SHNet, Jakarta – Upaya membangun sistem kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terus diperkuat. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang “Peningkatan Upaya Kesehatan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sehat”.
Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi kesehatan nasional, sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat agar lebih responsif, merata, dan berbasis bukti.
Founder dan CEO CISDI, Diah S. Saminarsih, mengatakan kemitraan dengan Kementerian Kesehatan merupakan wujud komitmen CISDI untuk berkontribusi dalam pembangunan sistem kesehatan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Kemitraan strategis dengan Kementerian Kesehatan ini mempertegas komitmen CISDI untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, tangguh, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Diah, Senin (9/11/2026).
Melalui kemitraan tersebut, CISDI akan mendukung implementasi sekaligus mengadvokasikan berbagai inisiatif pada enam bidang prioritas. Keenam bidang itu meliputi pembudayaan hidup sehat, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, penanggulangan penyakit, penguatan sistem dan tata kelola teknologi informasi kesehatan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan.
Kembangkan Dashboard Beban Penyakit Nasional
Tidak hanya melalui MoU dengan Kementerian Kesehatan, CISDI juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan. Kerja sama ini berfokus pada penyusunan blueprint dan rekomendasi kebijakan pengembangan serta pemanfaatan Dashboard Burden of Disease atau dasbor beban penyakit.
Inisiatif tersebut diarahkan untuk menghadirkan sistem informasi beban penyakit yang terintegrasi secara nasional. Dengan demikian, data kesehatan diharapkan tidak sekadar menjadi kumpulan angka dan statistik, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Diah menjelaskan, di tengah percepatan penerapan Rekam Medis Elektronik dan pengembangan ekosistem SATUSEHAT, tantangan berikutnya adalah memastikan data kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, integrasi data harus mampu memberikan informasi yang mudah diakses dan relevan untuk mendukung perencanaan kesehatan sesuai kebutuhan setiap daerah.
“Di tengah percepatan adopsi Rekam Medis Elektronik dan ekosistem SATUSEHAT, tantangan kita adalah memastikan integrasi data dapat diakses kembali oleh pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan secara mudah dan bermakna untuk perencanaan lokal. Dasbor beban penyakit harus mampu mengubah data menjadi tindakan nyata,” ungkapnya.
Ia menilai, indikator kunjungan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan saat ini belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan beban penyakit pada tingkat populasi. Padahal, berbagai faktor risiko seperti konsumsi tembakau, polusi udara, dan pola makan tidak sehat turut memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat.
Karena itu, upaya pencegahan penyakit tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan lintas sektor, mulai dari bidang fiskal, lingkungan hidup, media digital, perindustrian, perdagangan, hingga tata ruang.
Pengembangan dasbor beban penyakit Indonesia pun dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, memetakan keterkaitan antara faktor risiko kesehatan dengan indikator kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Kedua, memicu kajian kritis mengenai dampak kebijakan di luar sektor kesehatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Ketiga, mendukung perumusan intervensi strategis untuk program pencegahan penyakit yang terukur, terpadu, dan berkelanjutan.
Secara teknis, dasbor ini akan mengintegrasikan berbagai alur data menjadi informasi epidemiologis makro. Informasi yang dihasilkan mencakup estimasi prevalensi berdasarkan demografi, beban utilisasi dan rujukan fasilitas pelayanan kesehatan, perhitungan years lived with disability (YLD) untuk penyakit tertentu, hingga sistem deteksi dini ancaman kesehatan populasi, seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas.
Data Harus Berujung pada Kebijakan Nyata
Diah menegaskan, keberhasilan pengembangan Dashboard Burden of Disease tidak cukup diukur dari peluncuran platform digital semata. Hal terpenting adalah memastikan data yang tersedia benar-benar digunakan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan BKPK, CISDI mendorong agar hasil integrasi data dapat masuk ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran formal, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Selain itu, pemanfaatan data juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi publik yang bertanggung jawab serta mendorong lahirnya kebijakan kesehatan yang berbasis bukti.
“Keberhasilan implementasi dasbor beban penyakit tidak dapat diukur sebatas peluncuran platform. Melalui kolaborasi ini, Kemenkes dan CISDI berkomitmen untuk mengupayakan integrasi nyata data ke dalam siklus perencanaan anggaran formal di tingkat nasional maupun daerah, komunikasi publik yang bertanggung jawab, serta lahirnya kebijakan publik berbasis bukti demi terwujudnya Indonesia Sehat,” tutup Diah.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan Indonesia yang lebih kuat, terintegrasi, dan berpusat pada manusia, sekaligus memastikan setiap kebijakan kesehatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (Stevani Elisabeth)