Denpasar-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma secara resmi minta maaf kepada Pemda Bali atas perilaku yang tidak menyenangkan beberapa oknum diaspora NTT di Bali beberapa waktu lalu. Johni Asadoma meminta diaspora NTT di Bali untuk selalu menjaga perilaku, tata krama dan menghormati tradisi dan masyarakat Bali.
“Melalui momentum ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat NTT, kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah maupun masyarakat Bali yang merasa terganggu dan sangat resah terhadap tutur kata maupun perilaku sekelompok kecil warga kami yang ada di Bali,” kata Wagub Johni di Bali, Rabu (28/1/2026).
Dalam kunjungan tiga hari di Bali, Wagub Johni yang didampingi sejumlah pejabat teras dari NTT sengaja mengunjungi Bali untuk menemui jajaran pemerintah daerah di Bali. Wagub Johni didampingi antara lain, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra NTT, Kanis Mau, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Petrus Seran Tahuk, Kadis Nakertrans NTT, Sylvia Peku Djawang, Karo Administrasi Pimpinan Setda NTT, Prisila Parera, Karo Umum Setda NTT, Gusti Sigasare, dan Kepala Badan Penghubung NTT, Taty Setyawati. Selain itu, Bupati/Wakil Bupati se daratan Sumba juga secara khusus diajak ke Bali. Dari jajaran legislatif Provinsi NTT, hadir diantaranya Chris Mboeik, Angela Merci Piwung, Lily Adoe, Jimur Siena Katrina, Ana Waha Kolin dan Reni Marlina.
Wagub Johni Asadoma diagendakan bertemu dan berdialog dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, serta jajaran Pemerintah Kota Denpasar dan juga Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, Wagub Johni juga akan menemui para tokoh masyarakat setempat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan juga pihak-pihak terkait termasuk jajaran paguyuban keluarga Flobamora di Bali.
Atas nama Pemerintah NTT dan rakyat NTT, Wagub Johni Asadoma secara terbuka menyampaikan permohonan maaf terhadap pemerintah dan masyarakat Bali atas ketidaknyaman akibat sejumlah perbuatan yang tidak menyenangkan dan meresahkan akibat perlakuan oknum-oknum diaspora NTT belakangan ini.
Wagub Johni Asadoma terlebih dahulu bersilaturahmi dan berdialog bersama Diaspora NTT yang ada di Bali pada Rabu (28/1/2026). Acara ini dihadiri sesepuh Diaspora NTT di Bali seperti Yusti Dias dan Ardi Ganggas selaku Penasehat Rumah Besar Diaspora NTT di Bali serta perwakilan berbagai paguyuban kabupaten/kota se NTT yang ada di Bali juga berbagai organisasi dan komunitas kepemudaan warga NTT di Bali.
Dalam pertemuan itu, Wagub Johni mendengarkan langsung berbagai informasi yang berkembang, termasuk masukan, kritik dan saran terkait perkembangan situasi dan kondisi terkini dari perwakilan organisasi dan paguyuban Diaspora NTT di Bali.
Wagub Johni menegaskan, pemerintah NTT akan selalu hadir dalam situasi apapun untuk bisa memberi solusi dan jalan keluar terhadap berbagai persoalan masyarakat dimanapun berada. “Kami sekarang hadir di Denpasar Bali, karena situasi dan kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Namun fungsi pemerintah untuk dapat selalu hadir di tengah situasi apapun,” jelas Wagub Johni.
Menurut Wagub, perilaku segelintir oknum telah berdampak luas dan merugikan para mahasiswa serta pekerja asal NTT di luar daerah. “Akibat ulah oknum-oknum ini, mulai muncul stigma negatif terhadap warga NTT di Bali juga sudah berkembang di daerah lain seperti di Surabaya dan Malang, mungkin juga di daerah lain. Kita tidak boleh tinggal diam, harus bersama menentukan langkah terbaik dan solusi agar citra NTT kembali pulih,” katanya.
Dia menegaskan, tindakan segelintir oknum sama sekali tidak mencerminkan nilai dan jati diri budaya NTT secara keseluruhan. Namun, setiap individu diaspora membawa nama baik daerah asalnya. Satu tindakan yang keliru dapat berdampak luas dan mencoreng citra seluruh komunitas.
Menurutnya, berdasarkan semua informasi yang ada, pihaknya menelusuri penyebab situasi yang tidak kondusif tersebut dimulai dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, faktor pemicu, upaya mitigasi serta alternatif solusi.
Johni yang merupakan purnawirawan perwira tinggi polisi ini menguraikan, secara historis Bali dan NTT bukan sekadar bertetangga secara geografis dalam gugusan kpulaua Nusa Tenggara tetapi juga merupakan dua wilayah yang dipersatukan oleh benang merah sejarah, kemiripan lanskap sosio-ekologis, serta semangat kekeluargaan yang kuat.
Untuk itu, katanya, masyarakat NTT sering memandang Bali sebagai rumah kedua dan tempat mencari nafkah, menempuh pendidikan, dan membangun masa depan. Menurutnya, akulturasi budaya NTT dan Bali sudah terbangun sejak lama. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, relasi harmonis tersebut diuji oleh sejumlah peristiwa yang melibatkan oknum warga Diaspora NTT yang mungkin belum mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dan menghargai aturan dan norma-norma daerah setempat sehingga terjadi konflik dan memunculkan sentimen negatif di ruang publik.
“Jadi menjaga harmoni tidak lagi cukup dipahami sebagai sekadar imbauan, melainkan telah menjadi kewajiban moral dan kultural yang mendesak bagi kita semua. Dan untuk memahami pentingnya harmoni tersebut, kita perlu menilik akar budaya kedua belah pihak,” tegasnya.
