Jakarta-Gubernur NTT Melki Lakalena memimpin seluruh Bupati/Walikota se NTT untuk menemui Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding dikantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Senin 17 Maret 2025.
Gubernur Melki Lakalena mengatakan, kedatangan rombongan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se NTT untuk memperkuat sinergi antara Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan daerah. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan kondisi terkini NTT serta kebutuhan prioritas Pembangunan dan Memperjuangkan dukungan APBN dan skema pembiayaan kreatif untuk proyek strategis yang bisa didorong masuk ke NTT.
Menurut Gubernur, secara spesifik ingin membangun sinergi antara pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat dalam Penaganan dan perlindungan pekerja migran asal NTT. Dengan pertemuan itu, pihaknya akan mendapatkan informasi program penyiapan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar seperti Program Pra Keberangkatan, Sertifikasi Kompetensi, Informasi dan Konseling, termasuk mendapatkan informasi perusahaan dari negara tujuan penempatan yang memiliki rekam jejak yang baik dalam penempatan pekerja migran legal. Sebab, informasi sangat penting mengenai jenis pekerjaan yang tersedia, termasuk ketrampilan yang dibutuhkan, gaji, dan fasilitas yang diberikan.
Dia mengatakan, Pemda NTT ingin memperoleh data dan informasi Pekerja Migran Asal NTT yang bekerja di luar Negeri baik yang legal mapun illegal serta informasi berkaitan dengan program-program dari Kementerian KPPMI bagi Purna Pekerja Migran yang pulang dari Luar Negeri.
Menteri Abdul Kadir Karding menjelaskan, selama lima tahun terakhir 2021 sampai dengan 2025 terdapat kenaikan jumlah penempatan PMI yang berasal dari NTT yakni sebanyak 5.495 Pekerja Migran Indonesia asal NTT, dengan tiga Kabupaten terbanyak yakni Kupang, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur. Malaysia menjadi Negara menjadi negara penempatan tertinggi PMI asal NTT yakni sebanyak 4.046 PMI yang bekerja di Malaysia.
Selain Malaysia, jelas Menteri Karding, negara tujuan penempatan PMI asal NTT lainya adalah Hongkong, Singapura dan Jepang. Sektor Kerja tertinggi PMI asal NTT adalah Housekepeer and Family Cook yakni sebanyak 1.474 PMI. Menteri Karding juga menyampaikan tantangan dalam layanan pekerja migran Indonesia asal NTT adalah PMI Ilegal, Kondisi kerja yang tidak sesuai kontrak, permasalahan administrasi, kurang pelatihan ketrampilan, minimnya kepesertaan jaminan social dan penempatan illegal PMI. Untuk itu, Menteri Karding berkomitmen untuk NTT akan menjadi prioritas implementasiprogram Kementerian dari Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Bertemu Menteri Bappenas
Setelah bertemu Menteri Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Gubernur dan rombongan bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S.
Gubernur Melki Lakalena menyampaikan beberapa point penting, seperti perlunya dukungan Pembangunan Trans Utara Flores menuju sentraproduksi, Trans Sumba dan Timor, dukungan pembangunan irigrasi primer dan tersier yang dapat mendukung sentra produksi pertania dan peternakan di NTT. Selain itu, Gubernur juga menyinggung program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, kebutuhan Kapal Roro untuk mendukung mobilisasi produk dan barang antar daerah di NTT maupun untuk lintas provinsi.
Pada kesempatan itu, Bupati TTS menyampaikan pengembangan energi baru terbarukan dengan mengembangkan potensi angin, dukungan pembangunan irigasi pada Bendungan Temef yang dapat mengairi 7000 hektar persawahan, pembangunan peternakan skala ranch (peternakan luas) meningkatkan produksi ternak di NTT.
Sedangkan, Bupati TTU mengharapkan dukungan pembangunan bendungan di Kabupaten TTU untuk memenuhi 11,000 hektar Sawah dalam mendukung program ketahanan pangan, Pembangunan Ruas Jalan di perbatasan TTU dan Negera Timor Leste, Peningkatan Pelabuhan Bongkar muat menjadi Pelabuhan Penumpang. Kemudian, Bupati Lembata menyampaikan kebutuhan Kapal Roro, Relaksasi Hutang PMI, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas.
Menteri Bappenas mengatakan, peran strategis dalam memastikan pembangunan NTT berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan memperhatikan kebutuhan, resources dan prioritas dengan melihat potensi yang dimiliki NTT, maka NTT perlu memprioritaskan Pengembangan Garam, Rumput Laut, Peternakan dan Pariwisata. Untuk itu, katanya, Bappenas akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar untuk pengembangan potensi daerah.
Menurutnya, infrastruktur yang memadai membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan dengan Infrastruktur yang memadai akan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat dan daerah.(den)