SHNet, Jakarta-Pembentukan Board of Peace (BoP) oleh Presiden Donald Trump di Davos World Economic Forum tanggal 22 Januari 2026 dimana Presiden RI, Prabowo Subianto juga menjadi salah satu pendiri telah menjadi kontroversi di tingkat internasional dan memicu polemik di dalam negeri.
BoP bentukan Presiden Trump tidak merepresentasikan keterwakilan secara luas pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung khususnya bangsa Palestina serta tidak lagi merefleksikan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2083.
Karena itu Indonesia [er;u mempertimbangkan kembali keanggotaanya di BoP tersebut. Demikian pernyataan pers tertulis Indonesian Council On World Affairs (ICWA) yang diterima redaksi, Senin (26/01/2026).
Lebh lanjut dalam pernyataanya, ICWA menegaskan, Perdamaian Palestina tidak boleh lahir dari dominasi pihak tertentu saja tetapi melalui proses dialog dan kebersamaan. Perlu langkah-langkan kolektif dari semua negara untuk tetap menjadikan PBB sebagai satu-satunya forum multilateral yang “legitimate” bagi kemerdekaan, keamanan, kepentingan dan kedaulatan negara Palestina.
“Pemerintah perlu tetap membuka opsi proses konsultasi dengan semua pihak terkait di dalam negeri untuk mengantisipasi langkah-langkah “corrective” yang diperlukan termasuk kemungkinan menarik diri dari keanggotaan BoP sekiranya tidak memenuhi aspirasi perjuangan rakyat Palestina,” bunyi pernyataan ICWA..
Ditegaskan, ICWA siap berkontribusi secara substantif sejalan dengan aspirasi bangsa Indonesia yaitu mendukung penuh kemerdekaan Palestina, menolak agresi militer Israel
ICWA adalah organisasi kemasyarakatan nirlaba yang bersifat terbuka, independen dan berkedudukan di Indonesia. ICWA didirikan sebagai wahana guna menampung aspirasi para pakar, akademisi dan politisi yang mempunyai minat terhadap masalah hubungan luar negeri/internasional. (sur)