Wagub mengingatkan, masyarakat Bali hidup dalam naungan filosofi Tri Hita Karana, yakni keseimbangan relasi antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Nilai ini membentuk karakter sosial Bali yang menjunjung tinggi ketenangan, ketertiban, serta ketaatan pada norma adat.
Di sisi lain, katanya, masyarakat NTT yang terhimpun dalam semangat Flobamora – Flores, Sumba, Timor, dan Alor dikenal memiliki karakter yang egaliter, ekspresif, serta solidaritas sosial yang sangat kuat.
“Budaya kita menjunjung tinggi harga diri dan keberanian, namun pada saat yang sama juga mengajarkan etika hidup yang menempatkan penghormatan terhadap sesama sebagai nilai utama. Ketegangan yang muncul kerap kali bukan disebabkan oleh perbedaan nilai dasar, melainkan oleh perbedaan cara mengekspresikan nilai tersebut. Sehingga, kunci harmoni terletak pada kemampuan warga Diaspora NTT untuk melakukan akulturasi secara bijak, beradaptasi dengan lingkungan setempat tanpa kehilangan jati diri dan martabat budayanya,” jelas Johni.
Wagub mengharapkan agar warga diaspora NTT di Balo dapat bersikap lebih proaktif, dewasa, dan kolaboratif dari seluruh warga diaspora NTT. Untuk itu, Wagub meminta agar warga diaspora NTT mengedepankan kata bijak “dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.” Warga diaspora perlu menyadari bahwa Bali memiliki kedaulatan adat yang sangat kuat. Untuk itu, warga NTT perlu menghormati tradisi lokal, menaati aturan banjar, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal merupakan bentuk adaptasi yang bermartabat. “Adaptasi bukanlah kehilangan jati diri, melainkan wujud penghormatan kepada tuan rumah,” tegasnya.
Selain itu, Wagub juga mendorong adanya penguatan peran organisasi dan paguyuban diaspora. Organisasi seperti Flobamora Bali memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi sekaligus ruang pembinaan. Paguyuban tidak cukup hanya menjadi wadah kebersamaan, tetapi juga harus berfungsi sebagai sarana edukasi hukum, penguatan etika bermasyarakat, dan kontrol sosial bagi anggotanya.
Secara khusus, Wagub meminta agar diaspora mengembangkan komunikasi dialogis dengan otoritas lokal. Relasi yang baik dengan Pecalang, tokoh adat, dan aparat keamanan merupakan langkah preventif yang sangat penting. Setiap potensi gesekan hendaknya diselesaikan melalui dialog dan mediasi, bukan melalui pengerahan massa. Budaya duduk bersama untuk mencari solusi harus terus dikedepankan.
Wagub Johni mengajak meskipun ada perilaku negatif sebaiknya diaspora juga mengembangkan narasi kontribusi positif diaspora NTT. Warga NTT telah berkontribusi nyata dalam berbagai sektor di Bali, mulai dari konstruksi, pariwisata, hingga UMKM. Kisah kerja keras, prestasi, dan kontribusi positif ini perlu lebih sering ditampilkan untuk menyeimbangkan pemberitaan negatif. “Sekarang, ya diaspora NTT harus terus membuktikan bahwa kehadirannya merupakan aset bagi kemajuan Bali. Karena pada akhirnya, warga NTT di Bali adalah wajah NTT yang dilihat oleh masyarakat luas, bahkan oleh dunia internasional,” tutur Wagub.
Kepada para pejabat NTT yang hadir di Bali, Wagub Johni Asadoma meminta dan menekankan agar adminsitrasi kependudukan harus gencar disosialisasikan oleh pemda se-NTT agar ketika masyarakat hendak ke luar daerah dengan berbagai tujuan baik menempuh pendidikan atau bekerja dapat terpantau dan terdata secara baik dan akurat. Hal ini menurutnya akan menekan dan meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
“Segera kita nanti harus kuatkan dengan regulasi dan kiranya DPRD harus dukung. Dan ini harus tegas, supaya setiap warga kita yang mau ke luar daerah harus wajib lapor baik daerah asal maupun daerah tujuan. Di daerah tujuan warga NTT wajib lapor ke RT setempat sebagai perwakilan pemerintah di tingkat paling bawah. Jika ini tertib kita lakukan, saya rasa bisa kita cegah hal-hal yang berpotensi melanggar,” jelasnya.
Wagub Johni menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT akan selalu konsisten dalam mendukung penegakan hukum terhadap siapapun tanpa terkecuali termasuk oknum warga NTT yang membuat keonaran, tindakan pidana, kerusuhan atau aksi-aksi kriminal diberbagai daerah.
Penasehat Rumah Besar Diaspora NTT di Bali, Ardi Ganggas mengapresiasi kehadiran Wakil Gubernur NTT beserta jajaran di Bali. Ardi mengungkapkan bahwa situasi yang kurang konfusif yang belakangan terjadi perlu dibereskan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.
“Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur atas kehadirannya. Kehadiran Bapak dan jajaran dari Kupang juga para Bupati dan Wakil Bupati dari Sumba membuktikan bahwa pemerintah hadir dalam tiap situasi. Kita juga harapkan bersama melalui dialog, komunikasi dengan Pemda di Bali dan para tokoh masyarakat setempat semua situasi ini dapat kita pulihkan kembali,” tutur Ardi Ganggas yang juga merupakan mantan atlit bela diri berprestasi untuk Bali ini.
Pada akhirnya, harmoni antara warga diaspora NTT dan masyarakat Bali adalah sebuah tenunan sosial yang hanya dapat bertahan apabila setiap utasnya dijaga dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Tantangan yang muncul dari berbagai kasus hukum dalam beberapa waktu terakhir hendaknya kita maknai sebagai momentum refleksi diri dan otokritik yang konstruktif.(dd)