21 November 2026
HomeBeritaImunitas Advokat atau Impunitas Patriarki? Ketika Pertanyaan Silang Menjadi Kekerasan terhadap Korban...

Imunitas Advokat atau Impunitas Patriarki? Ketika Pertanyaan Silang Menjadi Kekerasan terhadap Korban (Bagian 2/habis)

Oleh Nursyahbani Katjasungkana 

Advokat &Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia 

Sebagaimana dilansir berbagai media internasional, antara lain AFP, BBC News, dan The New York Times, yang menjadi sumber utama esai saya sebelumnya bertajuk “Pelajaran dari Paris: Terobosan Secondary Victimization dan Peringatan bagi Aparat Penegak Hukum”, aktor legendaris Prancis Gérard Depardieu, pada Senin, 16 November 2026 mengumumkan pencabutan permohonan bandingnya atas vonis bersalah melakukan pelecehan seksual. Pencabutan itu dilakukan tepat pada hari ketika sidang bandingnya dijadwalkan dimulai di Pengadilan Banding Paris.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Kriminal Paris pada Mei 2025 yang menjatuhkan hukuman delapan belas bulan penjara dengan masa percobaan, memerintahkan pencatatan namanya dalam daftar pelaku kejahatan seksual nasional Prancis, serta mewajibkannya membayar ganti rugi kepada para korban, menjadi berkekuatan hukum tetap. Di antara ganti rugi tersebut terdapat pembayaran tambahan sebesar seribu euro kepada masing-masing korban atas viktimisasi sekunder yang mereka alami selama persidangan.

Bagi siapa pun yang mencermati perkembangan peradilan dan etika profesi hukum, bagian paling menggugah dari perkara ini bukan semata-mata pencabutan banding oleh Depardieu. Yang patut mendapat perhatian justru pengakuan pengadilan bahwa proses pembelaan di ruang sidang dapat menjadi sumber penderitaan baru bagi korban. Selama empat hari persidangan pada Maret 2025, pembela Depardieu, Jérémie Assous, melancarkan serangan verbal yang keras terhadap dua perempuan pekerja film yang melaporkan pelecehan seksual tersebut.

Alih-alih dipandang sebagai dinamika lumrah dalam pembelaan perkara pidana, cara pembelaan itu justru dinilai pengadilan Paris  telah melampaui batas kepatutan. Hakim menyatakan bahwa pembela terdakwa bersikap berlebihan dan merendahkan kedua perempuan tersebut, antara lain dengan menyebut mereka bukan korban sesungguhnya dan sebagai pembohong. Pengadilan kemudian memberikan ganti rugi tambahan kepada masing-masing perempuan atas reviktimisasi atau viktimisasi sekunder yang mereka alami.

Putusan dari pengadilan Paris ini menyentuh urat nadi paling sensitif dalam praktik peradilan pidana modern: di manakah batas antara hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang bebas dan efektif dengan kewajiban negara melindungi korban dan saksi dari intimidasi serta kekerasan psikologis di ruang sidang?

Pertanyaan itu juga sangat  penting bagi advokat di Indonesia. Sebab, di tengah perjuangan profesi advokat mempertahankan hak imunitasnya, kita juga sedang membangun sistem hukum yang semakin mengakui hak korban atas perlindungan, penghormatan terhadap martabat, dan pemulihan. Kedua kepentingan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan. Namun, kita perlu berani mengakui bahwa hak pembelaan terkadang digunakan sebagai dalih untuk mempertahankan praktik pemeriksaan yang merendahkan korban.

Imunitas advokat dan pembelaan dengan Itikad baik 

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan perlindungan imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, ketentuan tersebut dimaknai mencakup tugas advokat, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Perlindungan itu diberikan sepanjang advokat menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya.

Perlindungan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam negara hukum, advokat harus dapat menjalankan fungsi pembelaan secara independen, tanpa ketakutan bahwa setiap argumentasi, kritik, atau tindakan profesionalnya akan berujung pada kriminalisasi. Advokat merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan negara dan melindungi hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum.

Namun, persoalannya terletak pada syarat yang melekat pada perlindungan itu sendiri: itikad baik.

