Jakarta-Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay mengatakan Bara JP iklas menerima sikap Wapres Gibran untuk mundur dan menyerukan untuk mendukung Presiden Prabowo menuntaskan masa jabatan. Semua harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan.
“Kami memang mau dua periode, tapi kalau situasinya begini, ya kita iklas menerima. Wapres mundur agar situasi kondusif sehingga pemerintahan berjalan baik. Kami minta semua kawan-kawan agar tidak kontraproduktif, tapi tetap menjaga ketenangan situasi. Apalagi berpikir untuk recoki pemerintah. Jangan! karena itu akan korbankan rakyat,” jelas Frans Ansanay kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Frans, Bara JP ingin Presiden Prabowo menyelesaikan masa jabatan dan mengeksekusi berbagai program yang sangat penting bagi rakyat. Kalau Presiden terus diganggu, maka berbagai program itu akan terganggu. “Kami ingin pemerintahan ini stabil dan fokus menyelesaikan masalah sosial yang kompleks ditambah dengan tantangan global yang tidak mudah. Kalau ada yang berpikiran mau jatuhkan Presiden, itu nanti rakyat yang korban. Kami tidak mau seperti itu dan tidak berpikir ke sana,” tegasnya.
Frans mengatakan, Bara JP merupakan pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo-Gibran, sehingga kalau Mas Wapres mundur itu menunjukkan kematangan setelah mempertimbangkan yang terbaik untuk negara.
“Kalau pemerintahan ini ada kekurangam, itu hal biasa karena tidak mungkin ada pemimpin yang sempurna. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk menjatuhkan Presiden, karena itu mempertaruhkan nasib rakyat banyak. Kami harap semua pihak menahan diri dari napsu kekuasaan,” jelas Frans.
Dia berharap, agar semua iklas dan dewasa untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintahan Prabowo melakukan berbagai program yang bagus untuk rakyat. Sebab, setelah Wapres mundur tidak boleh ada lagi upaya memundurkan Presiden Prabowo, ini bukan sikap bijak.
“Kami dukung pemerintahan ini untuk menuntaskan mandat rakyat. Nanti ada masanya untuk berkompetisi lagi. Toh, hanya sekitar 2 atau 3 tahun. Silakan nanti berjuang untuk meyakinkan rakyat, tidak bisa setiap waktu dan ketika ingin ganti pemimpin. Negara besar ini butuh kestabilan,” jelas Frans.
Menurutnya, stabilitas bukan meniadakan konflik di permukaan tapi bagaimana ada suasana tenang, aman, dan terarah bagi jutaan rakyat Indonesia untuk dapat bekerja, mencari nafkah, menyekolahkan anak dan merajut masa depan dengan penuh ketenteraman.
“Dukungan agar kepemimpinan nasional ini dapat berjalan mulus dan menuntaskan masa jabatannya secara penuh bukan sekadar dukungan politis kepada figur atau kelompok tertentu. Tapi ini keinginan kolektif demi keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Frans mengingatkan, hukum tertinggi dalam sebuah Republik adalah keselamatan rakyat. Setiap kebijakan, langkah strategis, dan perjalanan pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada satu titik akhir untuk rakyat yang terlindungi, terbantu, dan terjamin,” katanya.
Menurut Putera Papua ini, ketika roda pemerintahan berjalan tanpa gangguan turbulensi politik yang tidak perlu, energi negara dapat dicurahkan sepenuhnya untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Mulai dari penyediaan akses pangan yang terjangkau, peningkatan mutu layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hingga perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan.
Sekali lagi, katanya, pergantian atau gangguan kepemimpinan di tengah jalan seringkali meninggalkan kebijakan yang terbengkalai, menghentikan program yang sedang berjalan, dan pada akhirnya, rakyatlah yang paling dirugikan.
