JAKARTA, SHNet– Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Dr Yulius Yohanes, M.Si, mengatakan, pucuk pimpinan pemerintahan dan dua pimpinan kementerian, paling menentukan arah pilihan dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2024.
Presiden Indonesia, Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, merupakan pihak yang sangat mempengaruhi figure siapa yang dipilih dalam Pilpres 2024.
“Karena tiga Pejabat Tinggi Negara, ini, akan berkordinasi dan bersinergi tentang siapa bakal figure yang akan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang habis masa jabatannya tahun 2022 dan 2023,” kata Yulius Yohanes, Kamis, 30 Desember 2021.
Yulius Yohanes menanggapi sebanyak 272 orang Kepala Daerah yang akan diisi oleh Pelaksana Tugas 24. Di antaranya 24 Gubernur dan 248 Bupati dan Wali Kota yang habis masa jabatan di tahun 2022 dan 2023.
“Tentu figur Pelaksana Tugas Kepala Daerah orang yang dikenal, sejalan dengan Presiden yang dikomunikasikan terlebih dahulu oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, serta Menteri Dalam Negeri. Ini realitas politik,” kata Yulius Yohanes.
Apalagi Presiden Joko Widodo, memiliki jaringan relawan dalam Pilpres 2014 dan 2109 masih tetap eksis sampai sekarang, dimana pasti akan diarahkan untuk menentukan pilihan pada figure tertentu tahun 2024.
Menurut Yulius Yohanes, tidak menutup kemungkinan melalui langkah diskresi, personil dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) akan ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas Gubernur, Bupati dan Wali Kota, karena lebih mudah melaksanakan jalur komando.
“Semenjak Pemilihan Umum Presiden dilakukan masyarakat tahun 2004, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi andalan mengarahkan pilihan masyarakat, karena jaringan yang dimiliki, kendatipun tidak dilakukan secara terbuka,” ungkap Yulius Yohanes.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah berhasil menempatkan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia dua periode 20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024, sangat berkepentingan, terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah, agar ada jaminan kader terbaiknya, bisa kembali dipilih menjadi Presiden Indonesia dalam Pemilihan Umum Presiden tahun 2024.
Apalagi dalam berbagai survey, PDIP tetap pada posisi teratas dalam hal elektabilitas, dan figure yang sudah mulai terlihat di lingkungan internal untuk dicalonkan menjadi Presiden tahun 2024, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Diungkapkan Yulius Yohanes, think thank PDIP dan Presiden Joko Widodo, sudah mulai mengatur strategi saat menentukan siapa figur Pelaksana Tugas Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2022 dan 2023.
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman, berpendapat jika, absennya sejumlah kepala daerah di tahun 2022 dan 2023 menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dalan berpengaruh besar pada partai politik yang berkuasa di beberapa daerah.
Mereka kehilangan kesempatan dan kekuasaan untuk melakukan konsolidasi dan kerja kerja politik dan pengaruh ke publik tentang pilihan partai politik masyarakat.
“Salah satu sumber rekrutmen pemimpin nasional adalah dari kepala daerah. Absennya sejumlah figur kepala daerah dalam dua tahun menjelang dua tahun pilpres membuat mereka kehilangan kesempatan untuk melakukan konsolidasi politik melalui kerja-kerja kebijakan publik, ” ungkap Saidiman.
Selain itu posisi Kepala Daerah melalui penunjukan akan membuat Pemerintah Pusat lebih punya kontrol langsung ke Daerah.
Hingga disebutkan akan membuat kekuasaan Pemerintah Pusat semakin besar. Proses checks and balances antara pusat dan daerah bisa tergerus untuk sementara waktu. *
Sumber: trotoar.id