Ketentuan tersebut bukanlah kekebalan absolut. Imunitas advokat tidak berarti bahwa segala tindakan yang dilakukan atas nama pembelaan otomatis terlindungi, apa pun cara dan akibatnya. Justru frasa iktikad baik menegaskan bahwa perlindungan profesi harus dijalankan dalam batas hukum, etika, dan tanggung jawab profesional.

Hal ini semakin jelas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) sejak 2 Januari 2026. Pasal 149 ayat (2) kembali menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bahkan, penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa iktikad baik merupakan sikap dan perilaku advokat dalam menjalankan tugas pembelaan dan pendampingan hukum berdasarkan kode etik profesi advokat.

Dengan demikian, kode etik bukan sekadar pelengkap administratif profesi. Ia merupakan salah satu ukuran untuk menilai apakah tindakan advokat masih berada dalam koridor pembelaan yang dilindungi oleh hukum.

Di sinilah perdebatan menjadi penting. Dalam praktik persidangan, sebagian advokat kerap mengkhawatirkan bahwa pembatasan pertanyaan akan menyulitkan pembuktian, terutama dalam perkara kekerasan seksual yang sering terjadi tanpa saksi langsung. Kesaksian korban dapat menjadi bagian penting dari pembuktian, tetapi tetap harus diuji bersama alat bukti lainnya. Advokat tentu berhak menggali inkonsistensi, menguji kronologi, mempertanyakan hubungan antara para pihak, serta menguji kesesuaian keterangan saksi dengan bukti lain.

Akan tetapi, hak tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan pertanyaan yang menyerang moralitas, kehidupan pribadi, atau seksualitas korban tanpa relevansi dengan perkara. Pertanyaan seperti mengapa korban tidak berteriak, mengapa tidak melawan, mengapa tetap berkomunikasi dengan terdakwa, atau mengapa baru melapor setelah sekian waktu, tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan fakta dan keadaan konkret, bukan berdasarkan stereotip mengenai bagaimana seharusnya seorang korban bereaksi.

Sayangnya, dalam sejumlah persidangan perkara kekerasan seksual di Indonesia, kita masih menyaksikan praktik pemeriksaan yang menggiring korban ke posisi sebagai pihak yang justru harus membuktikan bahwa dirinya perempuan baik-baik, tidak memiliki motif tersembunyi, dan tidak ikut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya. Pakaian, perilaku, riwayat hubungan, bahkan respons korban setelah kejadian dapat dipersoalkan dengan cara yang merendahkan dan menyudutkan.

Dalam beberapa perkara yang pernah menjadi perhatian publik, termasuk perkara kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan di Jombang yang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, maupun perkara di lingkungan kampus, perdebatan di ruang sidang kerap meluas dari pengujian fakta menuju penilaian atas karakter dan kehidupan pribadi korban. Ketika pertanyaan semacam itu diajukan, persoalannya bukan lagi sekadar gaya pemeriksaan yang keras dan agresif. Kita perlu bertanya apakah pemeriksaan tersebut masih bertujuan menemukan kebenaran atau justru mereproduksi prasangka dan ketimpangan relasi kuasa yang sejak awal membuat korban sulit memperoleh keadilan.

Pergeseran global: membatasi mitos perkosaan dan intimidasi di ruang sidang 

Putusan Pengadilan Paris bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara telah mengembangkan aturan dan praktik peradilan untuk mencegah pemeriksaan perkara kekerasan seksual berubah menjadi proses yang justru menyakiti kembali korbannya.

Di negara-negara yang menganut sistem common law, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, salah satu persoalan yang lama diperdebatkan adalah penggunaan riwayat kehidupan seksual dan perilaku pribadi korban untuk meruntuhkan kredibilitas kesaksiannya. Praktik semacam ini sering bertumpu pada mitos perkosaan (rape myths): anggapan keliru bahwa perempuan yang memiliki pengalaman seksual sebelumnya, berpakaian tertentu yang dianggap tidak pantas, atau menjalani kehidupan pribadi yang dianggap tidak sesuai dengan norma moral tertentu, lebih mungkin menyetujui hubungan seksual atau tidak layak dipercaya ketika melaporkan kekerasan seksual.

Untuk membatasi praktik tersebut, sejumlah negara mengembangkan aturan yang dikenal sebagai Rape Shield Laws. Aturan ini pada dasarnya membatasi penggunaan riwayat seksual korban sebagai bahan pemeriksaan atau pembuktian yang tidak relevan dengan perkara.

