Jakarta-Salah satu agenda besar Indonesia Maju seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan 16 Agustus 2022 lalu adalah Optimalisasi Sumber Energi Bersih dan Ekonomi Hijau. Hal ini sangat bertentangan dengan tindakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menghambat realisasi penggunaan PLTS Atap di masyarakat.
Dalam acara diskusi publik “Merdeka dari Energi Fosil” yang diselenggarakan Indef dan Greenpeace Indonesia, Kamis (18/8), Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengatakan tindakan PLN ini jelas tidak sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di acara Sidang Tahunan 16 Agustus 2022 lalu untuk mengoptimalkan energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau. “Jadi, jelas apa yang dilakukan PLN ini akan membuat 5 agenda besar Presiden itu tidak akan tercapai dan membatasi masuknya energi baru terbarukan,” ujarnya.
Dia mengatakan penggunaan PLTS Atap ini, selain untuk rumah tangga, bagi industri juga untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka untuk mengurangi emisi karbonnya. “Dan itu juga termasuk upaya untuk peningkatan daya saing untuk industri juga,” tukasnya.
Dia mengatakan saat ini faktor emisi kelistrikan Indonesia itu masih lebih tinggi dari Vietnam. Kalau di Vietnam itu faktor emisinya 0,5 ton CO2 per Megawatt hour, di Indonesia masih 0,8 ton CO2 per Megawatt hour. “Jadi, ketika kita menggunakan PLTS Atap itu, pastinya juga akan meningkatkan daya saing industri Indonesia juga. Apalagi Uni Eropa berencana menerapkan mekanisme penyesuaian batas karbon (carbon border adjustment/CBAM mulai 2023 yang jelas akan berdampak terhadap ekspor Indonesia ke Uni Eropa,” katanya.
Nah, lanjut Adila, Indonesia kalau mau bersaing seharusnya juga harus mendorong pengelolaan energi terbarukan ini juga untuk industri dan rumah tangga. Kalau alasan PLN menghambat ijin PLTS Atap karena ada over capacity, menurutnya, PLN justru harus membenahinya dan jangan membangun PLTU baru lagi. “Karena, ketika kita membangun PLTU baru dan juga kita lihat ide 35.000 Megawatt kan bukan hanya dari PLN saja tapi dari pemerintah juga. Jadi, pemerintah juga harus membantu PLN untuk mengadress over capacity ini,” ucapnya.
Karena, menurut Adila, ketika masih terjebak over capacity, Indonesia akan tetap memiliki ketergantungan terhadap energi fosil.
Di acara yang sama, Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya mengatakan dalam hal energi terbarukan ini seharusnya pemerintah melihatnya dalam konteks Indonesia dan bukan lebih banyak sisi korporasi PLN-nya yang akan merugi karena mengalami over capacity. “Kita harus bicara dalam konteks Indonesia, tapi tentunya juga tidak mengorbankan PLN. Jadi, dalam hal ini perlu ada formula baku subsidi atau PMN (Penyertaan Modal Negara) ke PLN, sehingga saat dikasih tugas untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan PLN tidak merugi,” tukasnya.
Apalagi, kata Berly, Eropa akan menerapkan pengenaan pajak tambahan kepada perusahaan yang banyak mengeluarkan emisi. “Jadi, kalau kita tidak meningkatkan energi terbarukan, export competitiveness kita akan terganggu, produk-produk kita akan lebih mahal,” tuturnya.
Selain itu, juga akan berdampak negatif dari sisi investasi. Menurut Berly, Indonesia akan kesulitan untuk mendatangkan investor yang high quality seperti Apple dan Tesla jika tidak meningkatkan energy terbarukan. “Mereka-mereka ini hanya mau produksi dengan 100 persen energi terbarukan. Tesla misalnya, kan belum mau investasi ke Indonesia karena bahan baku yang digunakan pabrik baterai di Indonesia belum terbarukan,” ujarnya.
Jadi, kata Berly, sebaiknya pemikiran mengenai energi terbarukan ini harus dari sisi strategi ekonomi nasionalnya dan tidak hanya dari sisi PLN-nya saja.
Prabu Siagian, Analyst Climate Policy Initiative mengatakan tidak sependapat dengan alasan PLN menghambat PLTS Atap karena over capacity. Menurutnya, listrik itu tidak hanya dipakai oleh rumah saja tapi bisa untuk mobil listrik. “Jadi, menurut saya, seharusnya kondisi PLN yang over capacity ini justru dijadikan momentum untuk menggalakkan mobil listrik. Sehingga, meski konsumsi listrik dari rumah itu berkurang tapi ada potensi peningkatan permintaan dari kendaraan listrik kalau kendaraannya makin banyak,” katanya.
Sementara, Kevin Wisnumurthi, Kepala Departemen Lingkungan Hidup BEM UI, mengatakan seharusnya semua pihak termasuk PLN memberikan dukungan terhadap penggunaan energy terbarukan ini termasuk PLTS Atap. “Sebagai generasi muda, saya berharap PLN bisa lebih legowo untuk tidak menghambat ijin penggunaan PLTS Atap ini dengan tidak mempertahankan monopolinya,” ucapnya. (cls)