SHNet, Depok – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok sangat menyesali sikap Istana dalam hal ini Kantor Staf Presiden (KSP) yang seolah membiarkan siswa dari keluarga miskin tidak sekolah.
Padahal, beberapa waktu lalu pihak KSP telah berjanji untuk mencarikan jalan keluar bagi 13 siswa miskin yang ditolak bersekolah di SMA dan SMK di Kota Depok.
Hal ini disampaikan Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan dalam rilisnya di Depok, Kamis (01/8). “Sampai hari ini belum ada kejelasan atas janji KSP itu. Para siswa sangat sedih dan menangisi nasib mereka yang tidak bisa bersekolah lagi. Para orang tua berupaya mencari dana pinjaman tapi tidak mudah mendapatkannya. Kami kecewa,” ujar Roy.
Roy mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperbaiki sistem pendidikan yang sudah morat-marit ini. Menurutnya diakhir pemerintahan, Presiden Jokowi justru mengorbankan masa depan siswa miskin.
“Siswa miskin selalu jadi korban di negara Pancasila dan tidak ada yang perduli. Setiap tahun kami menerima ratusan keluhan anak tidak bisa sekolah dan tidak pernah ada jalan keluar,” tegasnya.
Roy mengatakan, peraturan pembatasan bangku sekolah hanya 32 kursi perkelas justru memastikan para siswa tidak bisa bersekolah.
“Peraturan yang menyasar para mafia bangku sekolah, justru mematikan bagi siswa dari keluarga miskin. Bukannya memberi jalan keluar, tapi justru membawa bencana bagi keluarga miskin,” tegas Roy.
Beberapa waktu lalu DKR mendampingi para orang tua dan 13 siswa mendatangi Istana Negara untuk memperjuangkan hak untuk bisa bersekeloah di SMA dan SMK di Depok.
Saat itu, pihak KSP menemui perwakilan aksi tersebut dan menjanjikan semua siswa miskin termasuk yang di Depok dapat bersekolah.
Saat itu, pihak istana yang diwakili oleh staf ahli utama KSP, Johanes Joko, memberikan harapan bisa membantu mendapatkan sekolah.
“Saat itu para orang tua sudah menyampaikan langsung keluhan dan harapan mereka kepada pihak KSP agar anak-anaknya bisa segera mendapatkan sekolah,” katanya.
Di hadapan para orang tua dan siswa miskin, Staf Ahli Utama KSP tersebut menjanjikan akan kehadiran negara dalam mencari solusi para orang tua siswa tersebut.
“Ternyata hanya janji kosong. Hingga saat ini, komunikasi DKR dengan salah satu staf dan hanya dijawab masih diproses atau belum ada informasi apapun,” ujarnya.
DKR sangat berharap agar anak-anak bisa segera mendapatkan sekolah di Kota Depok agar bisa mengubah nasib keluarga mereka menjadi lebih baik.
Beberapa waktu lalu Wali Kota Depok Muhammad Idris berkirim surat kepada Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin terkait optimalisasi SMAN/SMKN tahun ajaran 2024/2024 di Kota Depok. Surat dengan nomor 420/458-Disdik itu ditandatangani Muhammad Idris pada Senin 22 Juli 2024. (Ina)