SHNet, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap pemerintah memperhatikan kondisi ekonomi saat akan menerapkan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Overloaded). Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan tersebut.
“Kami yakin pemerintah akan memperhatikan kendala-kendala dari sudut perekonomian, keselamatan jalan raya dan kesiapan sarana prasarana,” kata Ketua Kebijakan Publik Apindo, Danang Girindrawardana di Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Hal tersebut disampaikan menanggapi undangan diskusi dari kementerian perhubungan (kemenhub) bersama dengan semua kementerian terkait serta Apindo, Aptrindo hingga pengamat transportasi. Danang berharap diskusi tersebut dapat mensinergikan kepentingan tiga kementerian terkait, yaitu kemenhub kementerian perindustrian (kemenperin) dan kementerian perdagangan (kemendag).
Danang mengatakan, dunia usaha sebenarnya menyambut baik kebijakan zero odol tersebut. Hanya saja, sambung dia, implementasinya harus dieksekusi dengan roadmap yang sejalan dengan kemampuan industri produsen dan industri logistik, serta industri otomotif muatan jalan.
“Kami sangat berharap juga polantas memahami situasi kondisi besarnya ini,” katanya.
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugianto mengatakan akan melibatkan semua stakeholder dalam mengimplementasikan kebijakan Zero ODOL. Hal itu perlu dilakukan mengingat sulitnya penyelesaian masalah tersebut.
Hendro berjanji penyelesaian masalah ODOL ini akan melibatkan semua stakeholder. Hal itu disebabkan penyelesaian masalah ODOL bukan hanya tanggung jawab dari kemenhub saja, tapi juga semua kementerian yang ada.
“Apa konsep dari Zero ODOL dan bagaimana keinginan dari para stakeholder, kita akan menghimpun data dulu dalam 2023 ini. Kami punya langkah-langkah untuk menyelesaikan dan insya Allah, tahun 2024 kita akan bisa menjalankan Zero ODOL ini sepenuhnya,” katanya.
Apindo sebelumnya memprediksi bahwa ada potensi inflasi apabila Zero ODOL diterapkan saat ini dimana industri masih dalam masa pemulihan usai pandemi Covid-19 ditambah kenaikan harga BBM. Apindo menilai, penerapan zero ODOL yang prematur akan mengurangi signifikan jumlah angkutan logistik karena ketersediaan truk yang tidak terencana dengan baik.
Kondisi tersebut merupakan dampak dari faktor tingginya biaya transportasi logistik, kombinasi kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah dan minimnya angkutan darat.
“Kalau dipaksakan di 2023, ya tidak apa-apa, silahkan saja pemerintah yang berkuasa menetapkan kebijakan, tapi resiko terburuk adalah ekonomi jatuh terjun bebas,” kata Danang.
Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso mengatakan, zero ODOL tentu akan menaikan biaya angkut semen dan berpengaruh pada meningkatnya harga jual semen di konsumen hingga 25 persen. Dia memprediksi bahwa 2023-2024 akan menjadi tahun yang sulit karena ekonomi dunia sedang tidak baik sehingga berdampak pada utilisasi pabrik yang akan menurun.
“Bayangkan dan semen kalau naik dobel, keramik akan naik karena bahannya semen. Perumahan naik karena biayanya dari semen. Utilisasi turun berarti harga produksi naik. Harga produksi naik ditambah lagi harga distribusi naik maka timbullah kenaikan harga dan akhirnya yang terkena masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Indocement, Antonius Marcos berharap bahwa pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut. Mengingat kondisi industri semen saat ini dan juga prediksi resesi global yang juga akan terjadi di Indonesia.
Menurut dia, jika kebijakan tersebut diberlakukan, tentunya akan semakin memberatkan kondisi industri semen. Dia mengatakan, sebaiknya pemerintah benar-benar mempertimbangkan faktor ketersediaan truk, ketersediaan sopir dan juga aturan mainnya di lapangan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
“Kami percaya Pemerintah akan bijak untuk menyikapi masukan kami tersebut,” kata Marcos. (Rudy)