Bogor – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan pos Bogor Barat, Jawa Barat, yang dikenal GKIYasmin merupakan bentuk kehadiran negara dalam penyelesaian konflik pembangunan tempat ibadah dan penegakan konstitusi.
“Pernyataan saya, mewakili pemerintah, tadi sudah jelas bahwa negara ini adalah negara yang berdasar konstitusi, negara religion nation state, negara kebangsaan berketuhanan,” katanya saat jumpa pers usai peresmian gereja tersebut yang bertepatan dengan peringatan Paskah 2023, di Kota Bogor, Minggu (9/4/2023).
Menurut Mahfud, atas dasar perlindungan konstitusi, maka semua agama harus dilindungi dan dijamin haknya untuk hidup, terutama para pemeluknya tidak berdasarkan jumlah pengikut, tetapi semua yang memeluk agama harus dilindungi sesuai dengan jaminan atau perintah konstitusi.
Dia menegaskan, negara harus hadir dengan cara-cara yang paling mungkin dilakukan agar jaminan kebebasan melaksanakan ajaran agama atau beribadah itu bisa diberikan dengan baik oleh negara.
“Nah salah satu cara yang dilakukan Pak Bima (Wali Kota Bogor Bima Arya) bersama teman-teman masyarakat di Kota Bogor ini adalah dialog, kemudian memetakan masalahnya sesuai dengan arahan Pak Tito (Mendagri Tito Karnavian) tadi dan kemudian selesai juga. Tetapi, segala bisa ditempuh agar negara selalu hadir dalam kebebasan warga negara, memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing,” katanya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, apa yang terjadi bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa suatu masalah, termasuk masalah pembangunan atau pendirian tempat ibadah, itu bisa terselesaikan dengan cara-cara yang baik, tanpa konflik, dengan kepemimpinan yang baik, kemudian manajemen yang baik, koordinasi yang baik, dan mampu merangkul semua pihak; sehingga ditemukan titik temu yang baik juga.
Mendagri Tito bersyukur karena konflik cukup lama terjadi terkait pembangunan rumah ibadah umat Kristen itu akhirnya terselesaikan.
“Pertama-tama, saya tentunya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena permasalahannya cukup panjang ya, selama lebih kurang 16 tahun. Hari ini secara resmi, secara official ya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh cara-cara yang baik juga,” katanya.
Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya, menyebut bahwa peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan pos Bogor Barat bukan hasil akhir dari konflik panjang belasan tahun, karena masih ada tugas merawat kebersamaan dalam keberagaman ke depan.
“Hari ini kami mensyukuri atas ujung dari perjalanan panjang, sehingga hari ini resmi gereja yang dinantikan oleh teman-teman jemaat GKI Pengadilan, bisa resmi dan langsung diresmikan oleh dua tokoh kita. Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Menko Polhukam Mahfud MD, dan Pak Mendagri Tito Karnavian,” Kata Bima Arya saat jumpa pers usai peresmian gereja tersebut, di Bogor, Minggu (9/4/2023).
“Bagi Pemkot Bogor ini bukan hasil akhir, ini tentu suatu proses panjang bagaimana kita harus merawat kebersamaan dalam keberagaman ini,” ujar Bima Arya.
Bima pun berpesan kepada pihak gereja yang kini berhasil mendapatkan tempat ibadah yang kokoh dan bagus untuk membaur dengan masyarakat demi membangun kebersamaan.
“Kami mencatat arahan yang disampaikan Pak Tito dan Pak Mahfud bahwa gereja harus terbuka, tidak boleh eksklusif, membaur bersama warga, dan Insya Allah ini akan menjadi sumber hikmah pembelajaran untuk menguatkan kebersamaan dalam keberagaman ke depan,” katanya.
GKI Pengadilan yang dikenal sebagai GKI Yasmin kini diresmikan setelah 15 tahun berkonflik dengan warga sekitar. Berlokasi di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, rumah ibadah itu mampu menampung 300 jemaat.
Isu konflik ini sempat menjadi sorotan nasional bahkan internasional, sehingga pemerintah pusat turut mendorong penyelesaian konflik ini. Lokasi gereja yang saat ini diresmikan merupakan tanah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan luas sekitar 1.600 meter persegi.
Dalam proses perizinannya, pihak gereja dibantu Pemkot Bogor melobi pemerintah pusat agar konflik mencair. Pemkot Bogor juga menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah wilayah setempat, serta tokoh agama di sekitar lokasi.(sp)