16 November 2026
HomeBeritaMembuka Pintu Gerbang Hak: Pesan Global dari Kuala Lumpur (Bagian 1, Catatan...

Membuka Pintu Gerbang Hak: Pesan Global dari Kuala Lumpur (Bagian 1, Catatan dari Pasca-Konferensi Regional Kewarganegaraan)

Oleh Nursyahbani Katjasungkana
Ketua Pengurus APIK & Anggota DPR RI periode 2004–2009

Pengantar Redaksi: Pada 4–5 November 2026, Nursyahbani Katjasungkana, Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia, diundang sebagai pembicara ahli dalam panel studi kasus bertajuk “Reform to Achieve Gender Equal Nationality Laws”. Konferensi regional “Asia Pacific Multistakeholder Convening on Advancing Gender Equality in Nationality Laws” di Kuala Lumpur ini diselenggarakan oleh Global Campaign for Equal Nationality Rights, Equality Now, Inter-Parliamentary Union (IPU), Global Alliance to End Statelessness, UNHCR, dan UN Women. Sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dan berpartipasi dalam Pokja Kewarganegaraan Ganda yang berpusat di Belanda, Catatan dari Kuala Lumpur ini tidak hanya merefleksikan dinamika konferensi, tetapi juga menarik garis analitis untuk membaca arah pembahasan RUU Kewarganegaraan di Indonesia saat ini.

Ruang sidang di Connexion Conference & Event Centre, Kuala Lumpur, pada pagi 4 November 2026 itu menyimpan energi yang mencerahkan dan memotivasi peserta untuk melakukan perubahan. Delegasi dari berbagai latar belakang—mulai dari pejabat pemerintah, anggota parlemen, akademisi, hingga aktivis masyarakat sipil—hadir dari Indonesia, tuan rumah Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Nepal, Kiribati, hingga Mesir.

Mereka berkumpul selama dua hari (4–5 November 2026) dalam forum Asia-Pacific Multistakeholder Convening on Advancing Gender Equality in Nationality Laws, sebuah pertemuan regional yang digagas bersama oleh Global Campaign for Equal Nationality Rights (GCENR), Equality Now, Inter-Parliamentary Union (IPU), UNHCR, Global Alliance to End Statelessness, dan UN Women.

Pertemuan ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa penghapusan diskriminasi gender dalam hukum kewarganegaraan merupakan kunci penting untuk mencegah dan mengakhiri keadaan tanpa kewarganegaraan (statelessness), melindungi hak perempuan dan anak, serta mencapai pembangunan berkelanjutan. Berangkat dari momentum global—termasuk Global Multistakeholder Summit 2024 dan kesepakatan Sidang Komisi Status Perempuan PBB ke-70 (CSW70)—konferensi ini dirancang bukan sekadar sebagai forum diskusi normatif.

Tujuan utamanya adalah mendorong pertukaran praktik baik antarnegara, mempererat kolaborasi antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil, serta merumuskan peta jalan aksi (road maps) konkret di tingkat nasional maupun regional agar negara-negara di Asia Pasifik yang masih mempertahankan aturan diskriminatif segera menyusul gelombang reformasi.

Menariknya, dalam catatan latar belakang konferensi ini, Indonesia diakui sebagai salah satu negara di kawasan—bersama Bangladesh, Pakistan, Singapura, dan Thailand—yang sejak tahun 2000 telah mengambil langkah maju dengan mengakui hak ibu untuk menurunkan kewarganegaraan kepada anaknya. Barangkali karena alasan ini pula, untuk keempat kalinya saya diundang untuk berbagi pengalaman tentang proses advokasi lahirnya UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006.

Kehadiran delegasi dari berbagai negara dengan sistem hukum dan sejarah yang beragam ini pun mengirimkan satu pesan awal yang tegas: keadilan dalam hukum kewarganegaraan adalah tantangan lintas batas yang menyentuh jantung hubungan antara negara, keluarga, dan martabat manusia.

