Jakarta-Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) Budiman Sudjatmiko untuk mengikuti semua program perlindungan sosial. BPPK sengaja dibentuk untuk memperkuat Kepala Staf Kepresidenan untuk memonitor program sosial.
Presiden Prabowo menyampaikan hal ini dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Sidang kabinet ini diikuti semua menteri, menteri koordinator, kepala badan dan pejabat negara setingkat menteri.
“Kalau diperhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat Kepala Staf Kepresidenan. Saya perkuat itu. Saya ada tambah lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan. Saya juga membentuk suatu badan baru, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,” jelas Presiden.
Menurut Presiden, BPPK ini akan mempelajari dan akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan. “Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian. Tidak, tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi,” kata Presiden.
Presiden Prabowo mengatakan, harus jujur, mengakui bahwa birokrasi sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat, bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah.
Presiden juga mengingatkan kepada semua anggota kabinet, agar tidak melupakan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional. Dimana tujuan-tujuan nasional sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa, tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. “Karena itu kita perlu memikirkan, apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia,” katanya.
Kedua, kata Presiden, tentunya memajukan kesejahteraan umum. Negara yang merdeka rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. “Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar,” tegasnya.
Menurut Presiden, mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan adalah prioritas yang sangat tinggi. Hal itu tampak dari komitmen kepada pendidikan, kalau tidak salah alokasi dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi, mungkin selama sejarah, untuk pertama kali sudah 20 persen. “Jadi masalah pendidikan sangat utama. Ya tentunya tujuan nasional keempat kita juga hadir dalam pergolakan ataupun interaksi dunia, di mana kita harus selalu membela kemerdekaan bangsa-bangsa. Dan karena itu mau tidak mau Indonesia harus kuat,” tegas Presiden.(den)