Jakarta-Negara wajib menjalankan amanat konstitusi dan berbagai peraturan perundangan yang memberikan jaminan hak pendidikan bagi seluruh rakyat. Kenyataannya, masih banyak anak yang kesulitan untuk memperoleh Pendidikan karena keterbatasan biaya. Pendidikan berkualitas bagi semua warga negara akan menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan.
Demikian terungkap dalam workshop “Penguatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pendidikan Sebagai Hak Dasar Warga Negara” di Depok pada Sabtu (25/10/2025. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Tim Mahasiswa Magister Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta bersama Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok.
Joshua Erlangga yang menyampaikan materi edukasi inklusif, menjelaskan, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kesadaran kewargaan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. “UUD 1945 Pasal 31 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan. Untuk itu, pemerintah wajib membiayainya,” jelas mahasiswa program magister Ilmu Politik ini.
Selain itu, jelas Joshua, regulasi turunan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat mandat ini dengan menekankan fungsi pendidikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang memberdayakan peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, keterampilan, dan akhlak mulia.
Dia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada menunjukkan, daya tamping sekolah negeri di Kota Depok, misalnya, tidak sebanding dengan jumlah lulusan. Akibatnya, banyak anak dari keluarga tidak mampu yang justru tidak bisa mengakses sekolah negeri yang tidak perlu mengeluarkan biaya. Ini menjadi tantangan bagi semua pihak,” katanya.
Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan menjelaskan, pihaknya selalu mendapat aduan dari masyarakat setiap kali tahun ajaran baru karena ada anak-anak dari keluarga tidak mampu yang ingin bersekolah tapi terbentuk biaya. “Anak-anak itu tidak mesti masuk sekolah negeri, tapi yang paling bagaimana bisa sekolah tanpa dibebani biaya,” jelas Roy.
Menurut Roy, pihaknya mengapreasi Pemkot Depok karena mengambil terobosan untuk menangani beberapa anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapat akses di pendidikan swasta, tetapi biaya menjadi tanggungan Pemkot Depok. “Hal ini merupakan terobosan. Ke depan, sebaiknya, anak-anak dari keluarga tidak mampu perlu mendapat prioritas sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya lagi,” kata Roy.
Seorang tokoh masyarakat yang juga hadir dalam forum itu, Captain Dedy Sutanto mengatakan, persoalan pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar, sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Dedy menambahkan, pihaknya akan terus berusaha untuk membangun Kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, bukan hanya persoalan pendidikan, tetapi juga berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang memang dihadapi masyarakat secara nyata.
Seorang peserta workshop, Tity Setiawati mengharapkan agar pemerintah juga memberikan perhatian terhadap anak-anak yang kuliah dari keluarga tidak mampu. Karena meskipun ada beberapa program beasiswa tetap saja ada kesulitan untuk akses beasiswa bagi anak tidak mampu. Dia berharap program yang bagus untuk pendidikan anak ini tetap diperhatikan dan dikawal baik.
Sementara itu, Indah Hesti mengatakan, hamper setiap tahun ajaran, pihaknya selalu mengadvokasi hak Pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, tetapi semua itu harus dilakukan dengan berbagai cara, termasuk demonstrasi. “Sebenarnya harus ada solusi permanen, sehingga kami tidak harus demo agar anak-anak bisa sekolah. Masa setiap tahun kami harus demonstrasi terus? Kami ingin ada kebijakan yang benar-benar menjamin hak pendidikan anak, terutama dari keluarga tidak mampu,” kata Indah.
Sedangkan Daniel menjelaskan, untuk memastikan hak pendidikan bagi semua anak Indonesia dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, seperti pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. “Masalah kita bukan hanya anak-anak yang mau sekolah, tetapi juga ada anak putus sekolah, ada anak disabilitas dan sebagainya. Ini butuh mobilisasi yang terus-menerus dan konsisten,” katanya.(den)