Kewarganegaraan sebagai “Pintu Gerbang Hak”

Nada dasar pertemuan itu langsung diletakkan secara tajam oleh Louise Aubin, UNHCR Representative in Malaysia, dalam sambutan pembukaannya. Alih-alih memulai dengan deretan pasal hukum yang kaku, Louise mengajak seluruh peserta merenungkan apa sesungguhnya arti kewarganegaraan dalam denyut kehidupan sehari-hari.

Ia menyebut kewarganegaraan sebagai sebuah “gateway right”—pintu gerbang hak. Bagi sebagian besar dari kita, kewarganegaraan bekerja dalam diam di latar belakang kehidupan. Kita jarang memikirkannya, layaknya oksigen yang kita hirup setiap detik. Namun, justru dokumen dan status hukum itulah yang membuka akses terhadap hal-hal paling mendasar dalam hidup: pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan formal, kebebasan bergerak, hingga urusan rutin seperti membuka rekening bank, membeli kartu SIM, mendaftarkan kendaraan, atau sekadar mengikuti ujian sekolah.

Kita baru benar-benar menyadari betapa vitalnya kewarganegaraan ketika ia hilang atau tidak diberikan. Ketika seorang perempuan tidak diizinkan oleh hukum untuk mewariskan kewarganegaraannya kepada anak secara setara dengan laki-laki, dampaknya jauh melampaui sekadar ketimpangan redaksi pasal. Jika sang ayah tidak dapat, tidak mau, atau tidak hadir untuk menurunkan kewarganegaraannya, anak tersebut dapat terancam lahir tanpa kewarganegaraan sama sekali (stateless).

Pengecualian hukum sejak lahir ini dapat berubah menjadi hukuman seumur hidup. Anak yang tumbuh tanpa kewarganegaraan dapat terhalang mengakses sekolah dan layanan kesehatan, terjebak dalam kerentanan ekonomi hingga dewasa, dan bahkan berisiko mewariskan status tanpa kewarganegaraan itu kepada generasi berikutnya.

Dengan kata lain, satu pasal yang diskriminatif dalam undang-undang kewarganegaraan tidak hanya menentukan nasib satu individu, tetapi dapat merusak lintasan hidup sebuah keluarga lintas generasi.

Membongkar Patriarki dan Warisan Hukum Kolonial

Mengapa diskriminasi semacam ini masih bertahan hingga abad ke-21? Louise Aubin menyoroti dua akar masalah yang saling berkelindan: jejak kerangka hukum kolonial dan konsepsi lama tentang keluarga yang menempatkan identitas hukum perempuan dan anak sebagai bayang-bayang suami atau ayah.

Asumsi-asumsi lama tersebut kini bertabrakan keras dengan kenyataan dunia modern. Keluarga masa kini semakin sering melintasi batas-batas negara. Manusia bermigrasi untuk bekerja, menikah lintas kebangsaan, membangun keluarga di perantauan, atau terpisah akibat konflik dan krisis kemanusiaan. Dalam dunia yang bergerak cair seperti ini, kerangka hukum yang menggantungkan status kewarganegaraan seorang anak secara dominan pada satu orang tua saja—yakni ayah—bukan hanya tidak adil, tetapi juga terputus dari realitas kehidupan keluarga modern.

Dalam konteks Indonesia, konsepsi lama tentang keluarga masih berakar pada sistim keluarga patriarki yang dikukuhkan dalam pasal 31dan 34 UU Perkawinan. Suami ditempatkan sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan istri adalah pengurus rumah tanggal dan wajib mengurus rumah tanggal dengan sebaik-baiknya. Konsep inilah yang sebelum lahirnya UU Kewarganegaraan 2006 digunakan untuk mendiskriminasi seorang ibu untuk dapat menurunkan kewarganegaraann ya kepada anak-anaknya.

