SHNet, Jakarta-Jakarta-Pengembalian modal proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diperkirakan baru akan tercapai dalam kurun waktu 38 tahun. Namun, bagi Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Prof. Ir. Wimpy Santosa, Ph.D., IPU, bicara transportasi itu tidak bisa hanya melihat dari sisi keuntungannya saja melainkan juga sisi manfaatnya.
“Bicara soal transportasi, kita nggak bisa melihat hanya dari segi keuntungannya saja tapi juga sisi manfaatnya. Banyak orang yang suka salah paham dalam melihat persoalan ini,” ujarnya.
Dia menegaskan terkait proyek transportasi ini tidak bisa disamakan dengan membeli pulpen. “Saya beli pulpen 10, saya jual 20, saya tetap untung 10 ribu. Tapi kalau transportasi tidak begitu, kadang-kadang tidak bisa dirupiahkan,” ucapnya.
Dia mencontohkan saat pemerintah ingin membangun tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) sepanjang 50,8 kilometer. Saat itu pun banyak kritikan yang datang dari berbagai pihak yang tidak setuju jalan tol yang menghubungkan wilayah Jakarta, Cibubur, Citeureup, Bogor dan Ciawi tersebut dibangun. Apalagi titik impas atau break event point (BEP) dari proyek ini pada waktu itu ditargetkan baru bisa tercapai setelah 17 tahun sejak resmi beroperasi pada 1978. Namun, saat ini keberadaan jalan tol ini sudah banyak menggerakkan perekonomian daerah sekitar Jakarta. Banyak daerah-daerah yang bangkit dan jangkauan lapisan masyarakat yang dapat memperbaiki tingkat kehidupannya juga semakin luas.
Jadi, kata Wimpy, belajar dari proyek tol Jagorawi, masyarakat Indonesia juga seharusnya tidak lagi terfokus kepada berapa lama waktu pencapaian titik impas dari proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, tapi manfaat-manfaat yang akan dirasakan ke depan. “Apalagi bangsa kita ini sudah terbiasa mengelola tranportasi perkeretaapian, baik itu terkait harga tiket serta masalah untung ruginya,” ucapnya.
Di negara-negara lain seperti Cina, Italia, Spanyol, Prancis, Jepang, dan Taiwan, menurut Wimpy, jalur kereta api cepat ini juga dijadikan untuk pengembangan perekonomian di daerahnya.
“Ini yang sering tidak dipahami bahwa kehadiran kereta api cepat ini akan membuat perkembangan di daerah itu menjadi cepat. Begitu juga dengan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung ini, kita sebaiknya tidak hanya melihat dari sisi untungnya saja tapi juga manfaatnya,” kata Wimpy.
Dia mengatakan proyek KCJB ini memiliki visi jangka panjang yang sangat bagus. Di mana akan ada perkembangan kota baru Parahyangan dan Kabupaten Bandung Barat juga akan semakin pesat. “Jadi feeling saya, kalau orang punya uang pasti akan berpikir untuk beli tanah di sana karena perkiraan harga tanah yang akan semakin mahal. Jadi, bagaimanapun juga transportasi itu akan meningkatkan ekonomi,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil meyakini kehadiran KCJB akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pasalnya, hampir 90 persen KCJB melintasi kota/kabupaten di Jawa Barat. “Manfaat untuk rakyat Jawa Barat besar sekali, karena 90 persen kan melintasi kota/kabupaten di Jawa Barat,” katanya.
Manfaat lainnya, lanjut Kang Emil, sapaan akrabnya, adalah berasal dari pemasukan berupa pajak dan perkembangan kota-kota baru yang dilewati oleh kereta seperti Tegalluar, Karawang dan lain-lain. “Kehadiran KCJB juga akan menjadi alternatif moda transportasi massal yang lebih efisien dan modern yang akan meningkatkan kinerja sistem jaringan transportasi,” tukasnya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah menilai dampak dari pembangunan suatu infrastruktur tidak dapat dilihat secara jangka pendek. “Perspektifnya harus jangka panjang. Kalau jangka pendek akan terlihat rugi,” katanya.
Piter mencontohkan berbagai pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak akan langsung memberikan dampak lebih. Biasanya, manfaat baru akan terasa setelah proyek tersebut rampung. “Saya kira itu yang akan kita rasakan dengan adanya kereta cepat Jakarta Bandung,” jelasnya.
Akademisi dari Universitas Parahyangan Andreas Wibowo juga mengatakan proyek transportasi publik dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan manusia atau barang. Selain itu, lanjutnya, ketersediaan transportasi publik seperti kereta cepat akan membawa dampak eksternalitas, misalnya dari sisi pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan sosial.
“Dan sepanjang dampak positif lebih besar dari pada dampak negatifnya, kita bisa sebutkan proyek tersebut memang worth it untuk dilaksanakan,” tegasnya.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengungkapkan rute Jakarta Bandung dapat dilalui jalan tol dan kereta api. Namun, pertumbuhan penumpang setiap tahunnya dapat menjadi solusi dari kehadiran Kereta Cepat Jakarta Bandung.
“Dampak proyek ini pasti sangat panjang, dan nantinya dengan adanya kereta cepat, nanti konektivitas regional terbangun,” ujar Sekretaris Jenderal MTI Harya Setyaka Dillon.
Dia mengatakan dari sisi ekonomi, memang dampak kereta cepat memang tidak akan dirasakan dalam 5 tahun pertama masa operasional, melainkan 10 hingga 30 tahun ke depan.
“Saat itu baru akan terasa manfaatnya. Ini tidak jauh berbeda dengan jalan tol, bandara, pelabuhan. Saat baru diresmikan, pelabuhan mungkin baru dirasakan manfaatnya 15 tahun ke depan,” katanya.
Podomoro Park Bandung, pengembang properti anak perusahaan Agung Podomoro Land (APLN) di kawasan Bandung Selatan, mendukung pemerintah dalam membangun ekosistem transportasi Jakarta dan Jawa Barat. “Dengan adanya KCJB memberikan dampak yang sangat positif bagi ekonomi, pariwisata termasuk investasi properti di Bandung dan sekitarnya,” kata Marketing GM Podomoro Park Bandung Tedi Guswana.
Ia melanjutkan, salah satu hal yang paling dicari dari kawasan hunian adalah aksesibilitas yang memadai. Untuk itu, dirinya menyebut KCJB adalah transportasi yang sangat dinantikan oleh masyarakat yang akan bepergian termasuk memiliki rumah di Bandung namun bekerja di Jakarta. (cls)