SHNet. Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono atau yang biasa disapa BHS mengatakan lebih percaya terhadap apa yang disampaikan para ahli hidrogeologi bahwa sumber air Aqua itu memang berasal dari air pegunungan. Apalagi, itu sudah dibuktikan berdasarkan hasil riset terlebih dulu.
“Pakar dari Universitas Gadjah Mada dan ITB kan sudah menjelaskan secara rinci bahwa air Aqua ini memang air pegunungan. Dan itu juga dibuktikan berdasarkan hasil riset dengan melibatkan pusat aplikasi teknologi isotop Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN,” ujarnya.
Menurutnya, AQUA yang skalanya sudah internasional pasti tidak main-main juga dalam menjalankan usahanya. Lanjutnya, bisa dipastikan AQUA sudah memenuhi semua persyaratan. Di antaranya Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) dari Badan Geologi, izin edar dari BPOM, dan sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) dari Kementerian Perindustrian. “Saya yakin semua persyaratan itu pasti sudah mereka penuhi dan itu melibatkan kementerian dan lembaga,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam sidak yang dilakukan di pabrik Aqua Subang, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menuding bahwa sumber air yang digunakan AQUA bukan berasal dari pegunungan tapi air bor.
“Saya sempat mengira bahwa Aqua memanfaatkan air mata air pegunungan sebagaimana yang sering digambarkan dalam iklan. Namun kenyataannya berbeda. Artinya di dalam pikiran saya bahwa airnya adalah air mata air. Karena namanya air pegunungan kan? Tapi kenapa dibor,” ujar KDM saat itu.
Kejadian tersebut pun dimuat juga dalam akun media sosial milik KDM, yang kemudian menjadi sebuah polemik di masyarakat.
BHS menilai dengan meragukan sumber air baku Aqua itu, KDM sudah melecehkan lembaga negara yang sudah memberikan izin bagi AQUA dalam menjalankan usahanya. “Perizinan itu kan banyak melibatkan Kementerian dan lembaga-lembaga lain. Itu artinya, KDM telah melecehkan atau menganggap institusi lain itu tidak bekerja dengan baik,” katanya.
Dia menuturkan AQUA sudah beritikad baik selama ini dalam membantu kepentingan ekonomi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kehadiran air Aqua ini banyak membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Air Aqua ini telah menimbulkan dampak ekonomi sampai ke penjual-penjual yang ada di pinggir jalan yang mendapatkan kehidupan dari menjual air minum kemasan Aqua itu. “Dari 67 juta UMKM di Indonesia, 70 persennya itu jualan air kemasan, Bayangkan berapa ekonomi yang ditumbuhkan oleh air Aqua ini,” ungkapnya.
Dia menegaskan AQUA itu bukan perusahaannya KDM. Apalagi, lanjutnya, AQUA itu telah banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian di Jawa Barat. Selain itu, AQUA juga memberikan serapan tenaga kerja di Jawa Barat. “Seharusnya ini adalah aset yang bagus bagi Jawa Barat. Masak KDM mau mematikan dan menghancurkannya,” tandasnya.
BHS mengungkapkan bahwa sebenarnya saat ini rakyat di Jawa Barat itu sedang menuntut hak mereka untuk mendapatkan jaringan pipa air minum. Menurut dia, jaringan pipa air minum di Jawa Barat baru 25%. Sementara, lanjutnya, Jawa Barat itu memiliki banyak air sungai seperti Sungai Citarum. “Jadi, sumber air minum yang dari PDAM di Jawa Barat itu seharusnya nyampe 100 persen ke seluruh masyarakatnya. Tapi, karena ketidakmampuan Pemprov Jawa Barat untuk menyalurkan pipa-pipa air minumnya ke rakyat, akibatnya rakyat Jawa Barat harus minum dari air kemasan. Jadi, tidak boleh disalahkan masyarakatnya,” ungkapnya.
Belakangan juga terbukti bahwa AQUA membayar sebesar Rp 600 juta setiap bulannya kepada PDAM yang notabene adalah BUMD milik Provinsi. Padahal AQUA sendiri tidak menggunakan air dari sumber PDAM. Harusnya, uang tersebut bisa digunakan Pemprov untuk membangun jaringan pipa air bersih ke masyarakat ketimbang menuntut perusahaan bertanggung jawab terhadap seluruh akses air masyarakat.
Jadi, kata BHS, masalah seperti ini yang sebaiknya diurus KDM terlebih dulu ketimbang mengurusi air Aqua. “KDM itu urusi dulu jaringan pipa air minum yang ada di Jawa Barat ke masyarakat, baru urusi yang lain. Karena itu adalah hak rakyat,” cetusnya.
Seharusnya, menurut BHS, sebelum mengeluarkan satu statement yang bisa membahayakan terhadap ekonomi di Jawa Barat, KDM melakukan riset dulu dengan melibatkan lembaga riset yang ada di Pemprov Jabar. “Tapi, itu tidak dilakukan. Dengan pernyataannya itu KDM sudah membuat UMKM-UMKM yang jual air Aqua yang ada di Jawa Barat hancur semua. Padahal air Aqua itu memberikan pertumbuhan multiplier ekonomi atau ekonomi lanjutan yang luar biasa besar,” tukasnya.
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengatakan memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang aktif turun mengawasi semua kegiatan swasta. “Tapi, saya juga mau sampaikan bahwa nggak usah rame-rame, nggak usah gaduh. Pengawasan bagus, efektif, tapi juga tidak perlu digembar-gemborkan sehingga tidak menimbulkan ekses yang kontra produktif terhadap keinginan investasi yang masuk,” katanya.(cls)