Peta Global: Antara Gelombang Kemajuan dan Ancaman Kemunduran

Setelah sambutan pembukaan oleh Louise Aubin, gambaran makro mengenai posisi dunia hari ini dibentangkan melalui catatan global dari Equality Now serta pemaparan Nisha Arekapudi dari UN Women. Merujuk pada pemutakhiran data UNHCR–UN Women (Background Note on Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness 2026) , serta Legal Atlas yang diluncurkan koalisi global pada 2026, peta dunia memperlihatkan bahwa perjuangan menuju kesetaraan hukum kewarganegaraan berada di persimpangan yang krusial.

Hingga hari ini, 45 negara di dunia—atau hampir seperempat dari seluruh negara di muka bumi—masih mempertahankan setidaknya satu ketentuan hukum kewarganegaraan yang tidak memberikan hak setara kepada perempuan dan laki-laki, termasuk dalam hal memperoleh, mempertahankan, mengubah, maupun mewariskan kewarganegaraan kepada pasangan asing. Di kawasan Asia Pasifik sendiri, masih terdapat 8 negara yang membedakan hak perempuan dan laki-laki dalam mewariskan kewarganegaraan kepada pasangan asing.

Lebih spesifik terkait hak anak, laporan UNHCR dan UN Women tahun 2026 mencatat bahwa 28 negara masih membedakan hak perempuan dan laki-laki dalam menurunkan kewarganegaraan kepada anak. Di 24 negara, perempuan yang merupakan warga negara sejak lahir masih tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk mewariskan kewarganegaraannya kepada anak kandung. Negara-negara tersebut tersebar di 12 negara Timur Tengah dan Afrika Utara, 5 negara Asia dan Pasifik, 5 negara Afrika Sub-Sahara, serta 2 negara di kawasan Amerika.

Selain itu, terdapat 4 negara yang membatasi hak ibu yang memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi untuk menurunkannya kepada anak, serta 5 negara yang membedakan hak perempuan dan laki-laki dalam mewariskan kewarganegaraan kepada anak adopsi. Kategori-kategori ini tidak boleh dijumlahkan begitu saja karena dapat bertumpang tindih.

Dari perspektif UN Women dan Equality Now, pembedaan semacam ini secara tidak langsung melanggengkan status perempuan sebagai “warga negara kelas dua”. Dampaknya pun tidak berhenti di meja administrasi kependudukan. Ketidakpastian status kewarganegaraan dapat memperbesar kerentanan perempuan dan anak terhadap kemiskinan antargenerasi, pemisahan paksa anggota keluarga, terhambatnya hak waris dan kepemilikan properti, hingga meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, bahkan perkawinan anak. Perempuan dapat takut melapor atau bercerai karena khawatir kehilangan izin tinggal atau hak asuh anak.

Namun, peta global itu juga membawa kabar optimisme. Sejak tahun 2000, lebih dari 30 negara telah mereformasi hukum kewarganegaraannya untuk memajukan kesetaraan gender. Salah satu perkembangan penting adalah pengesahan amendemen konstitusi Malaysia yang memungkinkan ibu warga negara Malaysia mewariskan kewarganegaraan kepada anak yang lahir di luar negeri. Namun, hingga 29 Oktober 2026, pelaksanaan amendemen tersebut masih menunggu penetapan tanggal efektif berlakunya. Nepal juga memperluas pengakuan hak kewarganegaraan bagi anak melalui ibu tunggal pada 2026.

Meski demikian, forum ini mengingatkan bahwa kemajuan di atas kertas harus terus dikawal implementasinya, mengingat adanya preseden kemunduran (regression) di beberapa negara seperti Iran yang kembali memperketat aturan kewarganegaraannya.