Di Inggris, misalnya, Pasal 41 Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 mengatur bahwa bukti maupun pertanyaan dalam pemeriksaan silang mengenai perilaku seksual pelapor tidak boleh diajukan tanpa izin pengadilan. Izin hanya dapat diberikan dalam keadaan tertentu yang memenuhi persyaratan relevansi dan kebutuhan pembuktian. Dengan demikian, aturan tersebut bukan larangan mutlak terhadap seluruh pertanyaan mengenai kehidupan seksual korban, tetapi mekanisme untuk mencegah penggalian pengalaman pribadi yang tidak relevan dan semata-mata dimaksudkan untuk merusak kredibilitasnya.

Perkembangan penting juga terlihat dalam yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights/ECtHR). Dalam perkara Y. v. Slovenia, pengadilan menegaskan bahwa meskipun pembela harus diberi ruang untuk menguji kredibilitas saksi, pemeriksaan silang tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mengintimidasi atau mempermalukan korban. Negara mempunyai kewajiban melindungi integritas pribadi korban dalam proses peradilan.

Pada saat yang sama, pengadilan tidak meniadakan hak terdakwa untuk menguji kesaksian yang relevan. Dalam perkara J.L. v. Italy, ECtHR juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan penghormatan terhadap martabat dan integritas pribadi korban. Artinya, perlindungan korban tidak boleh dimaknai sebagai larangan menguji kesaksian, sebagaimana hak pembelaan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi atau penghinaan.

Prinsip inilah yang perlu kita bawa ke dalam perdebatan mengenai imunitas advokat di Indonesia.

Ketika imunitas berubah menjadi tameng 

Kita perlu memahami bahwa imunitas advokat dan perlindungan korban bukan dua kepentingan yang saling meniadakan. Keduanya merupakan bagian dari prinsip peradilan yang adil. Hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan efektif harus dihormati, tetapi korban juga memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa intimidasi, penghinaan, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya.

Hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup jelas. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khususnya Pasal 5, melarang hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hakim juga tidak boleh menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukumannya, serta harus menghindari stereotip gender.

Perlindungan tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 60 ayat (1) mewajibkan agar pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabatnya, tanpa intimidasi atau penjustifikasian berdasarkan cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksualnya. Lebih tegas lagi, Pasal 60 ayat (3) menyatakan bahwa pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan pengalaman dan/atau latar belakang seksualitas tidak boleh diajukan, baik kepada saksi, korban, maupun terdakwa.

Ketentuan ini penting karena perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi korban perempuan. Larangan itu juga mencakup saksi dan terdakwa. Dengan demikian, hukum tidak sedang memberikan kekebalan kepada korban dari pengujian kesaksian. Hukum sedang menetapkan batas agar proses pemeriksaan tidak berubah menjadi tekanan, penghinaan, atau serangan terhadap martabat seseorang.

KUHAP Baru juga memberikan dasar bagi hakim untuk mengendalikan jalannya pemeriksaan. Pasal 214 ayat (7) memberikan kewenangan kepada hakim ketua sidang untuk menolak pertanyaan dari penuntut umum atau advokat apabila dinilai tidak relevan dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan menyebutkan alasan penolakan tersebut.

Sementara itu, Pasal 215 melarang pertanyaan yang bersifat menjerat. Penjelasan pasal ini juga menegaskan bahwa hakim, penuntut umum, maupun advokat tidak boleh melakukan tekanan melalui intimidasi atau ancaman yang menyebabkan saksi atau terdakwa memberikan keterangan yang tidak bebas.

Dengan landasan tersebut, hakim tidak seharusnya bersikap pasif ketika pemeriksaan silang mulai berubah menjadi serangan personal. Tugas hakim bukan hanya memastikan para pihak memperoleh kesempatan berbicara, tetapi juga menjaga agar proses pencarian kebenaran berlangsung dalam batas hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kewenangan itu tentu harus dijalankan secara hati-hati dan objektif. Hakim perlu membedakan pertanyaan yang tidak nyaman tetapi relevan dari pertanyaan yang merendahkan dan tidak memiliki hubungan dengan pembuktian. Setiap pembatasan harus memiliki alasan yang jelas agar tidak berubah menjadi pembatasan sewenang-wenang terhadap hak pembelaan terdakwa.