Mengenai pengunduran Mas Wapres, Frans mengatakan, hal itu keputusan yang diambil melalui pertimbangan yang mendalam, matang, dan dilandasi niat mulia untuk meredakan ketegangan serta menjaga ketenangan jalannya pemerintahan. “Langkah tersebut mencerminkan sikap kenegarawanan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara jauh di atas ambisi pribadi maupun golongan. Artinya, Mas Wapres ingin pemerintahan ini tidak terus direcoki,” ujarnya.
Frans menegaskan, semestinya dengan mundurnya wakil presiden semua kegaduhan politik harus diakhiri, sehingga pemerintahan tidak terus-menerus dihantam riak kegaduhan politik yang melelahkan. “Saya kira, beliau (Wapres Gibran) menginginkan adanya ketenangan, iklim kerja yang kondusif agar kabinet dan seluruh jajaran aparatur negara dapat fokus bekerja melayani rakyat tanpa intrik politik yang tidak produktif,” tutur Frans.
Pesan damai ini, jelas Frans, harus disambut dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Ketenangan yang dihadirkan melalui kebesaran jiwa para pemimpinnya harus dirawat bersama, justru bukan memperkeruh suasana dengan spekulasi yang memecah belah.
“Bagi kami, menjaga agar Presiden Prabowo dapat menuntaskan masa jabatannya sangat penting. Stabilitas ini kebutuhan rumah kita bersama. Jika rumah ini goyah, maka kita semua akan terkena dampaknya. Jangan sampai kepentingan diri sendiri dan golongan mengorbankan rakyat,” katanya.
Frans mengatakan, silakan saja pemerintah dikritik, tapi itu semua harus konstruktif dan masukan yang membangun sebagai vitamin bagi jalannya pemerintahan. Artinya, kata Frans, butuh niat baik untuk memperbaiki situasi, bukan justru merusak.
Dia menegaskan, hasil Pemilu
merupakan komitmen bersama dan merupakan pilihan rakyat banyak, sehingga tidak boleh diciderai oleh keinginan yang tidak patut demi kepentingan golongan dan diri sendiri.
“Bagi Bara JP, mendukung Presiden Prabowo itu bukan untuk menyenangkan Prabowo, tapi untuk menghormati pilihan rakyat banyak terhadap Presiden Prabowo-Gibran, tapi karena Mas Wapres mundur, ya tetap harus menghormati kepemimpinan Presiden Prabowo. Ini sikap resmi,” tegas Frans.
Frans menegaskan, sebagai Ketua Umum Bara JP, sejauh ini tidak pernah ada diskusi dengan pihak manapun untuk mengkudeta Presiden Prabowo, jadi jika ada pihak tertentu yang mengadu domba maka semua diserahkan kepada pihak keamanan dalam hal ini POLRI untuk bisa mendeteksi oknum yang berusaha menyeret Bara JP dalam isu yang tidak bertanggung jawab.
“Sejujurnya, kami terganggu dengan adanya pamflet yang tidak bertanggung jawab menyertakan Bara JP untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Kami tidak pernah diskusi soal ini dengan siapapun, kok kami diadu domba seperti ini? Kami masih waras, memamg apa untungnya bagi rakyat menjatuhkan Presiden? Kami ini relawan yang mendukung Prabowo-Gibran, sehingga sangat aneh kalau diajak untuk menjatuhkan Presiden. Kalau Mas Wapres mundur, Presiden harus didukung untuk selesaikan masa bakti, bukan malah dijatuhkan. Kami itu terganggu karena Mas Gibran mundur, terus seolah dukung menjatuhkan Presiden, tidak begitu. Kami waras, kepentingan rakyat banyak yang utama,” tegasnya.
Untuk itu, Frans mengimbau semua jaringan Bara JP untuk tidak mudah diprovokasi dan sebaiknya jangan ada pihak yang mengail di air keruh. Bangsa ini sangat besar, sehingga jangan main-main karena ini soal nasib jutaan rakyat.
“Kami ingatkan siapapun untuk tidak menyeret Bara JP, karena baik internal Bara JP maupun Pak Jokowi tidak pernah bicara hal seperti ini. Jadi jangan perkeruh suasana untuk kepentingan yang tidak jelas,” ujar Willem Frans Ansanay.(dd)