemaian modern pertama. Jika ini terealisasi, lanjut dia , tentu akan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
Untuk metode rehabilitasinya, pemerintah akan menggunakan metode silvofishery. Dijelaskan pula bahwa silvofishery adalah suatu pola agroforestri yang digunakan dalam upaya perlindungan di kawasan mangrove.
Gubernur mengatakan bahwa petani dapat memelihara ikan dan udang atau jenis komersial lainnya untuk menambah penghasilan, di samping kewajiban mereka memelihara hutan mangrove.
Pemanfaatan silvofishery, kata Gubernur, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan, sistem tersebut telah terbukti mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan nelayan secara ekonomis.
“Artinya fungsi mangrove sebagai nursery ground (tempat pembibitan) sering untuk pengembangan perikanan,” ujarnya.
Dengan kata lain, lanjut dia, keuntungan ganda telah diperoleh dari simbiosis ini. Selain hasil perikanan yang lumayan, biaya pemeliharaannya pun murah. “Ini bisa dimanfaatkan di Kaltara. Sebagian tempat di Indonesia juga ada yang telah menerapkan metode ini,” katanya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat menargetkan rehabilitasi mangrove seluruh Indonesia seluas 600.000 hektare.Dari sembilan provinsi yang ditargetkan, sebanyak 190.000 hektare ada di Kaltara. (Victor)