SHNet, Jakarta-Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap pengaturan lalu lintas selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) dapat berjalan optimal tanpa menghambat distribusi barang kebutuhan masyarakat, sehingga pasokan tetap tersedia dan harga tetap stabil serta terjangkau.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pada prinsipnya, Kemendag mendukung upaya pemerintah dalam mengatur lalu lintas selama periode Nataru 2026/2027 guna menjamin keselamatan serta kelancaran mobilitas masyarakat. Namun demikian, menurutnya, dari perspektif perdagangan dalam negeri, Kemendag juga berharap kebijakan pengaturan lalu lintas tersebut tidak mengganggu kelancaran distribusi barang, khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting). “Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar lalu lintas selama libur Nataru berjalan baik dan kelancaran pasokan barang kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.
Dalam menentukan daftar barang-barang yang dikecualikan saat Nataru nanti, Iqbal berharap perlunya memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, katanya, selain komoditas yang telah ditetapkan sebagai barang yang dikecualikan, perlu dipastikan bahwa cakupan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya telah terakomodasi secara memadai. Menurutnya, hal ini penting dilakukan karena setiap komoditas memiliki karakteristik distribusi yang berbeda.
Dia mencontohkan beberapa komoditas khususnya bahan pangan yang mudah rusak atau memiliki masa simpan terbatas. Menurutnya, barang-barang jenis ini memerlukan kelancaran pengangkutan agar kualitas, ketersediaan pasokan, dan keterjangkauan harga di masyarakat tetap terjaga. “Dengan demikian, kami berharap pengaturan pengecualian dapat mempertimbangkan karakteristik komoditas, urgensi kebutuhan masyarakat, serta kepentingan kelancaran perdagangan nasional, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama periode Nataru,” ungkapnya.
Dia mengutarakan Kemendag akan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pasokan dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi.
Selain bahan pokok dan barang penting masyarakat, Kemendag juga mengusulkan agar angkutan barang yang membawa muatan untuk kepentingan ekspor dapat turut dipertimbangkan masuk dalam kategori pengecualian pembatasan. Menurutnya, usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kelancaran angkutan barang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga mendukung keberlangsungan aktivitas perdagangan dan pemenuhan komitmen ekspor Indonesia. “Kami berharap melalui koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga, kebijakan pembatasan angkutan barang dapat disusun secara proporsional dengan tetap mengutamakan keselamatan lalu lintas, kelancaran distribusi barang, serta keberlangsungan aktivitas perdagangan,” katanya.
Iqbal menyampaikan pengaturan lalu lintas selama periode Nataru perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan kelancaran distribusi barang. Oleh karena itu, lanjutnya, Kemendag mendorong adanya sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan bersama oleh kementerian/lembaga terkait.
Dia mengutarakan langkah pertama yang perlu didorong itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan moda transportasi alternatif, seperti kereta api melalui layanan KA Logistik dan kapal Ro-Ro khususnya pada koridor distribusi utama yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban angkutan barang di jalan raya.
Lanjutnya, langkah kedua yang juga harus dilakukan adalah menyiapkan pengaturan rute alternatif bagi angkutan barang, dengan mempertimbangkan karakteristik kendaraan, jenis muatan, kondisi jalan, serta tingkat kepadatan lalu lintas. Dengan demikian, katanya, distribusi logistik tetap dapat berjalan tanpa menambah kepadatan pada jalur utama yang menjadi prioritas mobilitas masyarakat.
Ketiga, mempertimbangkan pengaturan jendela waktu operasional bagi angkutan barang yang tidak termasuk kategori pengecualian. Misalnya, memberikan kesempatan bagi kendaraan angkutan barang tertentu untuk beroperasi pada jam-jam dengan tingkat mobilitas masyarakat yang relatif rendah, seperti pukul 22.00 hingga 05.00 WIB, dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi kondisi lalu lintas dan keselamatan perjalanan. Keempat, memastikan pengecualian terbatas bagi angkutan barang yang membawa komoditas kebutuhan masyarakat, dengan persyaratan dokumen muatan atau surat jalan yang dapat diverifikasi.
“Pada prinsipnya, kami menginginkan agar kebijakan pembatasan angkutan barang tidak menjadi hambatan bagi distribusi logistik nasional. Kelancaran lalu lintas dan kelancaran pasokan barang kepada masyarakat harus dapat dijaga secara bersamaan, sehingga masyarakat dapat menikmati libur Nataru dengan aman, nyaman, dan tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Muhammad Mufti Mubarok mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan AMDK sebagai komoditas kebutuhan dasar masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembatasan kendaraan selama Nataru. Karena itu, menurutnya, kendaraan pengangkut AMDK perlu mendapat pengecualian atau skema operasional khusus apabila pembatasan berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan. “Air minum merupakan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kebijakan transportasi dan distribusi perlu dirancang secara seimbang agar keselamatan lalu lintas tetap terjaga tanpa mengorbankan hak konsumen untuk mendapatkan air minum,” pungkasnya.