SHNet, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel). Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo berpesan agar Pemprov Kalsel dapat meningkatkan partisipasinya dalam penginputan data IPKD.
Ia menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Balitbangda Provinsi Kalsel di Ruang Video Conference BSKDN, pada Selasa, 31 Januari 2023.
Yusharto mengungkapkan, kewenangan pengukuran dilakukan secara berjenjang, yakni Kemendagri mengukur Pemprov, dan Pemprov mengukur Kabupaten/Kota. Dirinya menambahkan, pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) satu tahun sebelum tahun berjalan.
“Ada 6 dimensi IPKD, meliputi dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran, dimensi 2 pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimensi 3 transparansi keuangan daerah, dimensi 4 penyerapan anggaran, dimensi 5 kondisi keuangan daerah dan dimensi 6 opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang ada di BSKDN, sebagian besar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalsel telah melakukan penginputan data secara lengkap.
Kendati demikian, masih ada daerah yang belum menginput data sesuai ketentuan. Adapun daerah tersebut salah satunya Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tidak menginput data pada dimensi 1 terkait kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran, dimensi 2 yaitu pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dan dimensi 3 yaitu transparansi keuangan daerah.
Meski masih ada daerah di Provinsi Kalsel yang belum menginput data IPKD dengan benar, beberapa dimensi IPKD Provinsi Kalsel justru mencapai skor maksimal.
Berdasarkan hasil review pengukuran IPKD Provinsi Kalsel Tahun anggaran 2022, dimensi 4 terkait penyerapan anggaran telah mencapai skor maksimal, dimensi 6 terkait opini BPK mencapai skor maksimal, dan dimensi 2 terkait pengalokasian anggaran belanja dalam APBD hampir maksimal.
“Harapan kami Pemda Provinsi Kalsel dapat meningkatkan partisipasinya dalam pelaporan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran selanjutnya melalui penginputan data IPKD,” katanya. (Ina)