Jakarta-Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI) meminta pemerintah menunda kebijakan normalisasi Over Dimension Over Load (ODOL) hingga situasi ekonomi Indonesia pulih kembali. Pasalnya, untuk mengikuti normalisasi ODOL dalam situasi ekonomi yang belum membaik saat ini, KSLI mengaku belum memiliki dana yang cukup untuk menjalankannya.
“Mobil-mobil kami itu semuanya over dimensi. Jika kami harus menerapkan normalisasi ODOL, kami harus memotong kendaraan kami yang jumlahnya ada ribuan, pendaannya kami belum siap. Begitu juga untuk membeli mobil-mobil baru dari karoseri yang long. Apalagi dalam kondisi situasi sulit saat ini,” kata Ketua KSLI, Slamet Barokah.
Dia mengatakan bahwa mobil-mobil over dimensi yang digunakan mereka saat ini sebenarnya sudah dilegalkan oleh pihak-pihak terkait termasuk pihak-pihak penguji. “Jadi, mobil-mobil kami itu sebenarnya absah menurut sumbu, ukuran, dimensi. Semuanya itu sesuai. Kenapa tidak dari awal saja peraturan itu dibuat, saat kita belum memodifikasi kendaraan. Padahal waktu itu kita kan tanya-tanya dulu sebelum memodifikasi mobil dan kata pihak-pihak terkait bisa, makanya kami berani. Tapi pada saat terjadi begini, kok tim penguji yang melegalkan surat-surat kami tutup mata,” tukasnya.
Saat ini, menurut Slamet, posisi KSLI ini sangat terjepit. Di saat tidak mengikuti normalisasi ODOL ini, mereka terkena razia dan bahkan tidak diijinkan untuk memperpanjang masa uji KIR seperti yang sudah terjadi di Banyuwangi. Hal ini menyebabkan banyak truk yang tidak bisa jalan. Begitu juga jika normalisasi ODOL ini dipaksakan kepada industri untuk melakukannya, dia bisa memastikan mereka akan “mati” karena tidak akan ada lagi industri yang menggunakan truk-truk mereka. “Akibatnya, banyak sopir-sopir yang menganggur dan tidak bisa menghidupi keluarganya,” tuturnya.
Di sisi lain, kata Slamet, jika normalisasi ODOL ini diikuti, selain tidak memiliki dana untuk memotong truk, mereka juga dirugikan dari segi ongkos. “Jika mobil-mobil kami pun sudah normal, otomatis kan volume muatan kami jadi sedikit. Kalau seandainya industri tidak mau menaikkan ongkosnya, itu kan akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang kami terima karena tidak sesuai dengan biaya operasionalnya,” cetusnya.
Dia juga mengutarakan bahwa normalisasi ODOL ini akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Di antaranya akan terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok dan komoditas lainnya di pasaran. Hal itu tidak bisa dihindari mengingat adanya kenaikan ongkos angkutan yang ditanggung para industri. “Para industri itu akan menyewa truk yang lebih banyak lagi untuk bisa mengangkut barang-barang mereka,” tukasnya.
Dia menegaskan bahwa KSLI tidak menolak normalisasi ODOL. “Kami tidak menolak normalisasi over loading, kami senang muat sedikit, resiko keselamatan kami juga terjamin dengan muatan ringan. Kerusakan pada unit juga tipis kalau muatan sedikit.Tapi, untuk melakukan itu kami belum mampu, belum siap. Kecuali pemerintah mau membiayai semuanya,” ucapnya.
Karenanya, Slamet meminta agar normalisasi ODOL ini diundur sampai situasi ekonomi mereka betul-betul normal. “Kami bukan pengusaha besar. Kami juga rakyat kecil yang menopang hidup lewat penyediaan jasa transportasi. Kasihan rakyat juga yang biaya hidup mereka juga pasti menjadi mahal,” ujarnya.
Dia juga menyayangkan razia terhadap truk ODOL yang sangat gencar dilakukan belakangan ini. Menurutnya, itu menjadi momok bagi industri penyedia jasa transportasi. “Kami kerja 24 jam on time, tapi masih dibayangi momok-momok seperti razia, di mana mobil kami ada juga yang dikandangi. Artinya, kebijakan ini benar-benar menekan kami sebagai rakyat yang mandiri,” tandasnya.
Selain itu, KLSI juga menolak untuk menerima stiker terkait batas waktu normalisasi. “Kalau kami sudah menerimanya, kami sudah terjebak dengan hukum. Karena, kalau sampai 6 bulan mendatang kami belum memotong angkutan kami, kami akan dijerat sama hukum. Iya kalau ada uang untuk menormalisasinya. Kalau tidak, apa kami dibiarkan mati kelaparan sama pemerintah,” cetusnya.
Karenanya, dia hanya berharap agar pemerintah membiarkan saja truk-truk yang sudah terlanjur over dimensi, dan baru menerapkan normalisasi ODOL itu untuk truk-truk baru.
“Sebagai rayat kecil, kami berharap dan meminta berikanlah kelonggaran buat kami, berikan juga solusi buat kami, agar peraturan ini juga bisa tetap berjalan. Tanpa adanya solusi, kami tetap tidak bisa menjalankan normalisasi ODOL,” tukasnya. (cls)