Wajah Manusia dan Mandat Hukum Internasional

Angka-angka statistik global tersebut langsung menemukan wajah manusianya pada sesi pertama konferensi setelah acara pembukaan. Ruang sidang mendadak hening sekaligus bergetar ketika seorang ibu dari jaringan Family Frontiers di Malaysia menyampaikan testimoninya. Ia bercerita tentang rasa sakit seorang ibu yang melahirkan anak dari rahimnya sendiri, tetapi diperlakukan seperti orang asing oleh negaranya sendiri—mulai dari sulitnya mengurus izin tinggal anak kandung hingga terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Pengalaman serupa dialami ibu-ibu lain dalam perkawinan campuran, juga di Indonesia sebelum lahirnya UU Kewarganegaraan tahun 2006.

Dari kisah-kisah nyata tersebut, diskusi kemudian ditarik ke kerangka normatif yang lebih kokoh melalui sesi bertajuk “Regional Standard, International Law and the Importance of Gender Equal Nationality Laws to Human Rights and SDGs in Asia Pacific”. Sesi ini dipandu oleh Suriani Kempe dari Komite Eksekutif Family Frontiers, yang berada di garis depan perjuangan konstitusional para ibu di Malaysia. Sesi tersebut menghadirkan dua narasumber kunci: Bandana Rana, anggota Komite CEDAW PBB dari Nepal yang bergabung secara daring, serta Dr. Farah Nini Dusuki, Chief Children’s Commissioner dari Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM).

Kehadiran kedua perspektif ini melengkapi mozaik pemikiran di ruang konferensi. Dari kacamata hukum hak asasi manusia internasional, Bandana Rana menegaskan bahwa kesetaraan dalam hukum kewarganegaraan bukanlah pilihan kebijakan yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum yang mengikat negara-negara pihak melalui Pasal 9 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Melalui Rekomendasi Umum No. 32 (2014), Komite CEDAW memperjelas dimensi gender dalam persoalan kewarganegaraan, termasuk kewajiban negara menjamin kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh, mengubah, dan mempertahankan kewarganegaraan, serta dalam mewariskannya kepada anak dan pasangan asing mereka. Lebih jauh lagi, penghapusan diskriminasi kewarganegaraan merupakan prasyarat penting untuk mencapai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)—khususnya Target 16.9 tentang penyediaan identitas hukum bagi semua orang pada 2030, pengentasan kemiskinan (SDG 1), serta kesetaraan gender (SDG 5). Tanpa kepastian identitas hukum, janji pembangunan berkelanjutan untuk “tidak meninggalkan seorang pun di belakang” (leave no one behind) akan runtuh sejak dari titik awal.

Sementara itu, Dr. Farah Nini Dusuki menggemakan sorotan tajam dari sudut pandang hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (CRC). Dalam setiap sengketa atau kebuntuan regulasi kewarganegaraan, pihak yang paling rentan menanggung beban seumur hidup adalah anak-anak—yang sama sekali tidak pernah memilih di mana atau dari orang tua mana mereka dilahirkan.

Dr. Farah mengingatkan bahwa negara tidak boleh menghukum anak atas status perkawinan orang tuanya maupun celah administratif birokrasi. Bahkan ketika reformasi konstitusi telah disahkan di Malaysia, tantangan sesungguhnya terletak pada memastikan tidak ada kelompok anak yang tertinggal dalam celah transisi hukum—mulai dari anak-anak yang lahir sebelum aturan baru berlaku efektif, anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat, hingga anak-anak rentan di wilayah perbatasan.

Tiga Resep Reformasi dan Cermin bagi Indonesia

Rangkaian paparan di Kuala Lumpur itu akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan praktis: bagaimana perubahan hukum yang adil dapat benar-benar diwujudkan?