Menemukan titik keseimbangan: iktikad baik sebagai jembatan etis 

Imunitas advokat bukanlah hak mutlak (absolute immunity), melainkan imunitas bersyarat (qualified immunity) yang terikat pada frasa “dengan iktikad baik” dan kepatuhan etik. Membela klien berarti menguji alat bukti secara objektif, bukan menyerang kehormatan pribadi pelapor.

Di sinilah peran pengendali ruang sidang majelis hakim (dominus litis) sangat krusial untuk menolak pertanyaan melanggar hukum. Selain itu, semangat perlindungan korban dalam UU TPKS membuka peluang agar pelanggaran etika atau intimidasi di persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan sanksi etik di Dewan Kehormatan Organisasi Advokat serta pertimbangan hakim dalam menetapkan status iktikad baik terdakwa dan besaran restitusi.

Membela klien dengan iktikad baik berarti menggunakan seluruh kemampuan profesional untuk menguji keabsahan alat bukti, menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana, menemukan kontradiksi faktual dalam kesaksian, serta memastikan hak-hak prosedural terdakwa tidak dilanggar. Seorang advokat tetap dapat tampil tangguh, kritis, dan militan tanpa harus menghina karakter pelapor, melabelinya sebagai pembohong, atau membongkar kehidupan pribadinya yang tidak relevan dengan perkara.

Menghormati korban bukan berarti membebaskan kesaksiannya dari pengujian. Sebaliknya, menguji kesaksian bukan berarti memperoleh izin untuk merendahkan korban. Di sinilah profesionalisme advokat diuji: apakah ia mampu menyusun pertanyaan yang tajam dan relevan tanpa menggunakan stereotip gender, intimidasi, atau penghinaan sebagai alat pembelaan.

Karena itu, tanggung jawab mencegah viktimisasi sekunder tidak boleh hanya dibebankan kepada advokat. Hakim harus aktif mengendalikan persidangan. Penuntut umum harus memastikan pemeriksaan tidak berubah menjadi intimidasi. Organisasi advokat harus menegakkan kode etik secara sungguh-sungguh, termasuk ketika pelanggaran dilakukan atas nama pembelaan klien. Imunitas profesi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban etik.

Putusan Pengadilan Kriminal Paris dalam perkara Depardieu memberikan pelajaran penting. Pengadilan mengakui bahwa korban dapat mengalami penderitaan tambahan akibat cara mereka diperlakukan selama proses peradilan. Pengakuan tersebut patut menjadi bahan refleksi bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat mekanisme perlindungan dan pemulihan korban.

Namun, kita juga harus berhati-hati untuk tidak serta-merta menyamakan mekanisme ganti rugi dalam hukum Prancis dengan restitusi atau kompensasi dalam UU TPKS. Keduanya memiliki dasar hukum dan mekanisme yang perlu dikaji secara tersendiri.

Pada akhirnya, imunitas advokat harus dipertahankan sebagai jaminan independensi profesi dan hak setiap orang untuk memperoleh pembelaan. Tetapi imunitas itu tidak boleh berubah menjadi impunitas bagi tindakan yang melanggar hukum dan kode etik, apalagi ketika tindakan tersebut menimbulkan penderitaan baru bagi korban

Hak untuk membela tidak pernah berarti hak untuk mempermalukan.

Ruang sidang seharusnya menjadi tempat kebenaran diuji, bukan tempat korban dipaksa mengalami kekerasan untuk kedua kalinya. Peradilan yang adil bukan hanya peradilan yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri, melainkan juga peradilan yang menjamin bahwa setiap orang yang hadir di dalamnya diperlakukan dengan hormat dan bermartabat.

Di sinilah makna sesungguhnya dari iktikad baik dalam profesi advokat. Ia bukan sekadar syarat untuk memperoleh imunitas, melainkan tanggung jawab etis agar kekuasaan profesional tidak digunakan untuk melukai orang lain. Sebab, kehormatan profesi advokat tidak diukur dari seberapa keras ia menyerang korban, tetapi dari kemampuannya membela klien secara gigih tanpa mengorbankan keadilan dan kemanusiaan. (*)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU