SHNet, Jakarta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dan Kementerian Luar Negeri Republik India (Kemlu India) pada 23 April 2025 menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Dialog Kebijakan antara Pemerintah dan Interaksi antara Lembaga Kajian. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan 3rd Policy Planning Dialogue (PPD) antara Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemlu RI dan Policy Planning and Research Kemlu India di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu RI dan pihak India oleh Joint Secretary Policy, Planning, and Research (PP&R).
MoU ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama melalui dialog jalur 1.5/2.0, yang memfasilitasi pertukaran pandangan kebijakan luar negeri antara pemerintah dan sektor non- pemerintah, termasuk think tanks kedua negara. Melalui inisiatif ini, Indonesia dan India berharap dapat memperdalam kolaborasi di berbagai isu strategis dan global, serta memperkuat hubungan diplomatik mereka.
Dalam PPD ke-3, Kepala BSKLN menekankan prioritas kebijakan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto yang berlandaskan prinsip “independen dan aktif” dengan pendekatan pragmatis dan tegas, serta mendorong good neighbour policy untuk memperkuat hubungan dengan negara tetangga. Joint Secretary Policy Planning and Research menambahkan bahwa good neighbour policy penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan domestik, serta melihat peran aktor non-negara sebagai elemen produktif sebagai bagian dalam penanggulangan terorisme lintas batas.
Dialog ini juga membahas isu-isu global dan regional yang menjadi perhatian bersama, termasuk krisis kemanusiaan di Palestina dan meningkatnya tren sanksi unilateral. Kedua negara sepakat untuk terus memperkuat keterlibatan antara lembaga perencanaan kebijakan luar negeri dan think tanks guna meningkatkan kerja sama di masa depan.
Dengan penandatanganan MoU ini, Indonesia dan India semakin mempererat hubungan diplomatik dan berkomitmen untuk bersama-sama menghadapi tantangan global melalui kebijakan luar negeri yang lebih terarah dan kolaboratif.(sur)