Louise Aubin merangkum tiga bahan utama (three ingredients) dalam setiap kisah sukses reformasi kewarganegaraan di dunia. Pertama, kepemimpinan politik (political leadership) yang berani melampaui prasangka lama serta memahami bahwa kesetaraan dan kepentingan nasional bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Di Kuala Lumpur, komitmen politik itu tampak dari kehadiran unsur pemerintahan dan kepemimpinan Malaysia sendiri—seperti Hannah Yeoh Tseow Suan dari Departemen Perdana Menteri serta Nazifah Binti Jusoh dari Kementerian Pembangunan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat Malaysia—yang menunjukkan bagaimana isu kewarganegaraan diletakkan di jantung agenda negara. Kedua, advokasi berkelanjutan masyarakat sipil dan keberanian keluarga terdampak untuk bersuara. Ketiga, penerimaan sosial bahwa kesetaraan bukanlah konsesi bagi kelompok tertentu, melainkan fondasi masyarakat yang adil dan sejahtera.

Menjelang akhir pidatonya, Louise menyampaikan satu kalimat yang menggema kuat di ruang konferensi: “Nationality laws are not immutable.” Undang-undang kewarganegaraan bukanlah kitab suci yang tak bisa diubah. Ia berubah karena masyarakat berubah, dan karena para pemimpin serta warga negara memilih untuk mengubahnya seiring dengan perubahan masyarakat.

Pesan global dari Kuala Lumpur ini menjadi cermin yang sangat penting bagi Indonesia. Sebagaimana diakui dalam catatan pertemuan regional ini, dua dekade lalu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia pernah mencetak tonggak sejarah progresif dengan mengakui hak ibu dan ayah untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak. Undang-undang ini juga membuka pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Berdasarkan Pasal 6, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, dan menyampaikan pernyataan itu paling lambat tiga tahun setelah mencapai usia 18 tahun atau menikah. Dengan demikian, usia 21 tahun bukan batas usia yang disebut secara langsung dalam undang-undang, melainkan hasil perhitungan tenggang waktu tiga tahun tersebut.

UU No. 12 Tahun 2006 juga mengatur beberapa situasi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pasal 4 huruf g mengakui sebagai WNI anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Pasal 4 huruf h mengatur anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya, dengan pengakuan yang dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI.

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Kewarganegaraan 2006 mulai mengakui keragaman hubungan hukum anak dengan ibu maupun ayahnya.

Penguatan tersebut merupakan bagian dari kerangka hukum yang lebih luas. Konstitusi menjamin hak atas kewarganegaraan dan persamaan di hadapan hukum; jaminan ini juga tercermin dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang memberikan landasan bagi perlindungan hak atas kewarganegaraan.

Bersamaan dengan lahirnya UU Kewarganegaraan, Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013. Undang-undang ini mengatur administrasi kependudukan dan menjadi bagian dari upaya memastikan pengakuan identitas hukum setiap penduduk. Penguatan hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya juga ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang dibacakan pada 17 Februari 2012. Putusan yang menguji Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu membuka pengakuan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk dengan keluarga ayahnya.

Apakah pembaruan hukum kewarganegaraan kita akan tetap berpijak pada kerangka kemanusiaan, standar hak asasi manusia internasional, dan komitmen SDGs yang ditegaskan di Kuala Lumpur—memastikan negara hadir melindungi kelompok yang paling rentan, termasuk perempuan dan anak-anak pekerja migran yang masih berjuang memperoleh kepastian status kewarganegaraannya, sekaligus mengakui ikatan kebangsaan dan sosial budaya diaspora Indonesia yang tetap mencintai tanah airnya?

Ataukah pembaruan itu justru akan lebih diarahkan pada kepentingan ekonomi dan perluasan kewarganegaraan ganda bagi kelompok tertentu yang dipandang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional? Pengakuan terhadap ikatan darah, sosial budaya, dan hubungan historis dengan Indonesia tentu merupakan pertimbangan yang layak dalam merumuskan kebijakan kewarganegaraan bagi bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Namun, perluasan hak tersebut tidak boleh menggeser kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak yang paling rentan tidak terus-menerus menjadi korban diskriminasi dan ketidakpastian hukum.

Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak untuk membedah secara lebih kritis arah politik hukum rancangan undang-undang kewarganegaraan kita pada catatan-catatan berikutnya.(bersambung)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU