SHNet, Jakarta – Sebanyak 137,48 juta jiwa warga Indonesia telah menerima dosis vaksin Covid-19 secara lengkap. Berdasarkan data per 16 Februari 2022, jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan dua dosis vaksin COVID-19 per 16 Februari 2022 bertambah 837.447.
Data Satgas COVID-19 yang diterima di Jakarta, Rabu (16/2), jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat sebanyak 242.795 jiwa. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 188.833.480 jiwa.
Total vaksinasi untuk dosis ketiga per Rabu (16/2) bertambah 227.763 jiwa menjadi 7.505.145 orang.
Pemerintah berencana memvaksinasi sebanyak 208.265.720 juta orang.
Dengan demikian maka tercatat, suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 90,66 persen dari total 208.265.720 warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19.
Sementara warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi meliputi 66,01 persen dari total sasaran.
Sebelumnya, sebuah riset oleh Badan Keamanan Kesehatan Inggris Raya (UKHSA) menemukan bahwa orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 lengkap cenderung tidak mengalami gejala COVID berkepanjangan setelah terinfeksi virus.
Penelitian itu menilik 15 studi nasional dan internasional mengenai dampak COVID yang berkepanjangan.
Delapan studi melihat efek vaksinasi yang dilakukan sebelum terjadi penularan dan menemukan bahwa penerima vaksin lebih kecil kemungkinannya mengalami gejala COVID berkepanjangan dibanding orang-orang yang belum divaksinasi.
“Riset-riset ini menambah potensi manfaat menerima vaksin COVID-19 lengkap. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk melindungi diri sendiri dari gejala parah ketika terinfeksi dan mungkin juga membantu mengurangi dampak jangka panjang,” kata ketua vaksinasi UKHSA Mary Ramsay.
Anggota DPR Melki Laka Lena mengatakan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin yang dibentuk Komisi IX DPR telah memulai penyusunan sejumlah agenda kerja.
“Panja sudah menyusun agenda dan jadwal, namun belum berjalan. Karena banyak pimpinan dan anggota Komisi lX DPR terpapar COVID-19 sehingga belum bisa bekerja di masa sidang kali ini,” kata Melki seperti dikutip Antara.
Politisi Partai Golkar ini belum dapat memastikan kapan Panja Vaksin menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mitra kerjanya, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Satgas COVID-19.
Selain itu, seluruh anggota DPR akan memasuki masa reses alias kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) pada pekan depan. “Kamis (17/2), hari terakhir rapat di DPR. Selesai reses baru bisa buka rapat lagi,” ujarnya.
Pengamat Kebijakan Publik Karyono Wibowo mengkritisi kinerja Panja Pengawasan Vaksin yang sampai saat ini masih jalan di tempat.
Ia mengatakan sejak ditetapkan pada 20 Januari 2022 hingga menjelang berlangsungnya kegiatan reses belum terlihat perkembangan yang dilakukan Komisi IX DPR.
“Semestinya harus ada akselerasi, apalagi kita tengah menghadapi Omicron yang setiap hari korban positif terus naik,” katanya.
Dia meminta agar Panja Pengawasan Vaksin yang telah dibentuk serius dalam bekerja. Karena kerja para anggota dewan menyangkut nasib rakyat, terutama masyarakat Muslim yang menanti adanya vaksin halal.
Sebelumnya, anggota DPR RI Putihsari mengatakan Panja Pengawasan Vaksin akan fokus membahas vaksin halal.
Putihsari menyatakan pengembangan jenis vaksin saat ini terus dilakukan oleh berbagai negara sehingga bukan tidak mungkin ketersediaan vaksin halal akan semakin terpenuhi. “Pertimbangan kehalalan masuk dalam salah satu pembahasan vaksin,” ujarnya. (Victor)