SHNet, Sanggau – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong melaksanakan kegiatan koordinasi penegakan hukum keimigrasian di wilayah perbatasan Entikong bertempat di Pengadilan Negeri Sanggau pada Selasa, 28 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi penegak hukum di daerah perbatasan, khususnya dalam memastikan penerapan hukum keimigrasian berjalan efektif, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kehadiran jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong dalam koordinasi ini menegaskan komitmen lembaga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara melalui pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang terintegrasi.
Dalam konteks wilayah perbatasan seperti Entikong, koordinasi lintas sektor menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, tindak pidana perdagangan orang, hingga penyelundupan manusia.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Henry Dermawan Simatupang, turut hadir langsung dalam kegiatan koordinasi tersebut. Kehadiran beliau sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi strategis antara instansi yudisial dan lembaga teknis seperti imigrasi dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
“Melalui forum koordinasi ini, berbagai isu hukum keimigrasian dapat dikaji dan ditindaklanjuti secara komprehensif, terutama terkait proses penyidikan, penuntutan, hingga penyelesaian perkara keimigrasian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau.” ujar Herry
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman bersama antarinstansi mengenai prosedur hukum, mekanisme koordinasi, serta penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran keimigrasian.
Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya menekankan aspek penindakan semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong terus berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Kolaborasi ini diharapkan mampu membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang lebih adaptif terhadap tantangan di kawasan perbatasan, termasuk potensi kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.
Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan pula tercipta kesamaan pandangan dan langkah konkret dalam menangani berbagai kasus keimigrasian yang terjadi di wilayah kerja Entikong.
Sinergi antara Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan Negeri menjadi kunci utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang kuat, transparan, dan berkeadilan di perbatasan Indonesia–Malaysia.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong.
Dengan dukungan sinergi antarinstansi penegak hukum, diharapkan tugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan. (red)