DEPOK – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok meminta agar pemerintah memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang tidak bisa dibayar oleh peserta. Hal ini disampaikan oleh Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan kepada pers di Depok, Sabtu (14/11), seusai peringatan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada 12 November 2026 lalu.
“Tunggakan rakyat yang gak bisa bayar iuran akan ada terus selama kondisi ekonomi nasional tidak membaik. Yang tadinya mampu, menjadi tidak mampu karena kesulitan ekonomi meluas ke kelas menengah,” demikian jelas Roy Pangharapan.
Ia menyampaikan saat ini di Kota Depok sebanyak 176 ribu jiwa tak mampu bayar tunggakan iuran dengan total tunggakan sebesar Rp164 Milyar.
“Mereka kalau sakit, tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan karena kartu tidak aktif dan tidak memiliki biaya sendiri. Kalau sakit, mereka hanya bisa menunggu kematian. Karena tidak ada jalan keluar,” ujar Roy Pangharapan.
Sebelumnya, bertempat di stadion mini Sukatani Tapos, puncak perayaan Hari Kesehatan Nasional 2026 diadakan oleh Dewan Kesehatan Rakyat DKR Kota Depok, diikuti oleh ratusan peserta. Kegiatan DKR kali ini adalah senam pagi dan jalan santai bersama.
Dalam kesempatan memberikan sambutannya, Roy Pangharapan mengajak masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS secara konsisten
“Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melaksanakan PHBS, agar kita semua sehat,” tegas Roy Pangharapan pada acara yabg dihadiri Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Depok mewakili Walikota Depok, dr. Juri Hendrajadi, MPH itu.
Bagi DKR kalau masyarakatnya sehat sama halnya dengan ikut membantu pemerintah karena dana kesehatan bisa untuk program pembangunan lainnya.
“Inilah pentingnya kita menjaga kesehatan, kalau masyarakatnya sehat, artinya dana kesehatan bisa digunakan untuk program lainya,” jelas Roy Pangharapan.
Terima Kasih Pak Walikota
Melalui Hari Kesehatan Nasional ini juga, DKR lmengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Depok yang konsisten untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, meskipun Kota Depok belum mendapatkan predikat UHC
“DKR mengucapkan terima kasih kepada Walikota Depok yang konsisten membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis meskipun kota Depok belum mendapatkan predikat UHC,” tutup Roy Pangharapan.
Janji UHC
Status UHC (Universal Health Coverage) atau Cakupan Kesehatan Semesta) adalah adalah kondisi atau predikat yang diberikan kepada suatu daerah atau negara ketika minimal 98% dari jumlah penduduknya telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80%.
Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Status UHC menjanjikan akses langsung aktif di daerah yang sudah berstatus UHC, masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan dapat langsung mengaktifkan kepesertaannya saat itu juga ketika membutuhkan layanan medis yang mendesak.
Warga juga dijanjikan dapat menerima layanan kesehatan (mulai dari pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi) tanpa terbebani kesulitan biaya.
Peran Pemerintah Daerah: Bagi warga kurang mampu di daerah UHC, iuran BPJS Kesehatan sering kali didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemda melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) atau BPJS gratis.
“Untuk apa bikin status UHC, kalau rakyatnya gak mampu bayar. Kalau iuran BPJS seluruh rakyat ditanggung pemerintah, otomatis akan tercapai Universal Health Coverage,” ujarnya
Ia menegaskan kesehatan itu adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara, bukan dijual seperti saat ini. “Padahal negara mampu!” tegasnya. (*)