SHNet, Jakarta-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keberatannya terhadap kebijakan yang menghambat kelancaran logistik seperti pelarangan operasional truk sumbu 3 atau lebih yang akan diberlakukan pada saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pengusaha khawatir terjadinya kelangkaan bahan baku yang akan membuka celah terhadap kenaikan harga barang.
Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo, Carmelita Hartoto menyampaikan Apindo sangat mendukung upaya pemerintah menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama Nataru. Namun, katanya, Apindo juga berharap agar kebijakan pembatasan operasional truk 3 sumbu di masa Nataru nanti dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas pada periode tersebut, dan kelancaran pasokan barang di daerah. “Pelaku usaha tentu berupaya agar pasokan logistik tetap tersedia meski memang akan ada pola distribusi yang berbeda. Tapi, keluhan-keluhan pengusaha di lapangan kan harus didengarkan juga,” ujarnya.
Dia menegaskan kebijakan pembatasan operasional truk logistik itu sangat berdampak terhadap pengusaha. Terlepas dari berkurangnya potensi pendapatan atau kerugian yang pelaku usaha, menurut Carmelita, Apindo melihatnya lebih dari itu, yakni kelancaran pasokan logistik yang jadi kebutuhan masyarakat. “Yang kami lebih keberatan adalah jika terjadinya hambatan terhadap kelancaran logistiknya,” katanya.
Karenanya, dia berharap pemerintah mau melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi dalam menyusun pengaturan lalu lintas selama Nataru nanti. “Hal itu bertujuan agar lalu lintas Nataru tetap berjalan lancar dan mengedepankan keselamatan, namun pasokan logistik tetap terjaga,” ucapnya.
Dia mengutarakan pemberlakukan kebijakan pelarangan truk sumbu 3 atau lebih ini sangat merugikan bagi para pelaku industri. Menurutnya, ini problema yang selalu berulang setiap tahun yang diresahkan para pelaku usaha saat menghadapi Libur Nataru maupun libur Lebaran. “Padahal, kan sudah sering dievaluasi juga akibat pelarangan ini yang menimbulkan kenaikan harga barang dan inflasi. Tapi, kenapa tidak juga menjadi pertimbangan,” cetusnya.
Mengingat kondisi jalan juga kemungkinan tidak akan sepadat saat libur Lebaran, Carmelita menyarankan agar Kemenhub lebih baik melakukan manajemen pengaturan jalan saja ketimbang pelarangan saat Nataru mendatang. “Sebab, dengan pelarangan truk sumbu 3 itu beroperasi saat Nataru nanti, para pelaku usaha terpaksa harus menyediakan lebih banyak lagi truk-truk kecil untuk mengangkut barang-barang mereka. Kondisi itu tentu akan menimbulkan biaya yang semakin tinggi. Jika itu terjadi, harga barang-barang di pasar juga pasti akan naik dan otomatis membuat daya beli masyarakat juga menurun,” tuturnya.
Selain itu, menurutnya, pelarangan beroperasinya truk sumbu 3 atau lebih itu juga bisa mengakibatkan kenaikan harga yang disebabkan terjadinya kelangkaan barang karena terhambatnya distribusi.
Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), Triyono Prijosoesilo, juga menyampaikan secara prinsip asosiasi dapat memahami kebijakan pemerintah untuk membatasi truk-truk besar saat Nataru. Namun, dia berharap adanya keseimbangan terkait waktu pembatasan, sehingga ada waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk mengirimkan produk ke outlet guna mengantisipasi permintaan di saat Nataru nanti. “Kalaupun ada pembatasan maka kami berharap pembatasan tersebut tidak terlalu lama sehingga pelaku usaha masih dapat mengirimkan produknya ke outlet-outlet tanpa hambatan,” katanya.