16 November 2026
HomeBeritaAsparminas Sebut Seruan Pelarangan AMDK di Bawah 1 Liter di DKI Jakarta...

Asparminas Sebut Seruan Pelarangan AMDK di Bawah 1 Liter di DKI Jakarta tak Didukung Data Riset

SHNet, Jakarta-Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (Asparminas) sangat menyayangkan adanya seruan dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melarang penggunaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di bawah 1 liter tanpa mempertimbangkan kondisi kesiapan infrastruktur air siap minum perkotaan seperti penyediaan water stasion di tempat umum.

Direktur Eksekutif Asparminas Idham Arsyad meyakini seruan LSM terkait pelarangan penggunaan AMDK di bawah 1 liter di DKI Jakarta itu tidak akan efektif dan tidak akan diberlakukan. Dia merujuk kepada apa yang juga pernah terjadi di Bali. “Kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Bali yang melarang kemasan AMDK di bawah 1 liter yang hingga saat ini ternyata tidak efektif kan,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, Asparminas juga menilai jika pelarangan AMDK di bawah 1 liter ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, lanjutnya, juga ada kebutuhan masyarakat yang tidak bisa hanya dipenuhi hanya dari kemasan di atas 1 liter karena kondisi ekonomi masyarakat itu. “Jadi, faktor kepraktisan saat bepergian, harga, distribusi di warung dan minimarket juga perlu jadi pertimbangan sebelum menerapkan pelarangan AMDK di bawah 1 liter ini,” katanya.

Dia mengutarakan berbagai kajian dan studi serta bagaimana profil sampah anorganik yang ada di tempat penampungan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA), juga bisa dijadikan acuan Pemprov DKI sebelum menerima desakan LSM itu. Di mana, menurut dia, hampir 50% sampah yang ada di TPS dan TPA itu berupa sampah organik, dan hanya 14% saja yang berupa plastik (kantongan, sachet, mie instan, cup minuman). “Apalagi sampah berupa botol minuman AMDK, itu sedikit sekali yang disebabkan jenis kemasan ini sudah menjadi jenis utama yang dicari mulai dari pemilahan di rumah tangga, pemulung, dan pelapak,” tuturnya.

Dia menuturkan tingkat pengumpulan sampah kemasan jenis botol AMDK ini secara nasional mencapai 70%, dan khusus untuk DKI Jakarta angkanya hampir mencapai 90%. Ditegaskan, data ini perlu menjadi pertimbangan dalam rencana pelarangan. Hasil studi Sustainable Waste Indonesia (SWI) tahun 2024 menunjukkan, kontribusi botol PET terhadap penghasilan pemulung dan pelapak di wilayah Jakarta dan sekitarnya itu mencapai 64%.

Saat ini, kata Idham, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, dan menyusun peraturan baru yang lebih komprehensif. “Sebagai produsen, kami patuh terhadap aturan yang diterbitkan oleh pemerintah dan berpartisipasi aktif atas target pemerintah dalam pengelolaan sampah nasional,” ucapnya.

Selama ini, disampaikan, Asparminas selalu melakukan sosialisasi terkait lingkungan bersama dengan KLH, kerjasama edukasi dan kampanye bersama kelompok swadaya masyarakat, dan bank sampah. Asparminas juga bersama instansi dan pihak terkait melakukan coaching clinic dan pendampingan kepada anggota dan pelaku usaha AMDK pada umumnya dalam penyusunan peta jalan pengurangan sampah serta implementasinya. “Beberapa anggota kami melakukan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pilah pilih sampah dari rumah tangga, memperkuat kerjasama dengan pemulung, pelapak dan bank sampah serta melakukan aksi bersih-bersih (clean-up) bersama,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Karyanto Wibowo menyampaikan sangat menghargai kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah di Jakarta. “Soal tujuan, AMDATARA sepakat sampah plastik harus dikurangi dan Jakarta harus lebih bersih. Dan yang perlu didiskusikan bersama itu adalah caranya,” ujarnya.

Menurutnya, melarang AMDK di bawah 1 liter bukan jawaban yang paling efektif. Katanya, akar masalah sampah bukan pada ukuran kemasannya, tapi pada sistemnya, apakah sampah dipilah, dikumpulkan, lalu didaur ulang. “Kalau sistemnya tidak dibenahi, larangan hanya memindahkan masalah ke jenis kemasan lain. Yang paling terdampak justru produsen lokal, UMKM, warung, dan akses masyarakat terhadap air minum yang aman,” ungkapnya.

Dia mengatakan industri AMDK juga sudah menjalankan ekonomi sirkular, mulai dari pengumpulan sampai botol kembali menjadi kemasan baru. Di Jabodetabek misalnya, ada Koperasi Pemulung Berdaya di Serpong yang menampung hingga 6 ton botol PET bekas per hari dan menopang sekitar 4.000 pemulung. “Produsen lain bersama mitranya telah mengumpulkan lebih dari 25 ribu ton botol dan galon PET. Ada juga collection center di Bekasi yang setiap bulan mengirim puluhan ton PET untuk didaur ulang kembali menjadi botol,” tuturnya.

Dia juga menyampaikan Kementerian Lingkungan Hidup menilai Jakarta sebagai barometer penerapan tanggung jawab produsen yang diperluas atau EPR. Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pilah sampah dari sumber juga sudah menunjukkan hasil nyata. “Karena itu, AMDATARA siap duduk bersama Pak Gubernur dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membahasnya lebih lanjut,” tukasnya.

Dalam hal ini, menurut Karyanto, AMDATARA menawarkan tiga hal kepada Pemprov DKI Jakarta. Pertama, menjadikan Jakarta percontohan EPR industri AMDK, dengan target pengumpulan yang terukur dan transparan. Kedua, memperkuat kemitraan dengan bank sampah di tingkat RW. Ketiga, memperluas penggunaan kemasan daur ulang dan sistem guna ulang. “Jadi, Jakarta tidak butuh larangan. Jakarta butuh sistem yang membuat setiap botol terbuat dari bahan daur ulang, dan industri AMDK siap menjadi bagian dari solusi tersebut,” katanya.

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU