SHNet, JAKARTA – Pijar Foundation, berkolaborasi dengan United Nations Environment Programme (UNEP), dan UN Women, menggelar peluncuran Kajian Kebijakan berjudul ‘Promoting Inclusive Climate Policy for Indonesia through Gender and Human Rights Perspectives’ pada Kamis (29/1) di Heritage Room, Kemenko PMK, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian program EmPower: Women for Climate-Resilient Societies yang diinisiasi UNEP dan UN Women di Indonesia sejak 2023. Krisis Iklim Tidak Netral Gender Dalam pemaparan hasil kajian, para peneliti menekankan bahwa krisis iklim memberikan beban yang tidak proporsional kepada perempuan, terutama di komunitas rentan dan wilayah yang bergantung pada sumber daya alam.
Berbagai kajian global menunjukkan perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko kemiskinan, kerentanan kesehatan, serta kekerasan berbasis gender yang lebih tinggi akibat dampak iklim, sementara akses mereka terhadap sumber daya, teknologi, dan pendanaan untuk adaptasi kerap terbatas.
Namun pada saat yang sama, perempuan merupakan agen kunci resiliensi di tingkat keluarga dan komunitas: mengelola pangan, air, dan energi rumah tangga, serta mengorganisasi solidaritas sosial ketika bencana terjadi. Jika perspektif dan pengalaman perempuan tidak terwakili dalam kebijakan, transisi menuju ekonomi hijau berisiko memperdalam ketimpangan yang sudah ada.
“Mungkin merupakan tuntutan yang masuk akal jika kita membicarakan bagaimana adaptasi dan mitigasi iklim di Indonesia dapat mengambil manfaat dari pengetahuan dan kearifan lokal, dan melihat bagaimana kohesi sosial menjadi daya dukung untuk menciptakan resiliensi. Kebijakan iklim seharusnya menyentuh hingga dampak nyata,”ujar Cazadira Fediva Tamzil, Executive Director Pijar Foundation, dalam sambutan pembuka.
Komitmen Lintas Kementerian dan Mitra Pembangunan Peluncuran kajian kebijakan ini dihadiri para pejabat kunci lintas kementerian dan lembaga, antara lain Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK; Amurwani Dwi Lestariningsih, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA); Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B., Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Nico Barlev Marhehe, Programme Management UNEP Indonesia; serta Edriana Noerdin, Program Director Women Research Institute.
Dalam sambutannya, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menegaskan bahwa pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan responsif iklim hanya dapat dicapai apabila kebijakan secara sadar mengoreksi ketimpangan yang dialami perempuan dan kelompok rentan.
“Dampak adalah hal yang sangat penting. Kajian ini dengan jujur menunjukkan bahwa perempuan, anak muda, masyarakat adat, dan para penyelenggara bisa menjadi aktor kunci dalam kebijakan IPUI. Namun, partisipasi mereka masih sering dipahami sebatas pemenuhan prosedur atau administrasi, belum menjadi keterlibatan yang substantif. Ini terjadi karena kita masih memandang inklusivitas hanya sebatas siapa yang hadir, bukan siapa yang benar-benar didengar dan dilibatkan,” tambah Srihastuti Sulistyaningrum.
Sementara itu, Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B. dari BNPB menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan sebagai kelompok rentan pascabencana. Ia menyoroti peran krusial perempuan dalam membantu upaya mitigasi dan respons bencana.
Mengatasi Hambatan Adaptasi Keterbatasan akses terhadap informasi, pendanaan, dan teknologi menjadi hambatan besar bagi perempuan dan kelompok termarjinalkan dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Nico Barlev Marhehe, Programme Management UNEP Indonesia, menekankan bahwa kunci keberhasilan aksi iklim terletak pada perubahan cara pandang terhadap masalah ini.
“Masalah iklim bukan hanya masalah teknis seperti penggunaan listrik, tetapi masalah tata kelola dan masalah sosial. Indonesia sebenarnya tidak mulai dari nol karena dokumen kebijakan sudah ada, namun masalah utama ada di implementasinya,” ujar Nico.
Melalui inisiatif EmPower: Women for Climate-Resilient Societies, perempuan dan kelompok termarjinalkan didukung untuk terlibat secara bermakna dalam ruang-ruang pengambilan keputusan iklim, sekaligus memperkuat akses mereka terhadap informasi, pendanaan, dan teknologi yang dibutuhkan untuk adaptasi iklim.
Temuan kajian ini telah dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan dan peta jalan yang ditujukan kepada kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan. Usulan kunci meliputi:
– Ketersediaan standar minimum data terpilah gender dalam program adaptasi dan mitigasi.
– Penguatan mekanisme partisipasi bermakna bagi perempuan dan kelompok rentan dalam forum perencanaan iklim.
– Integrasi perspektif gender dan hak asasi manusia ke dalam kerangka kebijakan iklim nasional, termasuk perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran iklim
lintas sektor. (Non)